Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edi Purdijatno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Wakapolri yang juga calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti dan Jaksa Agung HM Prasetyo.
"Saya bersilaturahmi dengan pejabat baru, nanti setelah silaturahmi ya," kata Menko Polhukam, pejabat pertama yang tiba di gedung KPK Jakarta, Senin (2/3/2015), sekitar pukul 10.48 WIB.
Sementara itu, menurut Menkumham Yasonna, silaturahmi tersebut dilakukan untuk menghasilkan harmonisasi di antara institusi hukum.
"Jadi silaturahmi, ini hanya silaturahmi antara institusi-institusi yang berkaitan dengan hukum, supaya terjadi harmonisasi, keserasian dalam rangka mencapai penegakan hukum yang lebih baik ke depannya," ujar Yasonna yang tiba sekitar pukul 10.58 WIB.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku bahwa pertemuan tersebut tidak membahas suatu kasus secara spesifik.
"Tidak ada yang istimewa, di sini bagaimana kita membangun sinergitas antarpenegak hukum dalam satu sistem hukum yang baik. Tidak seperti kemarin itu, seperti permainan smack down dalam Octagon, saling pukul, sekarang ini kita mau sinergikan dengan baik," tambah Yasonna.
Cara untuk mencapai sinergi tersebut menurut Yasonna dapat menggunakan Memorandum of Understanding.
"Ya kita akan cari kerangka pijak bersama saling pengertian, kalau perlu aturan ya MoU bersama kita akan lakukan, jadi ini hanya sinergi," kata Yasonna.
Sedangkan Komjen Badrodin Haiti yang tiba sekitar lima menit kemudian hanya berkomentar singkat.
"Mau ada rapat," kata Badrodin yang tiba sekitar pukul 11.03 WIB.
Sedangkan Jaksa Agung HM Prasetya mengatakan pihaknya Kejaksaan Agung bersedia untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Budi Gunawan.
"Harus bersedia (dilimpahi kasus BG)," kata Prasetyo saat ditanya mengenai kemungkinan pelimpahan kasus tersebut ke kejaksaan.
Prasetyo yang tiba sekitar pukul 11.05 WIB itu juga mengaku tidak takut dikriminalisasi seperti dua orang pimpinan KPK non-aktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang menjadi tersangka karena KPK menangani kasus tersebut.
"Tidak (takut diriminalisasi)," kata Prasetyo.
Pelaksana tugas pimpinan KPK Johan Budi mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai koordinasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
-
Mengapa Jakarta Selatan Kembali Terendam? Ini Penyebab 27 RT Alami Banjir Parah
-
Korupsi Pertamina Makin Panas: Pejabat Internal Hingga Direktur Perusahaan Jepang Diinterogasi
-
Mengapa Kemensos Gelontorkan Rp4 Miliar ke Semarang? Ini Penjelasan Gus Ipul soal Banjir Besar
-
Soal Progres Mobil Nasional, Istana: Sabar Dulu, Biar Ada Kejutan
-
Kenapa Pohon Tua di Jakarta Masih Jadi Ancaman Nyawa Saat Musim Hujan?
-
Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
-
Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
-
Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
-
Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD
-
Ketua DPD: GKR Emas Buktikan Pena Juga Bisa Jadi Alat Perjuangan Politik