Suara.com - Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD DKI Jakarta mencabut dukungan penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Keputusan ini didasarkan pada instruksi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Kami sudah diminta Pak Zulkifli untuk cabut hak angket," kata anggota Komisi E DPRD Fraksi PAN Johan Musyawa, Selasa (10/3/2015).
Johan menambahkan instruksi ini harus diikuti oleh seluruh anggota Fraksi PAN.
"Ini permasalahannya walaupun urusan pribadi, perseorangan, tapi tetap melekat bahwa kami itu perpanjangan partai. Jadi harus kami ikuti seperti yang dikatakan Pak Zulkifli," ujarnya.
Johan mengatakan Zulkifli Hasan menginginkan polemik antara eksekutif dan legislatif bisa segera diakhirnya demi kepentingan rakyat Jakarta.
Menurut Johan alasan Zulkifli memerintahkan pencabutan tanda tangan dukungan hak angket ialah agar hubungan eksekutif dan legislatif harmonis.
"Alasannya untuk utamakan kepentingan rakyat dan supaya roda pemerintahan tetap jalan. Kita ingin hubungan komunikasi politik eksekutif dan legislatif berjalan sejuk," katanya.
Hari ini, kata Johan, Fraksi PAN akan melaporkan perihal pencabutan tanda tangan hak angket kepada Ketua Panitia Hak Angket.
"Hari ini kita bikin suratnya," kata dia.
Sebelum PAN, Fraksi Nasional Demokrat sudah lebih dahulu menarik dukungan.
Hak angket digunakan karena DPRD menilai Gubernur menyalahi prosedur dalam penanganan APBD 2015.
Kisruh antara Ahok dan DPRD, menurut Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella, didasari dua isu. Pertama, tentang prosedural penyusunan APBD 2015 yang disoal dewan dan kedua, isi APBD sendiri sebagaimana yang disorot Ahok.
Patrice menilai sikap Ahok benar. Ahok ingin agar sebagian besar APBD dialokasikan untuk kepentingan masyarakat Jakarta.
"Dia ingin anggaran ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Prioritasnya, misalnya pendidikan dengan membangun sekolah, memperbaiki sekolah, meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung proses belajar," kata Patrice kepada suara.com.
Berita Terkait
-
Pendiri PAN Abdillah Toha Meninggal Dunia, Zulhas Langsung Takziah
-
Bidik Kursi Ketum BM PAN, Riyan Hidayat Tegaskan Tegak Lurus ke Zulhas dan Dukung Program Prabowo
-
Zulkifli Hasan Target PAN Banten Tiga Besar di Tanah Jawara
-
Suasana Hangat Warnai Kunjungan Rajiv ke SLB Lembang, Bantuan PIP hingga Kursi Roda Disalurkan
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
Terpopuler
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
- Persija Sudah Temukan Pengganti Mauricio Souza, Target Juara Super League Musim Depan
- 5 Moisturizer Mengandung SPF untuk Pagi Hari, Melembapkan dan Mencerahkan Kulit
Pilihan
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
Terkini
-
Gen Z Lebih Berani dan Tak Kenal Takut Dibanding Generasi Orde Baru
-
Kejagung Seret Marcella Santoso ke Kasasi, Incar Pencabutan Izin Praktik Advokat
-
Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
-
MAKI Desak Jaksa Tak Gentar Usut Dugaan Tambang Ilegal Kaltara yang Seret Nama Karuna Murdaya
-
Gegana Tak Sanggup? Ahli Nuklir UGM Turun Tangan Selidiki Api Misterius di Sleman
-
Misteri Belasan Luka Tusuk Balita di Bekasi Terungkap, Paman Sendiri Jadi Tersangka
-
Bawa Bukti ke Kejagung, PT PMM Bantah Tuduhan Penyelundupan: Itu Fitnah, Kasum TNI Salah Info
-
Sahroni Geram WNA Brunei Bikin Onar di Blok M: Segerakan Deportasi dan Blacklist
-
KPK Disebut Tak Lagi 'Sakti' Sejak Jadi ASN, Independensinya Hilang
-
Prabowo Mau Bahasa Prancis Masuk Sekolah, Kebijakan Pendidikan Ikut Selera Penguasa?