Suara.com - Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD DKI Jakarta mencabut dukungan penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Keputusan ini didasarkan pada instruksi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Kami sudah diminta Pak Zulkifli untuk cabut hak angket," kata anggota Komisi E DPRD Fraksi PAN Johan Musyawa, Selasa (10/3/2015).
Johan menambahkan instruksi ini harus diikuti oleh seluruh anggota Fraksi PAN.
"Ini permasalahannya walaupun urusan pribadi, perseorangan, tapi tetap melekat bahwa kami itu perpanjangan partai. Jadi harus kami ikuti seperti yang dikatakan Pak Zulkifli," ujarnya.
Johan mengatakan Zulkifli Hasan menginginkan polemik antara eksekutif dan legislatif bisa segera diakhirnya demi kepentingan rakyat Jakarta.
Menurut Johan alasan Zulkifli memerintahkan pencabutan tanda tangan dukungan hak angket ialah agar hubungan eksekutif dan legislatif harmonis.
"Alasannya untuk utamakan kepentingan rakyat dan supaya roda pemerintahan tetap jalan. Kita ingin hubungan komunikasi politik eksekutif dan legislatif berjalan sejuk," katanya.
Hari ini, kata Johan, Fraksi PAN akan melaporkan perihal pencabutan tanda tangan hak angket kepada Ketua Panitia Hak Angket.
"Hari ini kita bikin suratnya," kata dia.
Sebelum PAN, Fraksi Nasional Demokrat sudah lebih dahulu menarik dukungan.
Hak angket digunakan karena DPRD menilai Gubernur menyalahi prosedur dalam penanganan APBD 2015.
Kisruh antara Ahok dan DPRD, menurut Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella, didasari dua isu. Pertama, tentang prosedural penyusunan APBD 2015 yang disoal dewan dan kedua, isi APBD sendiri sebagaimana yang disorot Ahok.
Patrice menilai sikap Ahok benar. Ahok ingin agar sebagian besar APBD dialokasikan untuk kepentingan masyarakat Jakarta.
"Dia ingin anggaran ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Prioritasnya, misalnya pendidikan dengan membangun sekolah, memperbaiki sekolah, meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung proses belajar," kata Patrice kepada suara.com.
Berita Terkait
-
Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026
-
Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Ditolak 3 Fraksi, Ketua DPRD DKI Tetap Sahkan Raperda APBD 2026
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan, Surya Paloh Ucapkan Selamat Kepada Keluarga Besar Pak Harto
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Melejit di Puncak Survei Cawapres, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tertarik Politik
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi