Dengar Pakar Kritik Ahok, Anggota DPRD Tepuk Tangan Kegirangan

Suara.com - Salah satu pakar komunikasi politik yang dimintai pendapat panitia hak angket DPRD DKI Jakarta ialah Emrus Sihombing, Kamis (26/3/2015).

Dalam pertemuan di gedung DPRD, beberapa anggota dewan bertanya kepada Emrus terkait etika komunikasi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

"Sepakat nggak kita punya pemimpin seperti (Ahok) ini? dia (tidak memiliki etika) masih pantas duduk di kursi yang dia milki?" kata anggota panitia angket dari Fraksi Gerinda Ramli Muhammad.

Sebelum menjawab inti pertanyaan Ramli, Emrus mengakui gaya memimpin Ahok luar biasa, bahkan masyarakat Jakarta menilai Ahok seorang pemimpin yang penuh keterbukaan dan transparan.

Namun, kata Emrus, bila seorang pemimpin tidak memiliki etika, tidak pantas duduk menjadi pemimpin.

"Pimpinan tak beretika tidak pantas duduk di kursi pimpinan," kata Emrus.

"Kalau ada orang berpandangan orang tidak beretika pantas jadi pemimpin, saya enggak bisa habis pikir. Jangankan jadi gubernur, menjadi suami di rumah saja tak pantas," Emrus menambahkan.

Kemudian Emrus menyarankan kepada Ahok untuk introspeksi diri.

"Ahok merenunglah terlebih dahulu jangan beralasan lagi. Masuk kamar merenung, dan berkaca, apakah saya harus mundur?" Kata Emrus.

Setelah mendengar pendapat Emrus, anggota dewan terlihat senang, lalu mereka bertepuk tangan.

Dari kaca mata Ahok, anggota DPRD juga kerap melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Ia menyontohkan salah satunya ketika ada wakil rakyat yang menyebut "anjing" saat berlangsung mediasi APBD dengan Kemendagri beberapa waktu lalu.

"Badan kehormatan DPRD DKI ada nggak periksa temen-temannya yang ngatain saya anjing, goblok?" ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Perang urat antara Ahok dan pimpinan dewan semakin menjadi-jadi setelah muncul kasus dana siluman APBD 2015. Ahok tidak mau mengirimkan dokumen APBD yang disahkan dewan, melainkan mengirimkan versi e-budgeting yang dinilai lebih transparan. Karena menilai hal itu pelanggaran, dewan menggunakan hak angket untuk mengusut keputusan Ahok.