Suara.com - Sekretaris Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, menyarankan Golkar kubu Agung Laksono hasil Munas Jakarta tidak bertindak berlebihan, misalnya mengganti tatanan Fraksi Golkar di DPR, kemudian menempati ruangan fraksi.
Sebab, kata Bambang, masih ada proses hukum yang tengah berlangsung untuk menggugat surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung.
"Di DPR ada mekanisme sendiri, meskipun DPP-nya telah mengantongi pengesahan Menkumham. Tapi, DPR kan punya mekanisme sendiri yang diatur UU. Jadi sekali lagi tidak perlu merasa sebagai jagoan. Ikuti mekanisme DPR," kata Bambang di DPR, Jakarta, Senin (30/1/2015).
Dia menyontohkan kasus PPP antara kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz, walaupun sudah mengantongi keputusan dari PTUN, kubu Djan Faridz tidak langsung menduduki ruangan Fraksi PPP di DPR. Sebab, kata Bambang, PPP taat hukum.
"Karena masih ada upaya hukum, banding. Ada aturan yang harus diikuti semua. Jadi jangan dorong-dorong untuk melanggar peraturan UU," katanya.
Apalagi, kata dia, saat ini pimpinan DPR juga menganggap kisruh Golkar tengah memasuki masa status quo sehingga tidak perlu ada tindakan yang malah memperkeruh suasana.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya