Suara.com - Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyaad Mbai menilai banyaknya warga negara Indonesia yang terbang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS menandakan Pemerintahanan Joko Widodo gagal.
Kata Ansyaad, pemerintah gagal memutus aliran dana terorisme ISIS. Padahal ini bisa dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak dini.
"PPATK kita lambat. Yang saya komentari di sini kepentingan PPATK itu memang untuk memutus dana terorisme," kata Ansyaad di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/3/2015).
Dia menilai sampa saat ini PPATK masih sulit menelusuri dana kelompok yang diduga sebagai teroris. Sebab masih terganjal peraturan perundang-undangan.
"PPATK kita ada kesulitan. Karena perundangan kita sendiri," kata dia
Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk memperbaiki UU. Selama ini PPATK hanya berwenang mengusut aliran dana pejabat yang terjerumus kasus korupsi.
"Kalau menyangkut transaksi mencurigakan bisa difreezing. Polisi atau jaksa minta bisa langsung. Di kita tidak bisa. Itu kelemahan kita. Itu yang sedang diusahakan," kata Ansyaad.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Terbaik, Ideal untuk Gaming dan Kerja Harian
Terkini
-
Pengacara Komisaris PT Jenggala Maritim Nilai Dakwaan Soal Fee Sewa Kapal Tak Terbukti
-
Milik Siapa PT IMIP? Heboh Bandara Morowali Disebut Ilegal, Jadi 'Negara dalam Negara'
-
Rahang Alvaro Masih Hilang, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Aliran Sungai Tenjo
-
Bandara 'Hantu' Morowali, Isu Negara dalam Negara dan Ancaman Kedaulatan Mengemuka
-
Angka Kasus Korupsi Kades Capai 489, Wamendagri: Ini Catatan Serius
-
Cari Potongan Rahang Alvaro, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Sungai di Bogor
-
Demi Target Ekonomi Indonesia Menolak Phase-Out Energi Fosil: Apa Dampaknya?
-
Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP Baru, Wamenkum Janji Rampung Sebelum Akhir Desember
-
KPAI Setuju Pemprov DKI Batasi Akses Medsos Pelajar, Orang Tua dan Sekolah Juga Kena Aturan
-
Tahu Kabar Dapat Rehabilitasi Prabowo Saat Buka Puasa, Eks Dirut ASDP Senang: Alhamdulillah