Suara.com - Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyaad Mbai menilai banyaknya warga negara Indonesia yang terbang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS menandakan Pemerintahanan Joko Widodo gagal.
Kata Ansyaad, pemerintah gagal memutus aliran dana terorisme ISIS. Padahal ini bisa dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak dini.
"PPATK kita lambat. Yang saya komentari di sini kepentingan PPATK itu memang untuk memutus dana terorisme," kata Ansyaad di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/3/2015).
Dia menilai sampa saat ini PPATK masih sulit menelusuri dana kelompok yang diduga sebagai teroris. Sebab masih terganjal peraturan perundang-undangan.
"PPATK kita ada kesulitan. Karena perundangan kita sendiri," kata dia
Untuk itu, dia meminta pemerintah untuk memperbaiki UU. Selama ini PPATK hanya berwenang mengusut aliran dana pejabat yang terjerumus kasus korupsi.
"Kalau menyangkut transaksi mencurigakan bisa difreezing. Polisi atau jaksa minta bisa langsung. Di kita tidak bisa. Itu kelemahan kita. Itu yang sedang diusahakan," kata Ansyaad.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Bahlil Bakal Jadi Menko? Begini Respons Sekjen Golkar
-
Kronologi Kasus Korupsi Nikel, Ketua Ombudsman Hery Susanto Diduga Terima Suap Rp1,5 Miliar
-
Terima Penghargaan KWP Award 2026, Rizki Faisal: Jarak Geografis Tak Boleh Halangi Hak Hukum Warga
-
Jakarta Waspada Ledakan Kasus ISPA, Gubernur Pramono: El Nino Mengancam hingga September!
-
Dukung Iran, Organisasi Houthi Siap Blokir Jalur Minyak Laut Merah
-
Apa Itu OSD HMT ITB? Mengenal Tradisi Musik Mahasiswa Tambang yang Sarat Lirik Mesum
-
Golkar Desak RUU Pemilu Segera Dibahas Jika Ingin Ada Perubahan: Akhir Tahun Tahapan Dimulai!
-
Analis Beberkan Dampak Mengerikan Bagi Asia Jika Iran Tutup Laut Merah
-
Kata Nelayan Ciliwung Soal Ikan Sapu-sapu: Jadi Hama Sekaligus Bahan Baku Cilok
-
Mendadak! Warga China Berbondong Mempelajari Sejarah Iran, Lho Ada apa?