Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali yang telah ditetapkan tersangka dugaan kasus korupsi haji, meminta maaf karena menyinggung namanya ikut menggunakan jatah sisa kuota haji tahun 2013.
"Tidak (akan gugat balik), minta maaf saja. Dia (SDA) suruh minta maaf saja. Mungkin pengacaranya tidak tahu bagaimana itu naik haji," kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (1/4/2015).
Kalla menyebut tuduhan yang disebutkan kuasa hukum Suryadharma, Jhonson Panjaitan dalam sidang praperadilan adalah fitnah, karena dia tidak pernah menggunakan kuota haji.
"Kalau itu fitnah, mengada-ada. Sama sekali saya tidak memakai kuota haji karena (saya) diundang oleh Pemerintah (Arab) Saudi, tinggal di hotel, tempat, semuanya yang mengatur Pemerintah Saudi, setiap hari makan kambing," jelasnya.
Keberangkatannya ke Tanah Suci saat itu memang bersamaan dengan Suryadharma. Namun ketika berhaji, Kalla mengaku tidak ada pertemuan dengan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
"Memang yang namanya haji ya harus bersamaan, masa iya berbeda waktu, jadi tentu ada Menag (SDA) di situ, tapi tidak ketemu di Arafah," tambahnya.
Wapres menjelaskan kedatangannya ke Tanah Suci pada 2013 lalu atas undangan Pemerintah Arab Saudi, bersama dengan ketua palang merah internasional dari negara-negara Islam.
"Saya diundang sebagai ketua Palang Merah Indonesia dengan beberapa ketua palang merah internasional dari banyak negara, semua negara Islam diundang. Saya tidak pernah pakai kuota haji," jelasnya.
Di sela-sela sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum SDA, Jhonson Panjaitan menyebut Kalla ikut menikmati jatah sisa kuota calon jamaah haji tahun 2012-2013. Selain Jusuf Kalla, nama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan suaminya (alm) Taufik Kiemas juga ikut disebut menikmati sisa kuota tersebut.
"Ketika Pak SDA menjadi Menag ada sejumlah tokoh penting yang mendapat kuota haji, mereka Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Taufik Kiemas, dan beberapa orang penting lainnya," ungkap Jhonson.
Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan RI serta anggota DPR juga diduga ikut menggunakan jatah sisa kuota haji tersebut. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Renegades: Tim Navy SEALs Nekat Curi Emas Nazi 27 Ton di Dasar Danau, Malam Ini di Trans TV
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Bos Maktour di Pusaran Korupsi Haji, KPK Ungkap Peran Ganda Fuad Hasan Masyhur
-
Jejak Gus Yaqut di Skandal Kuota Haji, KPK Bongkar 'Permainan' Jatah Tambahan 20 Ribu
-
Tiba di Arab Saudi, Penyidik KPK Bersiap Usut Dugaan 'Permainan' Kuota Haji di Tanah Suci
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
6 Fakta Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang: 15 Orang Meninggal, Korban Terjepit
-
Omzet Perajin Telur Asin Melonjak hingga 4.000 Persen Berkat Program MBG
-
Sibuk Pasok Dapur MBG, Warga Desa Ini Lepas dari Judi Online
-
Perkuat Kualitas PMI, Perusahaan Asal Taiwan Teken MoU dengan Anak Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara