Suara.com - Putra dari Hasyim Djojohadikusumo yang adalah adik Prabowo Subianto, Aryo Djojohadikusumo, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengintrospeksi diri. Pasalnya menurutnya, Jokowi terkesan hanya melemparkan tanggung jawab kepada para menterinya, terkait naiknya tunjangan uang muka mobil dinas pejabat.
"Beliau kritisi kebijakan dia sendiri dong, (kenapa) harga barang dinaikkan. Saya jadi heran. Beliau lebih baik instrospeksi diri sendiri daripada menyalahkan anak buah," kata Aryo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2015).
Aryo menilai bahwa apa yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sangat lucu dan seharusnya tak perlu dilakukan. Menurutnya, kritik internal tersebut tidak boleh diarahkan ke publik. Dia pun menilai bahwa hal itu menunjukkan adanya tanda-tanda kurang koordinasi antara Presiden dengan para pembantunya.
"Menurut saya lucu ya, beliau mengatakan demikian. Kok seorang Presiden mengomentari seperti ini. Dan (yang) lebih penting (adalah) kenaikan biaya hidup seperti BBM, gas LPG, (itu) semua naik. Yang lebih penting adalah ngurus hajat orang banyak. Ada tanda kurang koordinasi dengan menteri. Tidak perlu mengkritik anak buah seperti itu. Harusnya bertanggung jawab. Kritik internal. Tidak perlu bicara ke publik kalau kecolongan," lanjut Aryo panjang lebar.
Anggota DPR dari Partai Gerindra ini pun menambahkan bahwa sebaiknya Presiden melihat lagi kebijakan yang telah dibuatnya tersebut. Menurutnya pula, apabila (kenaikan tunjangan itu) dinilai terlalu tinggi, bisa saja ditolak atau tidak perlu diberlakukan, alias dianulir kembali. Karena menurutnya, hal tersebut juga termasuk hak prerogatif seorang Presiden.
"Tiap tahun naik. Kalau terlalu tinggi, tinggal ditolak saja kalau terlalu banyak biaya. Itu hak prerogatif (Presiden). Saran saya, cabut seluruh keputusan kenaikan tunjangan mobil dinas itu, biar hemat anggaran sekalian. Beliau harus urus (itu). Atau sebaiknya jangan jadi Presiden kali, ya," tutup Aryo dengan nada menyindir.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO