Joko Widodo (Jokowi) saat berada di posko JKW4P di Jakarta, pada Maret sebelum Pilpres 2014 lalu. [Suara.com/Bagus Santosa]
Relawan Pro Jokowi (Projo) mengaku tidak merasa dijauhi oleh Presiden Joko Wododo (Jokowi). Hal itu berbanding terbalik dengan pihak PDI Perjuangan (PDIP) selaku partai pengusung yang merasa cenderung dijauhkan oleh pihak Istana Negara.
"Kalau hubungan dengan relawan lain, saya tidak terlalu mengikuti. (Tapi) Dengan Projo, (Jokowi) seperti ada hubungan intim. Bahkan dalam 2-3 kali kesempatan, kita secara eksklusif diundang Pak Jokowi ke Istana. Pak Jokowi kan juga Ketua Dewan Pembina Projo," ujar Ketua Bidang Hukum dan Konstitusi Projo, Sunggul Hamonangan Sirait, dalam acara diskusi bertemakan "Penumpang Gelap di Tikungan", di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Sunggul bahkan memastikan, pihaknya masih sering menyampaikan masukan maupun aspirasi-aspirasi masyarakat secara langsung kepada Presiden Jokowi.
"Kita ormas yang di luar pemerintahan yang langsung dari rakyat yang hidup di lingkaran Projo, (itu) aspirasi dari pusat maupun daerah, kita sampaikan ke Presiden. Apa aja yang dihadapi secara real (di masyarakat)" jelas Sunggul.
Akan halnya mengenai PDIP, Projo menurut Sunggul juga tidak merasa iri dengan partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu. Sunggul menerangkan, sebagian orang yang tergabung di Projo juga ada yang memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP, namun mereka tak mau ormasnya itu disamakan dengan PDIP.
"Gak ada iri sama PDIP. Sebagian dari kita kan memegang KTA PDIP dalam Projo, (tapi) tidak bisa juga Projo diidentikkan dengan PDIP. Kalau kita memberikan masukan (ke Jokowi), pasti didengar. Gak mungkin diundang bertemu 2-3 kali dengan Jokowi di Istana, kalau (sarannya) gak didengar," tandasnya.
"Kalau hubungan dengan relawan lain, saya tidak terlalu mengikuti. (Tapi) Dengan Projo, (Jokowi) seperti ada hubungan intim. Bahkan dalam 2-3 kali kesempatan, kita secara eksklusif diundang Pak Jokowi ke Istana. Pak Jokowi kan juga Ketua Dewan Pembina Projo," ujar Ketua Bidang Hukum dan Konstitusi Projo, Sunggul Hamonangan Sirait, dalam acara diskusi bertemakan "Penumpang Gelap di Tikungan", di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Sunggul bahkan memastikan, pihaknya masih sering menyampaikan masukan maupun aspirasi-aspirasi masyarakat secara langsung kepada Presiden Jokowi.
"Kita ormas yang di luar pemerintahan yang langsung dari rakyat yang hidup di lingkaran Projo, (itu) aspirasi dari pusat maupun daerah, kita sampaikan ke Presiden. Apa aja yang dihadapi secara real (di masyarakat)" jelas Sunggul.
Akan halnya mengenai PDIP, Projo menurut Sunggul juga tidak merasa iri dengan partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu. Sunggul menerangkan, sebagian orang yang tergabung di Projo juga ada yang memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP, namun mereka tak mau ormasnya itu disamakan dengan PDIP.
"Gak ada iri sama PDIP. Sebagian dari kita kan memegang KTA PDIP dalam Projo, (tapi) tidak bisa juga Projo diidentikkan dengan PDIP. Kalau kita memberikan masukan (ke Jokowi), pasti didengar. Gak mungkin diundang bertemu 2-3 kali dengan Jokowi di Istana, kalau (sarannya) gak didengar," tandasnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
Terkini
-
Ikrar Nusa Bakti Desak Prabowo Segera Reshuffle Kabinet
-
Roy Suryo Siapkan Gibran Black Paper, Soroti Riwayat Pendidikan hingga Legalitas Ijazah Wapres
-
KPK soal Kepala Daerah Dipilih DPRD: Tekan Biaya Politik, Cegah Korupsi
-
Tabrak Lari di Tambora Tewaskan Dua Orang, Mobil Pelaku Ringsek Ditabrak Kereta
-
Pesepeda Luka Kepala Ditabrak Mobil Listrik di Jalan Sudirman
-
Puncak Musim Hujan, BMKG Minta Warga DIY Waspadai Banjir dan Longsor
-
Demokrat Nilai Langkah Hukum SBY Jadi Pendidikan Politik Lawan Disinformasi
-
Pemerintah Pusat Puji Gerak Cepat Gubernur Bobby Nasution Bangun Huntap Korban Bencana
-
Kasus Anak Bunuh Ibu di Medan, Kemen PPPA Pastikan Hak dan Pendidikan Anak Tetap Terpenuhi
-
Reklamasi Terintegrasi, Wujud Komitmen Praktik Pertambangan yang Bertanggung Jawab