Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat pembukaan Kongres IV PDIP (Antara)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada saat memberikan kata sambutan di Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali sempat menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mengingatkan Jokowi sebagai petugas partai. Sindiran ini disampaikan, karena partai berlambang banteng dan bermoncong putih yang dipimpinnya dijauhkan dari Jokowi oleh sejumlah kalangan di Istana.
Dan sindiran ini kembali diulang Mega saat menutup Kongres, dan meminta kader yang tak mau disebut sebagai petugas partai untuk keluar.
"Ingat kalian adalah petugas partai. Petugas partai adalah perpanjangan tangan partai. Kalau kalian tidak mau disebut sebagai petugas partai, silakan keluar dari partai," katanya
Pengamat politik CSIS Phillips Vermonte mengkritik sikap Megawati ini. Dia menilai sikap Ketua umum PDI Perjuangan ini sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ayahnya, Soekarno.
"Ada beberapa kritik untuk Pak Jokowi dan PDI Perjuangan, Bung Karno itu orang yang anti sama partai loh. Makanya dulu Bung Karno mengembalikan (pemerintahan) Indonesia melalui dekrit presiden. Makanya peran partai itu dikecilkan," ujar Phillips di sela diskusi, di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Phillips menilai saat memimpin, Bung Karno sangat mengutamakan kepentingan negara dan menomor duakan partai. Bahkan Presiden pertama RI itu, terkesan tak terlalu menyukai partai politik.
"Bung Karno menunjukkan ketidaksukaannya pada parpol waktu itu. Kenapa Bung Karno tidak cocok dengan hasil Pemilu 1955 karena merasa posisi presiden sangat lemah. Kalau dalam pidato Mega (menyebut) Pak Jokowi petugas partai dan menteri juga itu adalah logika yang ditolak Bung Karno," tegas Phillips.
Phillips menegaskan, setelah pemilu selesai dan Jokowi terpilih menjadi Presiden, Jokowi bukan lagi petugas partai. Ia harus mengutamakan kepentingan rakyat yang dipimpinnya ketimbang partai yang mengusungnya.
"Begitu (presiden dan menteri) terpilih, ia tidak lagi berada di atas golongan. Piramida kekuasaan Indonesia itu berada di konstitusi. Presiden memegang kekuasaan tertinggi karena itu preisden dan menteri bukan petugas partai," tegasnya.
Komentar
Berita Terkait
-
Viral Mau Cari Lelaki Pintar, Tinggi, dan Tampan: Ini Fakta Sebenarnya Isi Pidato Megawati
-
Megawati Ngaku Tak Punya Ponsel: Karena Aku Orang yang Dicari
-
Momen Megawati Sebut Dirinya Paket Lengkap: Aku Anak Presiden, Pintar dan Banyak yang Naksir
-
Soal Proyek Whoosh, Hasto Beberkan Megawati Pernah Pertanyakan Manfaat untuk Rakyat
-
Megawati Singgung Soal Gelar Pahlawan: Jangan Asal Kasih, Harus Hati-Hati!
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
-
Soal Kerja Sama Keamanan RI-Australia, Legislator PDIP Ini Kasih 2 Catatan, Minta Prabowo Hati-hati
-
Babak Baru Kasus Korupsi CSR BI-OJK: KPK Kejar Aliran Dana, 2 Staf Ahli Heri Gunawan Diperiksa