Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat pembukaan Kongres IV PDIP (Antara)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada saat memberikan kata sambutan di Kongres IV PDI Perjuangan di Sanur, Bali sempat menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mengingatkan Jokowi sebagai petugas partai. Sindiran ini disampaikan, karena partai berlambang banteng dan bermoncong putih yang dipimpinnya dijauhkan dari Jokowi oleh sejumlah kalangan di Istana.
Dan sindiran ini kembali diulang Mega saat menutup Kongres, dan meminta kader yang tak mau disebut sebagai petugas partai untuk keluar.
"Ingat kalian adalah petugas partai. Petugas partai adalah perpanjangan tangan partai. Kalau kalian tidak mau disebut sebagai petugas partai, silakan keluar dari partai," katanya
Pengamat politik CSIS Phillips Vermonte mengkritik sikap Megawati ini. Dia menilai sikap Ketua umum PDI Perjuangan ini sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ayahnya, Soekarno.
"Ada beberapa kritik untuk Pak Jokowi dan PDI Perjuangan, Bung Karno itu orang yang anti sama partai loh. Makanya dulu Bung Karno mengembalikan (pemerintahan) Indonesia melalui dekrit presiden. Makanya peran partai itu dikecilkan," ujar Phillips di sela diskusi, di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Phillips menilai saat memimpin, Bung Karno sangat mengutamakan kepentingan negara dan menomor duakan partai. Bahkan Presiden pertama RI itu, terkesan tak terlalu menyukai partai politik.
"Bung Karno menunjukkan ketidaksukaannya pada parpol waktu itu. Kenapa Bung Karno tidak cocok dengan hasil Pemilu 1955 karena merasa posisi presiden sangat lemah. Kalau dalam pidato Mega (menyebut) Pak Jokowi petugas partai dan menteri juga itu adalah logika yang ditolak Bung Karno," tegas Phillips.
Phillips menegaskan, setelah pemilu selesai dan Jokowi terpilih menjadi Presiden, Jokowi bukan lagi petugas partai. Ia harus mengutamakan kepentingan rakyat yang dipimpinnya ketimbang partai yang mengusungnya.
"Begitu (presiden dan menteri) terpilih, ia tidak lagi berada di atas golongan. Piramida kekuasaan Indonesia itu berada di konstitusi. Presiden memegang kekuasaan tertinggi karena itu preisden dan menteri bukan petugas partai," tegasnya.
Komentar
Berita Terkait
-
Megawati Teken SK Baru! Dolfie Jadi Ketua DPD PDIP di Jateng
-
Risma Apresiasi Sopir Ambulans dan Relawan Bencana: Bekerja Tanpa Libur, Tanpa Pamrih
-
Diplomasi Tanpa Sekat 2025: Bagaimana Dasco Jadi 'Jembatan' Megawati hingga Abu Bakar Baasyir
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara
-
Bahlil Lahadalia Jamu Cak Imin dan Zulhas Hingga Dasco di Kediamannya, Bahas Apa?
-
Tak Bisa Beli Roti Gegara Cuma Punya Uang Tunai: Kenapa Toko Lebih Suka Cashless?
-
Mendagri: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra
-
Kemendagri Kirim 1.054 Praja IPDN ke Aceh untuk Pulihkan Desa Terdampak Bencana
-
Profil Amal Said, Dosen Viral Ludahi Pegawai Kasir Terancam Dipenjara
-
Bundaran HI Siap Sambut Tahun Baru 2026, Panggung Hampir Selesai
-
Darurat Sampah Nasional Bukan Sekadar Masalah Infrastruktur, Tapi Krisis Perilaku Masyarakat