Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) [suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa kader PDI Perjuangan yang berada di pemerintahan atau di DPR merupakan petugas partai. Bagi yang menolak untuk disebut petugas partai, Megawati meminta mereka keluar.
“Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar,” kata Megawati ketika berpidato di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan ke IV di Sanur, Bali, Sabtu (11/4/2015).
Megawati menambahkan semua kader partai banteng harus menjalankan instruksi partai, termasuk dirinya yang terpilih kembali menjadi ketua umum periode 2015-2020.
Pernyataan petugas partai mengingatkan pada masa menjelang Pemilihan Presiden 2014, ketika itu Megawati menyematkan posisi petugas partai kepada Joko Widodo.
Pernyataan Megawati di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan di Sanur, menyinggung komunitas yang selama ini menjadi pendukung Presiden Jokowi, Barisan Relawan Jokowi Presiden.
"Pak Jokowi adalah Kepala Negara dan Bapak Bangsa. Kami tidak ingin beliau dilecehkan ketua partai (Megawati)," kata Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden Jawa Timur Ahmad Zainal Efendi saat aksi di acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2015).
Ahmad menegaskan masyarakat Indonesia, khususnya relawan pendukung Jokowi, tidak terima bila Presiden Jokowi dijadikan sebagai petugas partai. Menjadikan Presiden Jokowi petugas partai, kata dia, sama saja menjadikan Kepala Negara di bawah komando partai dan harus tunduk pada perintah Megawati.
"Jokowi bukan milik partai, tetapi dia adalah Presiden RI. Yang memilih dia menjadi Presiden rakyat, bukan partai," katanya.
Ahmad mengatakan Megawati tidak layak mengeluarkan pernyataan seperti seperti itu di hadapan publik. Jokowi, kata Ahmad, adalah simbol negara.
"Mega bukan seorang pimpinan partai yang baik, dia arogan dan tidak bisa mendidik anak bangsa," ujarnya.
“Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar,” kata Megawati ketika berpidato di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan ke IV di Sanur, Bali, Sabtu (11/4/2015).
Megawati menambahkan semua kader partai banteng harus menjalankan instruksi partai, termasuk dirinya yang terpilih kembali menjadi ketua umum periode 2015-2020.
Pernyataan petugas partai mengingatkan pada masa menjelang Pemilihan Presiden 2014, ketika itu Megawati menyematkan posisi petugas partai kepada Joko Widodo.
Pernyataan Megawati di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan di Sanur, menyinggung komunitas yang selama ini menjadi pendukung Presiden Jokowi, Barisan Relawan Jokowi Presiden.
"Pak Jokowi adalah Kepala Negara dan Bapak Bangsa. Kami tidak ingin beliau dilecehkan ketua partai (Megawati)," kata Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden Jawa Timur Ahmad Zainal Efendi saat aksi di acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2015).
Ahmad menegaskan masyarakat Indonesia, khususnya relawan pendukung Jokowi, tidak terima bila Presiden Jokowi dijadikan sebagai petugas partai. Menjadikan Presiden Jokowi petugas partai, kata dia, sama saja menjadikan Kepala Negara di bawah komando partai dan harus tunduk pada perintah Megawati.
"Jokowi bukan milik partai, tetapi dia adalah Presiden RI. Yang memilih dia menjadi Presiden rakyat, bukan partai," katanya.
Ahmad mengatakan Megawati tidak layak mengeluarkan pernyataan seperti seperti itu di hadapan publik. Jokowi, kata Ahmad, adalah simbol negara.
"Mega bukan seorang pimpinan partai yang baik, dia arogan dan tidak bisa mendidik anak bangsa," ujarnya.
Komentar
Berita Terkait
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Jokowi Ungkap Alasan Tak Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
-
Prabowo-Megawati Asyik Masyuk di Gedung Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Prabowo-Mega Gandengan Tangan, Hasto Singgung 'Beban' Warisan Kebijakan Jokowi
-
Pertemuan Langka di Gedung Pancasila: Prabowo, Megawati, JK, hingga Ma'ruf Amin Kumpul Satu Meja
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Kebakaran Pagi Buta di Cideng: 1 Orang Tewas, 6 Rumah Hangus
-
Sinyal Penggulingan '98 Jilid 2' Menguat, Cuma PDIP dan Habib Rizieq yang Bisa Selamatkan Prabowo?
-
Harmoni Industri Tambang dan Pertanian, Harita Nickel Perkuat Ekonomi Petani Pulau Obi
-
Stop MBG dan KDMP! Niluh Djelantik Bongkar Gaji Guru PAUD 'Dipotong' Demi Program Baru Pemerintah
-
Said Iqbal Masuk Radar Kabinet Prabowo, Ini Bocoran Jabatannya
-
Prabowo 'Pelototi' Proyek Robotik di Danantara, Ingin RI Kuasai Teknologi Masa Depan
-
Alarm '98 Jilid 2'! Noel Peringatkan Prabowo: Ada Konsolidasi Besar Gulingkan Pemerintah di Juni
-
Kemnaker dan Kemenekraf Kolaborasi Perluas Peluang Kerja di Industri Ekonomi Kreatif
-
Mata dan Telinga Prabowo Pelototi Semua Program: Pejabat Jangan Coba-coba Korupsi!
-
Seminar KAGAMA HSE UGM 2026: Babak Baru AMDAL, Transisi Jadi 'GPS' Kehidupan