Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) [suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa kader PDI Perjuangan yang berada di pemerintahan atau di DPR merupakan petugas partai. Bagi yang menolak untuk disebut petugas partai, Megawati meminta mereka keluar.
“Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar,” kata Megawati ketika berpidato di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan ke IV di Sanur, Bali, Sabtu (11/4/2015).
Megawati menambahkan semua kader partai banteng harus menjalankan instruksi partai, termasuk dirinya yang terpilih kembali menjadi ketua umum periode 2015-2020.
Pernyataan petugas partai mengingatkan pada masa menjelang Pemilihan Presiden 2014, ketika itu Megawati menyematkan posisi petugas partai kepada Joko Widodo.
Pernyataan Megawati di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan di Sanur, menyinggung komunitas yang selama ini menjadi pendukung Presiden Jokowi, Barisan Relawan Jokowi Presiden.
"Pak Jokowi adalah Kepala Negara dan Bapak Bangsa. Kami tidak ingin beliau dilecehkan ketua partai (Megawati)," kata Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden Jawa Timur Ahmad Zainal Efendi saat aksi di acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2015).
Ahmad menegaskan masyarakat Indonesia, khususnya relawan pendukung Jokowi, tidak terima bila Presiden Jokowi dijadikan sebagai petugas partai. Menjadikan Presiden Jokowi petugas partai, kata dia, sama saja menjadikan Kepala Negara di bawah komando partai dan harus tunduk pada perintah Megawati.
"Jokowi bukan milik partai, tetapi dia adalah Presiden RI. Yang memilih dia menjadi Presiden rakyat, bukan partai," katanya.
Ahmad mengatakan Megawati tidak layak mengeluarkan pernyataan seperti seperti itu di hadapan publik. Jokowi, kata Ahmad, adalah simbol negara.
"Mega bukan seorang pimpinan partai yang baik, dia arogan dan tidak bisa mendidik anak bangsa," ujarnya.
“Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar,” kata Megawati ketika berpidato di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan ke IV di Sanur, Bali, Sabtu (11/4/2015).
Megawati menambahkan semua kader partai banteng harus menjalankan instruksi partai, termasuk dirinya yang terpilih kembali menjadi ketua umum periode 2015-2020.
Pernyataan petugas partai mengingatkan pada masa menjelang Pemilihan Presiden 2014, ketika itu Megawati menyematkan posisi petugas partai kepada Joko Widodo.
Pernyataan Megawati di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan di Sanur, menyinggung komunitas yang selama ini menjadi pendukung Presiden Jokowi, Barisan Relawan Jokowi Presiden.
"Pak Jokowi adalah Kepala Negara dan Bapak Bangsa. Kami tidak ingin beliau dilecehkan ketua partai (Megawati)," kata Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden Jawa Timur Ahmad Zainal Efendi saat aksi di acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2015).
Ahmad menegaskan masyarakat Indonesia, khususnya relawan pendukung Jokowi, tidak terima bila Presiden Jokowi dijadikan sebagai petugas partai. Menjadikan Presiden Jokowi petugas partai, kata dia, sama saja menjadikan Kepala Negara di bawah komando partai dan harus tunduk pada perintah Megawati.
"Jokowi bukan milik partai, tetapi dia adalah Presiden RI. Yang memilih dia menjadi Presiden rakyat, bukan partai," katanya.
Ahmad mengatakan Megawati tidak layak mengeluarkan pernyataan seperti seperti itu di hadapan publik. Jokowi, kata Ahmad, adalah simbol negara.
"Mega bukan seorang pimpinan partai yang baik, dia arogan dan tidak bisa mendidik anak bangsa," ujarnya.
Komentar
Berita Terkait
-
Roy Suryo Klaim Kantongi Ijazah Palsu Jokowi Langsung dari KPU: Kami Berani Mati, Adili Jokowi!
-
Ramalan Rocky Gerung: 'Hantu' Ijazah Jokowi Bakal Teror Pemerintahan Prabowo Sampai 2029!
-
Malu-malu Umumkan Jokowi Jadi 'Bapak J', PSI Dicurigai Partai Tertutup: "Aneh Bila Belum Dipublish"
-
Sinyal Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi-Ba'asyir, Rocky Gerung Bongkar Dugaan Manuver Ini
-
Rocky Gerung: 'Hantu' Isu Lama Jokowi akan Terus Bayangi Pemerintahan Prabowo
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Prabowo Blusukan ke Monas, Cek Persiapan HUT ke-80 TNI
-
Gedung Ponpes Al-Khoziny Ambruk Tewaskan 13 Orang, FKBI Desak Investigasi dan Soroti Kelalaian Fatal
-
Prakiraan Cuaca 4 Oktober 2025 di Berbagai Kota Wisata dari Bogor, Bali hingga Yogyakarta
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial