Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) [suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa kader PDI Perjuangan yang berada di pemerintahan atau di DPR merupakan petugas partai. Bagi yang menolak untuk disebut petugas partai, Megawati meminta mereka keluar.
“Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar,” kata Megawati ketika berpidato di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan ke IV di Sanur, Bali, Sabtu (11/4/2015).
Megawati menambahkan semua kader partai banteng harus menjalankan instruksi partai, termasuk dirinya yang terpilih kembali menjadi ketua umum periode 2015-2020.
Pernyataan petugas partai mengingatkan pada masa menjelang Pemilihan Presiden 2014, ketika itu Megawati menyematkan posisi petugas partai kepada Joko Widodo.
Pernyataan Megawati di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan di Sanur, menyinggung komunitas yang selama ini menjadi pendukung Presiden Jokowi, Barisan Relawan Jokowi Presiden.
"Pak Jokowi adalah Kepala Negara dan Bapak Bangsa. Kami tidak ingin beliau dilecehkan ketua partai (Megawati)," kata Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden Jawa Timur Ahmad Zainal Efendi saat aksi di acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2015).
Ahmad menegaskan masyarakat Indonesia, khususnya relawan pendukung Jokowi, tidak terima bila Presiden Jokowi dijadikan sebagai petugas partai. Menjadikan Presiden Jokowi petugas partai, kata dia, sama saja menjadikan Kepala Negara di bawah komando partai dan harus tunduk pada perintah Megawati.
"Jokowi bukan milik partai, tetapi dia adalah Presiden RI. Yang memilih dia menjadi Presiden rakyat, bukan partai," katanya.
Ahmad mengatakan Megawati tidak layak mengeluarkan pernyataan seperti seperti itu di hadapan publik. Jokowi, kata Ahmad, adalah simbol negara.
"Mega bukan seorang pimpinan partai yang baik, dia arogan dan tidak bisa mendidik anak bangsa," ujarnya.
“Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar,” kata Megawati ketika berpidato di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan ke IV di Sanur, Bali, Sabtu (11/4/2015).
Megawati menambahkan semua kader partai banteng harus menjalankan instruksi partai, termasuk dirinya yang terpilih kembali menjadi ketua umum periode 2015-2020.
Pernyataan petugas partai mengingatkan pada masa menjelang Pemilihan Presiden 2014, ketika itu Megawati menyematkan posisi petugas partai kepada Joko Widodo.
Pernyataan Megawati di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan di Sanur, menyinggung komunitas yang selama ini menjadi pendukung Presiden Jokowi, Barisan Relawan Jokowi Presiden.
"Pak Jokowi adalah Kepala Negara dan Bapak Bangsa. Kami tidak ingin beliau dilecehkan ketua partai (Megawati)," kata Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden Jawa Timur Ahmad Zainal Efendi saat aksi di acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2015).
Ahmad menegaskan masyarakat Indonesia, khususnya relawan pendukung Jokowi, tidak terima bila Presiden Jokowi dijadikan sebagai petugas partai. Menjadikan Presiden Jokowi petugas partai, kata dia, sama saja menjadikan Kepala Negara di bawah komando partai dan harus tunduk pada perintah Megawati.
"Jokowi bukan milik partai, tetapi dia adalah Presiden RI. Yang memilih dia menjadi Presiden rakyat, bukan partai," katanya.
Ahmad mengatakan Megawati tidak layak mengeluarkan pernyataan seperti seperti itu di hadapan publik. Jokowi, kata Ahmad, adalah simbol negara.
"Mega bukan seorang pimpinan partai yang baik, dia arogan dan tidak bisa mendidik anak bangsa," ujarnya.
Komentar
Berita Terkait
-
JK Ungkit Jasanya untuk Jokowi, Golkar Beri Respons Menohok!
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Sebut Iran Mampu Mempraktikkan Ajaran Trisakti Bung Karno, PDIP: Bagaimana dengan Pemerintah?
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Menangkap Matahari Mengubahnya Jadi Listrik, Kisah Masjid Mujahidin Menuju Energi Bersih
-
Gus Ipul Apresiasi Komitmen Pemprov Sulteng dalam Pengembangan Sekolah Rakyat
-
Daur Ulang Air Wudhu hingga Panel Surya, Jejak Kampus Muhammadiyah Menuju Transisi Energi
-
Rudal Iran Hancurkan 1.000 Rumah Tel Aviv Hingga Tak Layak Huni
-
Baleg DPR Sepakat RUU PPRT Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan
-
Irvian Bobby Sultan Kemnaker Sebut Noel Minta Rp3 Miliar Pakai Kode '3 Meter'
-
Gempa M 7,4 dan Tsunami Landa Jepang Utara, Kemlu RI Pastikan Kondisi WNI Aman
-
Bakal Diambil Keputusan Tingkat I Malam Ini, Berikut 12 Poin Substansi RUU PPRT
-
Komnas Perempuan: Candaan di Grup WA Bisa Masuk Kekerasan Seksual
-
Mencetak Generasi Peduli Lingkungan yang Bertanggung Jawab Melalui Proyek Fikih Hijau