Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) [suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa kader PDI Perjuangan yang berada di pemerintahan atau di DPR merupakan petugas partai. Bagi yang menolak untuk disebut petugas partai, Megawati meminta mereka keluar.
“Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar,” kata Megawati ketika berpidato di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan ke IV di Sanur, Bali, Sabtu (11/4/2015).
Megawati menambahkan semua kader partai banteng harus menjalankan instruksi partai, termasuk dirinya yang terpilih kembali menjadi ketua umum periode 2015-2020.
Pernyataan petugas partai mengingatkan pada masa menjelang Pemilihan Presiden 2014, ketika itu Megawati menyematkan posisi petugas partai kepada Joko Widodo.
Pernyataan Megawati di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan di Sanur, menyinggung komunitas yang selama ini menjadi pendukung Presiden Jokowi, Barisan Relawan Jokowi Presiden.
"Pak Jokowi adalah Kepala Negara dan Bapak Bangsa. Kami tidak ingin beliau dilecehkan ketua partai (Megawati)," kata Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden Jawa Timur Ahmad Zainal Efendi saat aksi di acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2015).
Ahmad menegaskan masyarakat Indonesia, khususnya relawan pendukung Jokowi, tidak terima bila Presiden Jokowi dijadikan sebagai petugas partai. Menjadikan Presiden Jokowi petugas partai, kata dia, sama saja menjadikan Kepala Negara di bawah komando partai dan harus tunduk pada perintah Megawati.
"Jokowi bukan milik partai, tetapi dia adalah Presiden RI. Yang memilih dia menjadi Presiden rakyat, bukan partai," katanya.
Ahmad mengatakan Megawati tidak layak mengeluarkan pernyataan seperti seperti itu di hadapan publik. Jokowi, kata Ahmad, adalah simbol negara.
"Mega bukan seorang pimpinan partai yang baik, dia arogan dan tidak bisa mendidik anak bangsa," ujarnya.
“Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar,” kata Megawati ketika berpidato di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan ke IV di Sanur, Bali, Sabtu (11/4/2015).
Megawati menambahkan semua kader partai banteng harus menjalankan instruksi partai, termasuk dirinya yang terpilih kembali menjadi ketua umum periode 2015-2020.
Pernyataan petugas partai mengingatkan pada masa menjelang Pemilihan Presiden 2014, ketika itu Megawati menyematkan posisi petugas partai kepada Joko Widodo.
Pernyataan Megawati di acara penutupan Kongres PDI Perjuangan di Sanur, menyinggung komunitas yang selama ini menjadi pendukung Presiden Jokowi, Barisan Relawan Jokowi Presiden.
"Pak Jokowi adalah Kepala Negara dan Bapak Bangsa. Kami tidak ingin beliau dilecehkan ketua partai (Megawati)," kata Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden Jawa Timur Ahmad Zainal Efendi saat aksi di acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2015).
Ahmad menegaskan masyarakat Indonesia, khususnya relawan pendukung Jokowi, tidak terima bila Presiden Jokowi dijadikan sebagai petugas partai. Menjadikan Presiden Jokowi petugas partai, kata dia, sama saja menjadikan Kepala Negara di bawah komando partai dan harus tunduk pada perintah Megawati.
"Jokowi bukan milik partai, tetapi dia adalah Presiden RI. Yang memilih dia menjadi Presiden rakyat, bukan partai," katanya.
Ahmad mengatakan Megawati tidak layak mengeluarkan pernyataan seperti seperti itu di hadapan publik. Jokowi, kata Ahmad, adalah simbol negara.
"Mega bukan seorang pimpinan partai yang baik, dia arogan dan tidak bisa mendidik anak bangsa," ujarnya.
Komentar
Berita Terkait
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Jaksa Minta Hakim Abaikan Keberatan Dokter Tifa, Ini Alasannya
-
Video Cristiano Ronaldo: Selama Ini Dihina Saya diam Tapi Hari Ini Saya Akan Lawan!
-
Takziah ke Rumah Duka, Jokowi Kenang Sosok Rachmat Gobel: Menteri yang Bekerja Keras
-
Pesan Duka Megawati untuk Ali Khamenei Disiarkan Televisi Iran, Singgung Warisan Bung Karno
-
Lewat Surat Internal, Megawati Tegaskan PDIP Tak Ambil Jalur Oposisi
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- DPR Pertanyakan, Pemerintah Menjawab, Dari Mana Datang Isu Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes?
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Rapor Duo Timnas Indonesia Ole Romeny dan Hubner Saat Fortuna Sittard Hadapi Olympiacos
- Kulit Sawo Matang Jangan Salah Pilih Warna Lipstik! Ini 8 Pilihan yang Bikin Wajah Cerah Seketika
Pilihan
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
Terkini
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Menembus Macet demi Langit Bersih: Catatan Acara Lintas Komunitas Kemenhub
-
Berawal dari Dapur Rumahan, Camilan BUNCY Kini Mendunia Bersama BRI
-
Terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di KPK
-
Banyak Sekolah Rusak? Prabowo Janji Bereskan Semuanya Sebelum 2029
-
Gaji Bukan Hambatan, Pep Guardiola Berpeluang Tangani Timnas Italia
-
Pakar Jelaskan Soal BPA pada Galon Guna Ulang, Benarkah Berbahaya?
-
Green Label Jadi Tren Baru Bangunan, Material Ramah Lingkungan Semakin Diminati
-
Mendagri Tito Heran Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Padahal Sudah Ikut Retret
-
Kriminolog: TPPU Pintu Masuk untuk Kasus Eks Jampidsus