Pengamanan Konferensi Asia Afrika. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat pembiayaan untuk aksi terorisme di Indonesia sudah berubah. Saat ini aksi teroris dibaiayai oleh pengusaha.
Perusahaan itu dimiliki oleh teroris. Keuntungan perusahaan untuk membiayai aksi pengeboman atau aksi radikal lainnya.
Wakil Ketua PPATK Agus Santoso menjelaskan sebelumnya aksi terorisme dibiayai dari seseorang kepada pelaku teror. Namun pembiayaan teroris terus berkembang. Termasuk dari keuntungan bisnis multilevel marketing (MLM), dagang buku dan herbal.
"Sekarang sudah masuk, mereka punya toko kimia dengan omset Rp7 miliar. Ini mengerikan, mereka bisa masuk ke sektor yang sangat berbahaya. Membeli kimia dengan jumlah besar dan menjual dalam jumlah besar sebagai toko kimia," kata Agus saat berbincang dengan suara.com di Kantor PPATK Jakarta, Senin (13/4/2015).
PPATK pun mengaku sudah mengantungi nama-nama perusahaan Kimia yang dimiliki kelompok teroris. Nama-nama itu sudh diserahkan ke Densus 88.
"Sekarang generate income secara legal, bahkan mereka bayar pajak juga. Kalau sistemnya tadi, sudah ketahuan tipoginya," jelas Agus.
Makanya, pemerintah harus waspada dengan memperketat izin pendirian toko kimia. Perlu ada surat izin tambahan selain SIUP. Terutama perseorangan atau perusahaan yang membeli bahan kimia untuk peledak dalam jumlah banyak.
"Semua orang bisa main bom ikan atau bom apa, yang mencampur bahan apa sih. Misal saya beli belerang, tambah potasium, tambah bubuk mesiu, yah itu sih sudah ketebak mau bikin apa lagi?" kata Agus.
"Kimia ini harus punya pengawasan khusus, siapa pembeli? Siapa penjual? Dan siapa distributor? Jangan sampai toko kimia ini berusaha seperti toko kelontong, toko beras," tambahnya. (Suwarjono)
Perusahaan itu dimiliki oleh teroris. Keuntungan perusahaan untuk membiayai aksi pengeboman atau aksi radikal lainnya.
Wakil Ketua PPATK Agus Santoso menjelaskan sebelumnya aksi terorisme dibiayai dari seseorang kepada pelaku teror. Namun pembiayaan teroris terus berkembang. Termasuk dari keuntungan bisnis multilevel marketing (MLM), dagang buku dan herbal.
"Sekarang sudah masuk, mereka punya toko kimia dengan omset Rp7 miliar. Ini mengerikan, mereka bisa masuk ke sektor yang sangat berbahaya. Membeli kimia dengan jumlah besar dan menjual dalam jumlah besar sebagai toko kimia," kata Agus saat berbincang dengan suara.com di Kantor PPATK Jakarta, Senin (13/4/2015).
PPATK pun mengaku sudah mengantungi nama-nama perusahaan Kimia yang dimiliki kelompok teroris. Nama-nama itu sudh diserahkan ke Densus 88.
"Sekarang generate income secara legal, bahkan mereka bayar pajak juga. Kalau sistemnya tadi, sudah ketahuan tipoginya," jelas Agus.
Makanya, pemerintah harus waspada dengan memperketat izin pendirian toko kimia. Perlu ada surat izin tambahan selain SIUP. Terutama perseorangan atau perusahaan yang membeli bahan kimia untuk peledak dalam jumlah banyak.
"Semua orang bisa main bom ikan atau bom apa, yang mencampur bahan apa sih. Misal saya beli belerang, tambah potasium, tambah bubuk mesiu, yah itu sih sudah ketebak mau bikin apa lagi?" kata Agus.
"Kimia ini harus punya pengawasan khusus, siapa pembeli? Siapa penjual? Dan siapa distributor? Jangan sampai toko kimia ini berusaha seperti toko kelontong, toko beras," tambahnya. (Suwarjono)
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Terbaik, Ideal untuk Gaming dan Kerja Harian
-
HP Mau PHK 6.000 Karyawan, Klaim Bisa Hemat Rp16,6 Triliun
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah Tahan Seharian Tanpa Cas, Cocok untuk Gamer dan Movie Marathon
-
5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
-
Hari Ini Bookbuilding, Ini Jeroan Keuangan Superbank yang Mau IPO
Terkini
-
Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP Baru, Wamenkum Janji Rampung Sebelum Akhir Desember
-
KPAI Setuju Pemprov DKI Batasi Akses Medsos Pelajar, Orang Tua dan Sekolah Juga Kena Aturan
-
Tahu Kabar Dapat Rehabilitasi Prabowo Saat Buka Puasa, Eks Dirut ASDP Senang: Alhamdulillah
-
Detik Penentu Kasus Alvaro: Hasil DNA Kerangka Manusia di Tenjo Segera Diumumkan Polisi
-
Ira Puspadewi Direhabilitasi, KPK Tegaskan Kasus PT Jembatan Nusantara Tak Berhenti di Tengah Jalan
-
Baru 4 Bulan Menjabat, Dirdik Jampidsus 'Penjerat' Nadiem Makarim Dimutasi Jaksa Agung
-
Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRB Dalam Rapat Bersama DPR
-
Polda Metro Jaya Gelar Audiens dengan Keluarga Arya Daru Siang Ini: Ada Temuan Baru?
-
Reformasi Polri Harus Menyeluruh, Bukan Wajahnya Saja: KUHAP Baru Diminta Dibatalkan
-
Kejagung Periksa Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Kasus Dugaan Manipulasi Pajak 20162020