Ahok Pantau Ujian Nasional
Presiden Joko Widodo, Senin (14/4/2015) pagi, mempertemukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi di Istana Kepresidenan. Apa yang dibicarakan Ahok, Prasetio, dan Presiden RI ketujuh?
"Kita ngobrol aja bertiga, kan kita temen lama. Terus ngobrol lama. Lalu kita konferensi pers juga. Pak Presiden panggil wartawan biar gak nebak-nebak," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta usai bertemu Jokowi.
Seperti diketahui hubungan Ahok dan DPRD "panas" ketika pengajuan APBD 2015 ke Kemendagri, kemudian berlanjut pada penggunaan hak angket oleh DPRD. Hasil penyelidikan panitia angket menyimpulkan langkah Ahok mengirimkan dokumen ke Kemendagri melanggar dan etika. Pimpinan dewan pun menggulirkan penggunaan hak menyatakan pendapat yang bisa berujung pada pelengseran Ahok.
Terkait dengan hak menyatakan pendapat, juga dibicarakan di Istana. Fraksi PDI Perjuangan, kata Ahok, tidak akan menggunakan hak tersebut.
"Jadi presiden kita putusin fraksi PDI Perjuangan gak mungkin mengajukan hak menyatakan pendapat. Soal Pras, Ketua DPRD, masih mengadopsi yang lain itu urusan ketua, yang penting PDIP tidak," kata Ahok.
Presiden Jokowi juga berpesan setelah APBD tahun 2015 disahkan, program-program yang sudah dibuat agar segera dilaksanakan.
"Terus yang kedua, Presiden pengen, begitu anggaran turun segera eksekusi supaya tidak ada SiLPA. Kita juga bicara soal multiyears yang tahun jamak," tambah Ahok.
Jokowi juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melaksanakan musyawarah rencana pembangunan dengan baik dan menerapkan sistem e-budgeting diawal tahun 2016 dengan sempurna.
"Kita ngobrol aja bertiga, kan kita temen lama. Terus ngobrol lama. Lalu kita konferensi pers juga. Pak Presiden panggil wartawan biar gak nebak-nebak," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta usai bertemu Jokowi.
Seperti diketahui hubungan Ahok dan DPRD "panas" ketika pengajuan APBD 2015 ke Kemendagri, kemudian berlanjut pada penggunaan hak angket oleh DPRD. Hasil penyelidikan panitia angket menyimpulkan langkah Ahok mengirimkan dokumen ke Kemendagri melanggar dan etika. Pimpinan dewan pun menggulirkan penggunaan hak menyatakan pendapat yang bisa berujung pada pelengseran Ahok.
Terkait dengan hak menyatakan pendapat, juga dibicarakan di Istana. Fraksi PDI Perjuangan, kata Ahok, tidak akan menggunakan hak tersebut.
"Jadi presiden kita putusin fraksi PDI Perjuangan gak mungkin mengajukan hak menyatakan pendapat. Soal Pras, Ketua DPRD, masih mengadopsi yang lain itu urusan ketua, yang penting PDIP tidak," kata Ahok.
Presiden Jokowi juga berpesan setelah APBD tahun 2015 disahkan, program-program yang sudah dibuat agar segera dilaksanakan.
"Terus yang kedua, Presiden pengen, begitu anggaran turun segera eksekusi supaya tidak ada SiLPA. Kita juga bicara soal multiyears yang tahun jamak," tambah Ahok.
Jokowi juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melaksanakan musyawarah rencana pembangunan dengan baik dan menerapkan sistem e-budgeting diawal tahun 2016 dengan sempurna.
Komentar
Berita Terkait
-
Pramono Klaim Jakarta Makin Digdaya: Ekonomi Melesat, Kemiskinan Turun, dan Belanja APBD Cetak Rekor
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Sentil Pemprov DKI Soal Preman Tanah Abang, Kevin Wu: Jangan Baru Gerak Kalau Sudah Viral!
-
DPRD DKI Bentuk Pansus, Target Jakarta Bebas Sampah 2030
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Pemerintah Diminta Transparan, Kerja Sama Pertahanan RI-AS Untungnya Apa?
-
Dugaan Skandal Aset Sitaan Rp40 Miliar, Jaksa Watch Laporkan Kejati Jambi ke KPK
-
Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik
-
BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana