Ahok Pantau Ujian Nasional
Presiden Joko Widodo, Senin (14/4/2015) pagi, mempertemukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi di Istana Kepresidenan. Apa yang dibicarakan Ahok, Prasetio, dan Presiden RI ketujuh?
"Kita ngobrol aja bertiga, kan kita temen lama. Terus ngobrol lama. Lalu kita konferensi pers juga. Pak Presiden panggil wartawan biar gak nebak-nebak," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta usai bertemu Jokowi.
Seperti diketahui hubungan Ahok dan DPRD "panas" ketika pengajuan APBD 2015 ke Kemendagri, kemudian berlanjut pada penggunaan hak angket oleh DPRD. Hasil penyelidikan panitia angket menyimpulkan langkah Ahok mengirimkan dokumen ke Kemendagri melanggar dan etika. Pimpinan dewan pun menggulirkan penggunaan hak menyatakan pendapat yang bisa berujung pada pelengseran Ahok.
Terkait dengan hak menyatakan pendapat, juga dibicarakan di Istana. Fraksi PDI Perjuangan, kata Ahok, tidak akan menggunakan hak tersebut.
"Jadi presiden kita putusin fraksi PDI Perjuangan gak mungkin mengajukan hak menyatakan pendapat. Soal Pras, Ketua DPRD, masih mengadopsi yang lain itu urusan ketua, yang penting PDIP tidak," kata Ahok.
Presiden Jokowi juga berpesan setelah APBD tahun 2015 disahkan, program-program yang sudah dibuat agar segera dilaksanakan.
"Terus yang kedua, Presiden pengen, begitu anggaran turun segera eksekusi supaya tidak ada SiLPA. Kita juga bicara soal multiyears yang tahun jamak," tambah Ahok.
Jokowi juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melaksanakan musyawarah rencana pembangunan dengan baik dan menerapkan sistem e-budgeting diawal tahun 2016 dengan sempurna.
"Kita ngobrol aja bertiga, kan kita temen lama. Terus ngobrol lama. Lalu kita konferensi pers juga. Pak Presiden panggil wartawan biar gak nebak-nebak," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta usai bertemu Jokowi.
Seperti diketahui hubungan Ahok dan DPRD "panas" ketika pengajuan APBD 2015 ke Kemendagri, kemudian berlanjut pada penggunaan hak angket oleh DPRD. Hasil penyelidikan panitia angket menyimpulkan langkah Ahok mengirimkan dokumen ke Kemendagri melanggar dan etika. Pimpinan dewan pun menggulirkan penggunaan hak menyatakan pendapat yang bisa berujung pada pelengseran Ahok.
Terkait dengan hak menyatakan pendapat, juga dibicarakan di Istana. Fraksi PDI Perjuangan, kata Ahok, tidak akan menggunakan hak tersebut.
"Jadi presiden kita putusin fraksi PDI Perjuangan gak mungkin mengajukan hak menyatakan pendapat. Soal Pras, Ketua DPRD, masih mengadopsi yang lain itu urusan ketua, yang penting PDIP tidak," kata Ahok.
Presiden Jokowi juga berpesan setelah APBD tahun 2015 disahkan, program-program yang sudah dibuat agar segera dilaksanakan.
"Terus yang kedua, Presiden pengen, begitu anggaran turun segera eksekusi supaya tidak ada SiLPA. Kita juga bicara soal multiyears yang tahun jamak," tambah Ahok.
Jokowi juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melaksanakan musyawarah rencana pembangunan dengan baik dan menerapkan sistem e-budgeting diawal tahun 2016 dengan sempurna.
Komentar
Berita Terkait
-
Protes Raperda KTR, Massa Pedagang Geruduk DPRD DKI: Pendapatan Kami Hari ini buat Hidup Besok!
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Beri Kontribusi Besar, DPRD DKI Usul Tempat Pengolahan Sampah Mandiri di Kawasan Ini
-
Perintah Pusat Pangkas Dana Transfer, Pramono Pastikan Program Masyarakat Ini Aman
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
-
Saksi Ahli Pidana Kubu Nadiem Beberkan Empat Syarat Penetapan Tersangka