Sidang Paripurna ke-23 DPR masa persidangan III Tahun sidang 2014-2015 di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa, (7/4). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Sekretariat Jenderal DPR menganggarkan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015. Sejumlah pos dianggarkan dengan nilai yang tergolong fantastis.
Misalnya, untuk pos kegiatan Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi, yang di antaranya tertuliskan untuk pewangi ruangan, nilainya Rp2.302.280.000. Jumlah itu untuk satu paket. Tak ada penjelasan lebih rinci satu paket itu mencakup apa saja. Di sana hanya ditulis jenis lelang terkategori lelang sederhana.
Tak cuma buat pewangi ruangan, pos anggaran yang sama juga mencantumkan biaya pemeliharaan, perawatan medis, dan biaya makan Rusa senilai Rp650 juta. Sama seperti pengadaan pengharum ruangan, biaya untuk perawatan rusa juga dimasukkan dalam kategori lelang sederhana.
Selain itu, tercantum biaya kontrak servis pemeliharaan Kompleks Rumah Jabatan Anggota. Untuk RJA wilayah Kalibata, Jakarta Selatan, diajukan anggaran Rp32.150.146.000. Sedangkan RJA di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan, diajukan anggaran Rp4.162.944.000.
Anggaran itu telah ditandatangani Sekjen DPR Winantuningtyastiti pada Maret 2015 dan telah diunggah ke situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik milik DPR.
Winantuningtyastiti belum menjelaskan anggaran Rencana Umum Pengadaan Tahun 2015.
Dimintai komentar soal anggaran fantastis itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak tahu. Dia malah bertanya balik soal siapa yang menganggarkannya.
"Menurut saya ada kesalahan cara memandang, jadi anggota DPR itu tidak ada hubungannya dengan belanja maintenance gedung. Itu agak jauh jadi itu bukan konsen anggota DPR dan pimpinan, sebab anggota dan pimpinan itu bukan kuasa pengguna anggaran," kata anggota Fraksi PKS itu di DPR, Selasa (14/4/2015).
Dia menambahkan pemeliharaan gedung dan lainnya itu masuk ke dalam birokrasi DPR sehingga pimpinan dewan tidak tahu menahu tentangnya.
"Coba anda kalau tanya biaya helikopter Presiden, biaya pengamanan Presiden, ya pusing dong dia, nggak bisa ngurusin negara kalau gitu. Kalau ada mikirin berapa biaya komunikasi presiden ya pusinglah dia bukan urusan dia," kata Fahri memberikan analogi.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mengaku tidak tahu mengenai masuknya anggaran tersebut. Anggota Fraksi Gerindra ini mengatakan anggota DPR bukan kuasa pengguna anggaran untuk maintenance gedung.
"Saya kira nanti dijadikan masukan karena kita tidak tahu sepenuhnya anggaran yang ada, kita, anggota DPR bukan kuasa pengguna anggaran, kita tidak pegang uang sepeserpun," ujar Fadli.
Misalnya, untuk pos kegiatan Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi, yang di antaranya tertuliskan untuk pewangi ruangan, nilainya Rp2.302.280.000. Jumlah itu untuk satu paket. Tak ada penjelasan lebih rinci satu paket itu mencakup apa saja. Di sana hanya ditulis jenis lelang terkategori lelang sederhana.
Tak cuma buat pewangi ruangan, pos anggaran yang sama juga mencantumkan biaya pemeliharaan, perawatan medis, dan biaya makan Rusa senilai Rp650 juta. Sama seperti pengadaan pengharum ruangan, biaya untuk perawatan rusa juga dimasukkan dalam kategori lelang sederhana.
Selain itu, tercantum biaya kontrak servis pemeliharaan Kompleks Rumah Jabatan Anggota. Untuk RJA wilayah Kalibata, Jakarta Selatan, diajukan anggaran Rp32.150.146.000. Sedangkan RJA di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan, diajukan anggaran Rp4.162.944.000.
Anggaran itu telah ditandatangani Sekjen DPR Winantuningtyastiti pada Maret 2015 dan telah diunggah ke situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik milik DPR.
Winantuningtyastiti belum menjelaskan anggaran Rencana Umum Pengadaan Tahun 2015.
Dimintai komentar soal anggaran fantastis itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak tahu. Dia malah bertanya balik soal siapa yang menganggarkannya.
"Menurut saya ada kesalahan cara memandang, jadi anggota DPR itu tidak ada hubungannya dengan belanja maintenance gedung. Itu agak jauh jadi itu bukan konsen anggota DPR dan pimpinan, sebab anggota dan pimpinan itu bukan kuasa pengguna anggaran," kata anggota Fraksi PKS itu di DPR, Selasa (14/4/2015).
Dia menambahkan pemeliharaan gedung dan lainnya itu masuk ke dalam birokrasi DPR sehingga pimpinan dewan tidak tahu menahu tentangnya.
"Coba anda kalau tanya biaya helikopter Presiden, biaya pengamanan Presiden, ya pusing dong dia, nggak bisa ngurusin negara kalau gitu. Kalau ada mikirin berapa biaya komunikasi presiden ya pusinglah dia bukan urusan dia," kata Fahri memberikan analogi.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mengaku tidak tahu mengenai masuknya anggaran tersebut. Anggota Fraksi Gerindra ini mengatakan anggota DPR bukan kuasa pengguna anggaran untuk maintenance gedung.
"Saya kira nanti dijadikan masukan karena kita tidak tahu sepenuhnya anggaran yang ada, kita, anggota DPR bukan kuasa pengguna anggaran, kita tidak pegang uang sepeserpun," ujar Fadli.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- Promo Superindo Terbaru, Minyak Goreng Cuma Rp20 Ribuan, Susu dan Kecap Diskon Besar
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Sinyal Hijau Membawa Petaka? Menelusuri Penyebab Tabrakan Argo Bromo vs KRL di Bekasi Timur
-
Mangkir Dua Kali, Polisi Bakal Jemput Paksa Terduga Pelaku Pemerkosa Siswi SLB Kalideres
-
'Kami Diperlakukan Seperti Hewan!' Kesaksian Relawan Indonesia yang Ditawan Militer Israel
-
Duduk Perkara Kakek Mujiran Dipenjara Gegara Laporan PTPN I, BP BUMN Bereaksi
-
Soroti Rentetan Kasus Kekerasan, Lukman Hakim Saifuddin: Kondisi Saat Ini Sangat Mencemaskan
-
Listrik Sumatra Utara Sudah Pulih 100 Persen, PLN Minta Warga Waspada Hoaks
-
Penuh Haru! 9 WNI Korban Penyekapan Israel Akhirnya Tiba di Indonesia
-
Tepis Mitos 'Lebih Aman', BPOM: 5 Juta Anak Darurat Merokok Akibat Tipu Daya Vape!
-
KUPI: Kekerasan Seksual di Pesantren Adalah Bentuk Penistaan Agama!
-
Wafat Jelang Puncak Armuzna, Jemaah Haji Asal Pekanbaru Bakal Dibadalhajikan