Sidang Paripurna ke-23 DPR masa persidangan III Tahun sidang 2014-2015 di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa, (7/4). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Sekretariat Jenderal DPR menganggarkan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015. Sejumlah pos dianggarkan dengan nilai yang tergolong fantastis.
Misalnya, untuk pos kegiatan Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi, yang di antaranya tertuliskan untuk pewangi ruangan, nilainya Rp2.302.280.000. Jumlah itu untuk satu paket. Tak ada penjelasan lebih rinci satu paket itu mencakup apa saja. Di sana hanya ditulis jenis lelang terkategori lelang sederhana.
Tak cuma buat pewangi ruangan, pos anggaran yang sama juga mencantumkan biaya pemeliharaan, perawatan medis, dan biaya makan Rusa senilai Rp650 juta. Sama seperti pengadaan pengharum ruangan, biaya untuk perawatan rusa juga dimasukkan dalam kategori lelang sederhana.
Selain itu, tercantum biaya kontrak servis pemeliharaan Kompleks Rumah Jabatan Anggota. Untuk RJA wilayah Kalibata, Jakarta Selatan, diajukan anggaran Rp32.150.146.000. Sedangkan RJA di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan, diajukan anggaran Rp4.162.944.000.
Anggaran itu telah ditandatangani Sekjen DPR Winantuningtyastiti pada Maret 2015 dan telah diunggah ke situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik milik DPR.
Winantuningtyastiti belum menjelaskan anggaran Rencana Umum Pengadaan Tahun 2015.
Dimintai komentar soal anggaran fantastis itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak tahu. Dia malah bertanya balik soal siapa yang menganggarkannya.
"Menurut saya ada kesalahan cara memandang, jadi anggota DPR itu tidak ada hubungannya dengan belanja maintenance gedung. Itu agak jauh jadi itu bukan konsen anggota DPR dan pimpinan, sebab anggota dan pimpinan itu bukan kuasa pengguna anggaran," kata anggota Fraksi PKS itu di DPR, Selasa (14/4/2015).
Dia menambahkan pemeliharaan gedung dan lainnya itu masuk ke dalam birokrasi DPR sehingga pimpinan dewan tidak tahu menahu tentangnya.
"Coba anda kalau tanya biaya helikopter Presiden, biaya pengamanan Presiden, ya pusing dong dia, nggak bisa ngurusin negara kalau gitu. Kalau ada mikirin berapa biaya komunikasi presiden ya pusinglah dia bukan urusan dia," kata Fahri memberikan analogi.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mengaku tidak tahu mengenai masuknya anggaran tersebut. Anggota Fraksi Gerindra ini mengatakan anggota DPR bukan kuasa pengguna anggaran untuk maintenance gedung.
"Saya kira nanti dijadikan masukan karena kita tidak tahu sepenuhnya anggaran yang ada, kita, anggota DPR bukan kuasa pengguna anggaran, kita tidak pegang uang sepeserpun," ujar Fadli.
Misalnya, untuk pos kegiatan Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi, yang di antaranya tertuliskan untuk pewangi ruangan, nilainya Rp2.302.280.000. Jumlah itu untuk satu paket. Tak ada penjelasan lebih rinci satu paket itu mencakup apa saja. Di sana hanya ditulis jenis lelang terkategori lelang sederhana.
Tak cuma buat pewangi ruangan, pos anggaran yang sama juga mencantumkan biaya pemeliharaan, perawatan medis, dan biaya makan Rusa senilai Rp650 juta. Sama seperti pengadaan pengharum ruangan, biaya untuk perawatan rusa juga dimasukkan dalam kategori lelang sederhana.
Selain itu, tercantum biaya kontrak servis pemeliharaan Kompleks Rumah Jabatan Anggota. Untuk RJA wilayah Kalibata, Jakarta Selatan, diajukan anggaran Rp32.150.146.000. Sedangkan RJA di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan, diajukan anggaran Rp4.162.944.000.
Anggaran itu telah ditandatangani Sekjen DPR Winantuningtyastiti pada Maret 2015 dan telah diunggah ke situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik milik DPR.
Winantuningtyastiti belum menjelaskan anggaran Rencana Umum Pengadaan Tahun 2015.
Dimintai komentar soal anggaran fantastis itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak tahu. Dia malah bertanya balik soal siapa yang menganggarkannya.
"Menurut saya ada kesalahan cara memandang, jadi anggota DPR itu tidak ada hubungannya dengan belanja maintenance gedung. Itu agak jauh jadi itu bukan konsen anggota DPR dan pimpinan, sebab anggota dan pimpinan itu bukan kuasa pengguna anggaran," kata anggota Fraksi PKS itu di DPR, Selasa (14/4/2015).
Dia menambahkan pemeliharaan gedung dan lainnya itu masuk ke dalam birokrasi DPR sehingga pimpinan dewan tidak tahu menahu tentangnya.
"Coba anda kalau tanya biaya helikopter Presiden, biaya pengamanan Presiden, ya pusing dong dia, nggak bisa ngurusin negara kalau gitu. Kalau ada mikirin berapa biaya komunikasi presiden ya pusinglah dia bukan urusan dia," kata Fahri memberikan analogi.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mengaku tidak tahu mengenai masuknya anggaran tersebut. Anggota Fraksi Gerindra ini mengatakan anggota DPR bukan kuasa pengguna anggaran untuk maintenance gedung.
"Saya kira nanti dijadikan masukan karena kita tidak tahu sepenuhnya anggaran yang ada, kita, anggota DPR bukan kuasa pengguna anggaran, kita tidak pegang uang sepeserpun," ujar Fadli.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Diduga Sopir Mengantuk, Transjakarta Tanggung Biaya Medis Korban Tabrakan Dua Armada di Koridor 13
-
Disaksikan Keluarga Korban Arianto, Sidang Etik Bripda Masias Digelar Siang Ini: Bakal Dipecat?
-
Pramono Anung Bakal Tertibkan Lapangan Padel di Tengah Permukiman: Bikin Bayi Nggak Bisa Tidur
-
Murka Brimob di Tual Aniaya Pelajar hingga Tewas, Kapolri: Usut Tuntas, Hukum Setimpal!
-
Heboh Naik Jet Pribadi OSO, Menag Nasaruddin Buka Suara di KPK: Tak Ada Pesawat Tengah Malam
-
Mobil Pribadi Nyangkut di Pembatas Beton, Layanan Transjakarta di Pulomas Bypass Terganggu
-
Kasat Narkoba Diduga Terima 'Uang Setoran' Rp13 Juta Tiap Pekan dari Bandar Narkoba di Toraja Utara
-
Kakak Korban Tewas Diduga Dipukul Brimob di Tual Dipastikan Dapat Perlindungan
-
Bripda DP Diduga Tewas Dianiaya Senior di Asrama Polda Sulsel, Pihak Keluarga Tuntut Keadilan
-
Riwayat Positif Sabu Jadi Sorotan, Plh Kapolres Bima Kota Langsung Diganti!