Sidang Paripurna ke-23 DPR masa persidangan III Tahun sidang 2014-2015 di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Selasa, (7/4). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Sekretariat Jenderal DPR menganggarkan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015. Sejumlah pos dianggarkan dengan nilai yang tergolong fantastis.
Misalnya, untuk pos kegiatan Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi, yang di antaranya tertuliskan untuk pewangi ruangan, nilainya Rp2.302.280.000. Jumlah itu untuk satu paket. Tak ada penjelasan lebih rinci satu paket itu mencakup apa saja. Di sana hanya ditulis jenis lelang terkategori lelang sederhana.
Tak cuma buat pewangi ruangan, pos anggaran yang sama juga mencantumkan biaya pemeliharaan, perawatan medis, dan biaya makan Rusa senilai Rp650 juta. Sama seperti pengadaan pengharum ruangan, biaya untuk perawatan rusa juga dimasukkan dalam kategori lelang sederhana.
Selain itu, tercantum biaya kontrak servis pemeliharaan Kompleks Rumah Jabatan Anggota. Untuk RJA wilayah Kalibata, Jakarta Selatan, diajukan anggaran Rp32.150.146.000. Sedangkan RJA di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan, diajukan anggaran Rp4.162.944.000.
Anggaran itu telah ditandatangani Sekjen DPR Winantuningtyastiti pada Maret 2015 dan telah diunggah ke situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik milik DPR.
Winantuningtyastiti belum menjelaskan anggaran Rencana Umum Pengadaan Tahun 2015.
Dimintai komentar soal anggaran fantastis itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak tahu. Dia malah bertanya balik soal siapa yang menganggarkannya.
"Menurut saya ada kesalahan cara memandang, jadi anggota DPR itu tidak ada hubungannya dengan belanja maintenance gedung. Itu agak jauh jadi itu bukan konsen anggota DPR dan pimpinan, sebab anggota dan pimpinan itu bukan kuasa pengguna anggaran," kata anggota Fraksi PKS itu di DPR, Selasa (14/4/2015).
Dia menambahkan pemeliharaan gedung dan lainnya itu masuk ke dalam birokrasi DPR sehingga pimpinan dewan tidak tahu menahu tentangnya.
"Coba anda kalau tanya biaya helikopter Presiden, biaya pengamanan Presiden, ya pusing dong dia, nggak bisa ngurusin negara kalau gitu. Kalau ada mikirin berapa biaya komunikasi presiden ya pusinglah dia bukan urusan dia," kata Fahri memberikan analogi.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mengaku tidak tahu mengenai masuknya anggaran tersebut. Anggota Fraksi Gerindra ini mengatakan anggota DPR bukan kuasa pengguna anggaran untuk maintenance gedung.
"Saya kira nanti dijadikan masukan karena kita tidak tahu sepenuhnya anggaran yang ada, kita, anggota DPR bukan kuasa pengguna anggaran, kita tidak pegang uang sepeserpun," ujar Fadli.
Misalnya, untuk pos kegiatan Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi, yang di antaranya tertuliskan untuk pewangi ruangan, nilainya Rp2.302.280.000. Jumlah itu untuk satu paket. Tak ada penjelasan lebih rinci satu paket itu mencakup apa saja. Di sana hanya ditulis jenis lelang terkategori lelang sederhana.
Tak cuma buat pewangi ruangan, pos anggaran yang sama juga mencantumkan biaya pemeliharaan, perawatan medis, dan biaya makan Rusa senilai Rp650 juta. Sama seperti pengadaan pengharum ruangan, biaya untuk perawatan rusa juga dimasukkan dalam kategori lelang sederhana.
Selain itu, tercantum biaya kontrak servis pemeliharaan Kompleks Rumah Jabatan Anggota. Untuk RJA wilayah Kalibata, Jakarta Selatan, diajukan anggaran Rp32.150.146.000. Sedangkan RJA di kawasan Ulujami, Jakarta Selatan, diajukan anggaran Rp4.162.944.000.
Anggaran itu telah ditandatangani Sekjen DPR Winantuningtyastiti pada Maret 2015 dan telah diunggah ke situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik milik DPR.
Winantuningtyastiti belum menjelaskan anggaran Rencana Umum Pengadaan Tahun 2015.
Dimintai komentar soal anggaran fantastis itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak tahu. Dia malah bertanya balik soal siapa yang menganggarkannya.
"Menurut saya ada kesalahan cara memandang, jadi anggota DPR itu tidak ada hubungannya dengan belanja maintenance gedung. Itu agak jauh jadi itu bukan konsen anggota DPR dan pimpinan, sebab anggota dan pimpinan itu bukan kuasa pengguna anggaran," kata anggota Fraksi PKS itu di DPR, Selasa (14/4/2015).
Dia menambahkan pemeliharaan gedung dan lainnya itu masuk ke dalam birokrasi DPR sehingga pimpinan dewan tidak tahu menahu tentangnya.
"Coba anda kalau tanya biaya helikopter Presiden, biaya pengamanan Presiden, ya pusing dong dia, nggak bisa ngurusin negara kalau gitu. Kalau ada mikirin berapa biaya komunikasi presiden ya pusinglah dia bukan urusan dia," kata Fahri memberikan analogi.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mengaku tidak tahu mengenai masuknya anggaran tersebut. Anggota Fraksi Gerindra ini mengatakan anggota DPR bukan kuasa pengguna anggaran untuk maintenance gedung.
"Saya kira nanti dijadikan masukan karena kita tidak tahu sepenuhnya anggaran yang ada, kita, anggota DPR bukan kuasa pengguna anggaran, kita tidak pegang uang sepeserpun," ujar Fadli.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
Terkini
-
Tawuran Awali Tahun Baru di Jakarta, Pengamat Sebut Solusi Pemprov DKI Hanya Sentuh Permukaan
-
Tiket Museum Nasional Naik Drastis, Pengamat: Edukasi Jangan Dijadikan Bisnis!
-
Timbunan Sampah Malam Tahun Baru Jogja Capai 30 Ton, Didominasi Alas Plastik dan Gelas Minuman
-
Nasib Pedagang BKT: Tolak Setoran Preman, Babak Belur Dihajar 'Eksekutor'
-
Ragunan 'Meledak' di Tahun Baru, Pengunjung Tembus 113 Ribu Orang Sehari
-
KUHP Baru Berlaku Besok, YLBHI Minta Perppu Diterbitkan Sampai Aturan Turunan Lengkap
-
KUHAP Baru Berlaku Besok, YLBHI Sebut Indonesia Darurat Hukum
-
Demokrat Tegaskan SBY Difitnah, Ancam Penjarakan Akun TikTok Penyebar Isu Ijazah Jokowi
-
Sabu 50 Kg Disamarkan Label Durian, Kurir Ditangkap sebelum Masuk Kampung Bahari
-
Ternyata Ini Alasan Bupati Karawang Lantik Ratusan ASN pada Malam Tahun Baru