Suara.com - Calon Kapolri Badrodin Haiti mengakui pungutan liar (pungli) di tubuh Polri masih terjadi. Dia menyadari hal itu terjadi karena masalah keterbatasan anggaran.
"Kami akui pungli masih terjadi di internal polri karena itu bahwa keterbatasan anggaran yang dimiliki Polri, meski tidak bisa menjadi excuse, karena Korupsi adalah pelanggaran hukum," kata Badrodin usai fit and proper test di DPR, Jakarta, Kamis (16/4/2015).
Karenanya, dia menegaskan ada program khusus untuk tindakan ini, mulai dari pengawasan hingga penindakan dan perbaikan sistem.
"Ada program tim penertib nasional untuk mencegah kasus korupsi berkembang di Polri," katanya.
Dia menambahkan, korupsi kerap terjadi karena pemanfaatan celah birokrasi untuk melakikln korupsi.karenanya, sistem yang ada untuk saat ini akan diperbaikinya.
"Korupsi sering kali terjadi karena prosedur kita masih ada lobang-lobang yang bisa dimanfaatkan untuk korupsi," tambahnya.
Selain pengawasan internal, Badrodin juga mengajak masyarakat dan lembaga lainnya untuk menjadi pengawas dari eksternal.
"Tak cukup pengawasan di internal, tapi pengawasan eksternal juga perlu," kata dia.
Seperti diberitakan, Komisi III DPR akhirnya menyetujui Badrodin Haiti menjadi Kapolri menggantikan Budi Gunawan. Keputusan tersebut diambil secara aklamasi saat fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Kamis (16/4/2015).
Rencananya keputusan ini segera akan dibahas dalam sidang Paripurna DPR yang digelar sore nanti.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara