PBNU Dukung Penghentian Pengiriman TKI ke Timteng

Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mendukung kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) pekerja rumah tangga ke 21 negara di Timur Tengah.

"Mereka (TKW) rawan dieksploitasi," kata Said Aqill, Kamis (7/5/2015), menanggapi larangan penempatan TKI PRT ke 21 negara di Timur Tengah.

Ke-21 negara itu adalah Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.

Said Aqil yang menyelesaikan pendidikan S1 sampai dengan S3 di Universitas Ummul Qura, Mekkah, menyebutkan bahwa tradisi masyarakat Arab Saudi sangat tertutup, sehingga sulit untuk memantau TKW yang bekerja di rumah tangga karena seolah-olah ditahan.

"Ruang hidupnya dibatasi empat tembok. Begitu masuk rumah, sudah tidak bisa keluar sama sekali. Apa pun yang terjadi di dalam rumah ini, tetangga sebelah tidak tahu," katanya.

Di dalam tradisi masyarakat Arab Saudi, orang-orang yang bukan mahram (haram dinikahi) tidak bisa masuk ke dalam rumah.

Tamu hanya diterima di luar pagar karena keluarga di Arab Saudi menganggap aib kalau orang yang bukan mahram melihat istri dan anak perempuannya.

"Dampak jeleknya, apa pun yang terjadi di dalam rumah kita tidak tahu. TKW diapakan, kita tidak tahu. Di sana tidak ada LSM, tidak ada pengacara yang siap membantu," kata Said Aqil.

Jika terjadi permasalahan antara orang Arab Saudi dengan orang Asing, kata dia, penyelesaiannya juga cukup sulit karena pihak kedutaan, bahkan polisi, sulit untuk masuk.

"Berbeda jika permasalahan terjadi antara orang Arab Saudi sendiri, karena masing-masing akan dimediasi oleh sukunya," kata Said Aqil. (Antara)