Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta kepada polisi juga membuka identitas oknum pejabat negara dan anggota DPR yang menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial (PSK).
"Saya sih sebaiknya diungkap ya supaya jadi pelajaran. Siapa tahu setelah diungkap ada orang yang melarang prostitusi maki-maki saya, eh tau-taunya dia yang beli, engga bayar pajak lagi," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/5/2015).
"Apalagi tahu-tahu ini gratifikasi lagi, itu hadiah-hadiah. Makanya saya kira diungkap saja lah, karena di negara kita ini banyak pejabatnya yang munafik," tambah Ahok lagi.
Ahok bahkan meminta agar Indonesia bercermin pada Swedia, dimana pelanggan PSK bisa dikenakan sanksi.
"Kalau menurut saya belajar dari negara Swedia justru itu yang laki-laki yang beli itu yang dihukum," jelas Ahok.
Namun, Ahok pesimis kepada DPR RI untuk membuat peraturan tersebut, pasalnya ada beberapa wakil rakyat yang berada di Senayan juga menggunakan jasa PSK untuk melampiaskan nafsu sesaatnya.
"Jadi sekarang kan masalahnya kalau yang membuat (ketentuan) itu oknum anggota DPR tapi dia terlibat, enggak mungkin kan (peraturan dibuat)."
Seperti diberitakan, praktek prostitusi online yang melibatkan artis terkuak setelah polisi menangkap AA dan germonya Robbie Abbas di sebuah hotel berbintang lima di Jakarta.
Dari pengakuannya, Robbie menyebut ada pengusaha dan pejabat yang pernah membeli jasa kepuasan seksual darinya.
Berita Terkait
-
Dicap Ikut Bertanggung Jawab, Reaksi KPK usai Nama Ahok Disebut Tersangka Kasus LNG Pertamina
-
Ahok Disinggung oleh Tersangka Korupsi LNG, KPK Buka Suara
-
Memilukan, PSK yang Dibunuh di Sidrap Ternyata Diantar Suami Temui Pelaku Pembunuhan
-
Sebelum Ditusuk, PSK di Sidrap Sempat Gigit Tangan Pelaku dan Teriak Minta Tolong
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut