Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu berharap panitia seleksi calon pimpinan KPK berasal dari orang-orang baru dan memiliki rekam jejak yang bersih.
"Panselnya kan juga itu lagi itu lagi. Dari dulu orangnya dia juga. Lebih terbuka saja lah. terbuka dengan masukan dari seluruh elemen, jangan pansel itu dipersonifikasi dengan satu kelompok saja, satu golongan kalau perhatiin itu-itu aja yang perhatiin aja," kata Masinton di DPR, Jakarta, Selasa (19/5/2015).
"Masa 200 juta tak bisa yang pinter-pinter banyak, yang punya track record baik juga banyak. Jangan menutup pintu untuk elemen lain dari kelompoknya," katanya.
Meski demikian, dia mengakui Komisi III tidak memiliki hak untuk intervensi pembentukan pansel pimpinan KPK. Sebab, kewenangan soal itu ada di tangan pemerintah.
"Kita cuma bisa menyarankan agar pansel itu terbuka. Kemudian, nantinya pansel menyerahkan nama-nama calon. Kita yang pilih yang terbaik dari yang baik. Karena itu kewenangan penuh pemerintah kalau yang diajukan DPR tidak bener, kita tinggal tolak," katanya.
Untuk diketahui, saat ini masa jabatan pimpinan KPK hampir selesai, yakni hanya sampai Desember 2015.
Untuk saat ini, pimpinan KPK yang bertugas merupakan pelaksana tugas lantaran dua orang pimpinannya, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, dinonaktifkan lantaran dikriminalisasi.
Untuk mengisi kekosongan pimpinan, Presiden Joko Widodo pada waktu itu mengangkat tiga pelaksana tugas. Mereka adalah Taufiqurrachman Ruki, Johan Budi, dan Indriyanto Seno Adjie.
Tag
Berita Terkait
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT
-
Modus 'Tak Diklik': KPK Bongkar Pungli dan Setoran Gelap Kanim Bali untuk Eks Wamen Silmy Karim
-
Skandal Suap dan Gratifikasi Rp2,5 Miliar! Ketua dan Wakil PN Depok Segera Disidang di Bandung
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Aliran Gratifikasi Proyek Rp17 Miliar
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT