Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno (tengah). (Antara/Hafidz Mubarak)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan meski akses wartawan asing meliput berita di Papua sudah dibuka Presiden Joko Widodo, bukan berarti mereka bebas sebebas-bebasnya datang ke Indonesia bagian timur. Mereka tetap dibatasi meliput ke lokasi-lokasi tertentu demi keamanan wartawan sendiri.
"Dibukanya akses wartawan asing masuk ke Papua bukan berarti sebebas-bebasnya. Wartawan asing yang meliput harus tetap menghormati kedaulatan nasional Indonesia," kata Tedjo dalam Seminar Nasional bertajuk Peluang, Tantangan, dan Hambatan Atas Terbukanya Papua Bagi Jurnalis Asing di Wisma Antara, Jalan Merdeka Selatan 17, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2015).
Mekanisme clearing house yang meliput ke Papua tidak dihapus, namun cuma berganti nama menjadi tim monitoring jurnalis asing.
"Pemerintah memberikan media meliput di Papua, tetapi harus berimbang dan tidak menimbulkan kerusuhan. Kami cuma mengawasi pers asing yang punya niatan tidak baik terhadap kedaulatan negara ini," ujarnya.
Tedjo mengungkapkan beberapa tempat Papua masih rawan konflik.
"Makanya kami selalu awasi dan kawal wartawan disana. Dan dimohon ada pengertian masalah ini," katanya.
Tedjo mengatakan Indonesia merupakan negara berdaulat sehingga memiliki kedaulatan hukum dan teritorial yang harus dihormati warga asing yang masuk ke Indonesia.
"Dibukanya akses wartawan asing masuk ke Papua bukan berarti sebebas-bebasnya. Wartawan asing yang meliput harus tetap menghormati kedaulatan nasional Indonesia," kata Tedjo dalam Seminar Nasional bertajuk Peluang, Tantangan, dan Hambatan Atas Terbukanya Papua Bagi Jurnalis Asing di Wisma Antara, Jalan Merdeka Selatan 17, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2015).
Mekanisme clearing house yang meliput ke Papua tidak dihapus, namun cuma berganti nama menjadi tim monitoring jurnalis asing.
"Pemerintah memberikan media meliput di Papua, tetapi harus berimbang dan tidak menimbulkan kerusuhan. Kami cuma mengawasi pers asing yang punya niatan tidak baik terhadap kedaulatan negara ini," ujarnya.
Tedjo mengungkapkan beberapa tempat Papua masih rawan konflik.
"Makanya kami selalu awasi dan kawal wartawan disana. Dan dimohon ada pengertian masalah ini," katanya.
Tedjo mengatakan Indonesia merupakan negara berdaulat sehingga memiliki kedaulatan hukum dan teritorial yang harus dihormati warga asing yang masuk ke Indonesia.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman
-
Drama Berujung Rehabilitasi, 7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
-
DPRD DKI Soroti Gaji Guru Swasta di Jakarta: Jauh di Bawah UMP!