Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno (tengah). (Antara/Hafidz Mubarak)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan meski akses wartawan asing meliput berita di Papua sudah dibuka Presiden Joko Widodo, bukan berarti mereka bebas sebebas-bebasnya datang ke Indonesia bagian timur. Mereka tetap dibatasi meliput ke lokasi-lokasi tertentu demi keamanan wartawan sendiri.
"Dibukanya akses wartawan asing masuk ke Papua bukan berarti sebebas-bebasnya. Wartawan asing yang meliput harus tetap menghormati kedaulatan nasional Indonesia," kata Tedjo dalam Seminar Nasional bertajuk Peluang, Tantangan, dan Hambatan Atas Terbukanya Papua Bagi Jurnalis Asing di Wisma Antara, Jalan Merdeka Selatan 17, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2015).
Mekanisme clearing house yang meliput ke Papua tidak dihapus, namun cuma berganti nama menjadi tim monitoring jurnalis asing.
"Pemerintah memberikan media meliput di Papua, tetapi harus berimbang dan tidak menimbulkan kerusuhan. Kami cuma mengawasi pers asing yang punya niatan tidak baik terhadap kedaulatan negara ini," ujarnya.
Tedjo mengungkapkan beberapa tempat Papua masih rawan konflik.
"Makanya kami selalu awasi dan kawal wartawan disana. Dan dimohon ada pengertian masalah ini," katanya.
Tedjo mengatakan Indonesia merupakan negara berdaulat sehingga memiliki kedaulatan hukum dan teritorial yang harus dihormati warga asing yang masuk ke Indonesia.
"Dibukanya akses wartawan asing masuk ke Papua bukan berarti sebebas-bebasnya. Wartawan asing yang meliput harus tetap menghormati kedaulatan nasional Indonesia," kata Tedjo dalam Seminar Nasional bertajuk Peluang, Tantangan, dan Hambatan Atas Terbukanya Papua Bagi Jurnalis Asing di Wisma Antara, Jalan Merdeka Selatan 17, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2015).
Mekanisme clearing house yang meliput ke Papua tidak dihapus, namun cuma berganti nama menjadi tim monitoring jurnalis asing.
"Pemerintah memberikan media meliput di Papua, tetapi harus berimbang dan tidak menimbulkan kerusuhan. Kami cuma mengawasi pers asing yang punya niatan tidak baik terhadap kedaulatan negara ini," ujarnya.
Tedjo mengungkapkan beberapa tempat Papua masih rawan konflik.
"Makanya kami selalu awasi dan kawal wartawan disana. Dan dimohon ada pengertian masalah ini," katanya.
Tedjo mengatakan Indonesia merupakan negara berdaulat sehingga memiliki kedaulatan hukum dan teritorial yang harus dihormati warga asing yang masuk ke Indonesia.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Kasus Suspek Campak Naik Tajam Awal 2026, Kemenkes Minta Warga Waspada dan Kenali Gejalanya
-
Demo di Mabes Polri! Polisi Minta Mahasiswa Waspada Penunggang Gelap dan Tak Mudah Terprovokasi
-
Vonis 10 Tahun Penjara: Agus Purwono 'Lolos' dari Tuntutan Maksimal Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak
-
Anggota DPR Desak Transparansi Penuh Kasus ABK Terancam Hukuman Mati: Jangan Ada Permainan Aparat!
-
Vonis 15 Tahun Anak Riza Chalid, Hakim Juga Bebankan Uang Pengganti Rp 2,9 Triliun
-
Ada Demo Mahasiswa di Mabes Polri Siang Ini, 3.093 Personel Kepolisian Disiagakan
-
NasDem Usul PT 7 Persen, Demokrat: 4 Persen Saja Sudah Terlalu Tinggi!
-
ShopeeFood Temani Momen Ramadan dengan Diskon Kuliner dan Promo Seru Setiap Hari
-
Dua Wajah THR: Berkah Bagi ASN, 'Penyakit Tahunan' Bagi Buruh Swasta?
-
Anggaran Kaltim Disunat 75 Persen, Gubernur Malah Beli Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar, DPR: Tidak Peka!