Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pembayaran dana talangan ganti rugi bagi korban semburan lumpur Lapindo akan dimulai pada Juni 2015.
"Mulai bulan depan," kata Wapres usia meninjau Mako Pasukan Pengamanan Pressiden (Paspampres) di Jakarta, Jumat (29/5/2015).
Wapres mengatakan, dana talangan diberikan pemerintah semata-mata demi kepentingan rakyat korban semburan lumpur. Namun pencairannya masih menunggu kesepakatan antara PT Minarak Lapindo dan Pemerintah.
"Karena ketidakmampuan Lapindo maka pemerintah memutuskan untuk menangani demi kepentingan rakyat dengan cara memberi pinjaman ke rakyat, nanti Lapindo kembalikan lagi pada waktunya," kata Wapres.
Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam rilis Pusat Komunikasi Publik Kemenpupera sebelumnya menyebutkan, dana talangan Rp872,1 miliar untuk korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, akan segera dibayarkan yang rencananya bakal diselesaikan sebelum lebaran tahun 2015.
Sebagaimana diketahui, PT Minarak Lapindo berkewajiban mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu empat tahun, dengan jaminan tanah peta terdampak milik Lapindo.
Nantinya, setelah pemerintah membayar Rp827,1 miliar (setelah hasil audit), Minarak Lapindo Jaya akan menyerahkan seluruh sertifikat tanah area terdampak kepada pemerintah. Bila dalam empat tahun dana Rp827,1 miliar tidak dilunasi, maka tanah akan disita pemerintah.
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyatakan pembayaran untuk korban lumpur Lapindo bisa dilakukan langsung oleh pemerintah tanpa harus melalui BPLS atau Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
Sesuai dengan data yang diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kekurangan pembayaran terhadap korban lumpur sebanyak Rp827 miliar, bukan Rp781 miliar. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Mengenang 19 Tahun Bencana Lumpur Lapindo, Penampakan Lokasi Terkini
-
CEK FAKTA: Apakah Lumpur Lapindo Benar-Benar Berhenti?
-
Kondisi Lumpur Lapindo Kini, Konten Kreator Ini Ungkap Kengeriannya: Seseram Ini
-
Sudah 18 Tahun, Pemerintah Masih Kesulitan Buru Utang Rp2,23 Triliun Lumpur Lapindo ke Grup Bakrie
-
Pentingnya Simulasi EWS Tanggap Bencana Bagi Masyarakat di Kawasan Lumpur Sidoarjo
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Bukan Sekadar Melintas, Pesawat Militer AS Dikhawatirkan 'Scanning' Data Rahasia Indonesia
-
Usai Diperiksa KPK, Faizal Assegaf Laporkan Jubir KPK ke Polda Metro Jaya
-
Heboh Kasus Pelecehan FH UI, Sosiolog Bongkar Bahaya Maskulinitas Toksik di Kampus
-
Mengenal Gajah Juanda, Saat Trotoar Bogor Menjadi Arena 'Skakmat' di Tengah Deru Kota
-
Sebut Rencana Pramono Anung Ini 'Lucu', Kevin Wu PSI: Rakyat Bisa Antipati ke Partai Politik
-
JK Diserang Usai Senggol Ijazah Jokowi, Jubir Bongkar Motif Upaya Pembungkaman
-
Dapat Kejutan Ultah di DPR, Titiek Soeharto Senyum-senyum Ditanya Ucapan 'Spesial' dari Prabowo
-
PSI Usul Cara Lain Tambah PAD Jakarta, Tak Perlu Jual Nama Halte ke Parpol
-
Perkuat Otot Militer, RI-AS Resmi Bentuk MDCP: Fokus Teknologi Bawah Laut
-
Iran Desak PBB Beri Sanksi Ganti Rugi Materiil dari Bahrain Hingga Yordania