Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pembayaran dana talangan ganti rugi bagi korban semburan lumpur Lapindo akan dimulai pada Juni 2015.
"Mulai bulan depan," kata Wapres usia meninjau Mako Pasukan Pengamanan Pressiden (Paspampres) di Jakarta, Jumat (29/5/2015).
Wapres mengatakan, dana talangan diberikan pemerintah semata-mata demi kepentingan rakyat korban semburan lumpur. Namun pencairannya masih menunggu kesepakatan antara PT Minarak Lapindo dan Pemerintah.
"Karena ketidakmampuan Lapindo maka pemerintah memutuskan untuk menangani demi kepentingan rakyat dengan cara memberi pinjaman ke rakyat, nanti Lapindo kembalikan lagi pada waktunya," kata Wapres.
Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam rilis Pusat Komunikasi Publik Kemenpupera sebelumnya menyebutkan, dana talangan Rp872,1 miliar untuk korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, akan segera dibayarkan yang rencananya bakal diselesaikan sebelum lebaran tahun 2015.
Sebagaimana diketahui, PT Minarak Lapindo berkewajiban mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu empat tahun, dengan jaminan tanah peta terdampak milik Lapindo.
Nantinya, setelah pemerintah membayar Rp827,1 miliar (setelah hasil audit), Minarak Lapindo Jaya akan menyerahkan seluruh sertifikat tanah area terdampak kepada pemerintah. Bila dalam empat tahun dana Rp827,1 miliar tidak dilunasi, maka tanah akan disita pemerintah.
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyatakan pembayaran untuk korban lumpur Lapindo bisa dilakukan langsung oleh pemerintah tanpa harus melalui BPLS atau Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
Sesuai dengan data yang diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kekurangan pembayaran terhadap korban lumpur sebanyak Rp827 miliar, bukan Rp781 miliar. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Mengenang 19 Tahun Bencana Lumpur Lapindo, Penampakan Lokasi Terkini
-
CEK FAKTA: Apakah Lumpur Lapindo Benar-Benar Berhenti?
-
Kondisi Lumpur Lapindo Kini, Konten Kreator Ini Ungkap Kengeriannya: Seseram Ini
-
Sudah 18 Tahun, Pemerintah Masih Kesulitan Buru Utang Rp2,23 Triliun Lumpur Lapindo ke Grup Bakrie
-
Pentingnya Simulasi EWS Tanggap Bencana Bagi Masyarakat di Kawasan Lumpur Sidoarjo
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital