Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) geram dengan keluhan pedagang kaki lima (PKL) di Lenggang Jakarta, Monumen Nasional (Monas). Ahok bahkan meminta pedagang 'angkat kaki' jika terus mengeluh. Menurut Ahok, masih banyak pedagang di luar Lenggang Jakarta yang memohon untuk dapat berjuala di tempat tersebut.
Sebelumnya, para pedagang di Lenggang Jakarta mengeluh lantaran sepinya pembeli di tempat tersebut.
"Makanya kalau dia (pedagang) ngeluh silakan keluar," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/5/2015).
"Kita promosin terus nih, kenapa nggak laku? ini mirip-mirip Tanah Abang, Blok G, kalau PKL yang (masih dagang) di luar, masih sembarangan ya yang jadi masalah," kata Ahok.
"Banyak yang mau masuk, ngantri yang mau masuk. Itu namanya inkubator," jelasnya.
Diketahui, relokasi tempat khusus PKL melalui program Lenggang Jakarta ini merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebuah perusahaan minum. Kios tersebut nantinya akan diisi oleh 339 PKL yang biasa berdagang di Monas. Para pedagang yang masuk lokasi tersebut juga telah diberikan pelatihan.
Untuk melakukan pembelian jajanan di Lenggang Jakarta, pengunjung hanya bisa menggunakan uang elektronik, layaknya membayar tiket moda transportasi TransJakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!