FPI Ingin Ahok Dilengserkan Seperti Bupati Garut Aceng Fikri

Suara.com - Front Pembela Islam (FPI) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) merasa "geram" melihat DPRD DKI Jakarta tidak melanjutkan temuan hak angket Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, meminta DPRD DKI Jakarta untuk segera memutuskan nasib Ahok, setelah dinilai melanggar undang-undang perihal pengiriman draf RAPBD DKI Jakarta ke Kemendagri yang tak sesuai pembahasan legislatif, serta pelanggaran etika.

"Ahok telah terbukti melanggar beberapa peraturan perundangan. Bukan hanya satu undang-undang, tapi beberapa. Kalo satu saja (pun) dilanggar, mestinya dijatuhkan sanksi yang berat," ujar Rizieq di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2015).

Rizieq bahkan mengharapkan, jika nantinya HMP digelar oleh anggota dewan yang berada di Kebon Sirih, dapat berujung pemakzulan terhadap Ahok. Pasalnya, dia menilai sudah terlalu banyak kesalahan yang dilakukan oleh mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

"Kesalahan begitu banyak. Ini perlu ditindaklanjuti DPRD, sampai pelengseran Ahok. Kalau dibiarkan saja, di mana eksistensi DPRD sebagai wakil rakyat?" serunya.

Rizieq pun mengatakan bahwa jika Bupati Garut Aceng Fikri yang hanya melanggar etika saja langsung dapat dilengserkan dari jabatannya, Ahok pun harusnya begitu. Apalagi karena menurutnya Ahok telah melanggar banyak hal selama memimpin DKI.

"Bupati Garut melanggar satu pasal karena etika, dan dilengserkan DPRD. Ahok kesalahan lebih gawat dari Bupati Garut, dan Aceng Fikri dilengserkan. Artinya, kalo DPRD DKI kompak, bersatu lengserkan Ahok, pasti disetujui oleh Kemendagri. Ahok mulut comberan. DPRD kan sudah ditai-taiin. Kenapa nggak gulirkan HMP?" ujarnya.

Jika para anggota dewan takut memberikan HMP hingga pemakzulan ke Ahok, Rizieq menyarankan agar hal tersebut dilakukan dalam bentuk voting tertutup saja. Dengan begitu menurutnya, anggota dewan tidak perlu jadi korban kepentingan partai yang tidak setuju dengan HMP, maupun berlawanan dengan pimpinan partainya masing-masing.

"Saya minta dengan sangat, sampaikan ke pimpinan dan seluruh anggota dewan. Kami berharap anggota dewan menjadi pembela rakyat. Supaya bapak-bapak enggak jadi korban kepentingan politik dari partainya (masing-masing)," tegas Rizieq.