Suara.com - Jenderal berbintang tiga Thailand, yang diduga terlibat dalam perdagangan manusia, menyerahkan diri kepada kepolisian setempat pada Selasa (2/6/2015).
Letnan Jenderal Manus Kongpan menyerah di tengah serangkaian penangkapan yang dilakukan pemerintah Thailand untuk memberantas jaringan perdagangan manusia lintas negara di kawasan Asia Tenggara.
Secara keseluruhan, pemerintah Thailand merilis 84 perintah penangkapan terkait persoalan perdagangan manusia. Kepolisian menyatakan 51 penangkapan telah dilakukan.
Sementara itu, Letnan Jenderal Kongpan mengaku siap diadili.
"Saya meminta keadilan. Saya siap untuk bekerja sama dengan pihak yang berwenang," katanya kepada wartawan setempat melalui sambungan telepon.
Saat dihubungi dia sedang berkendara menuju kantor polisi Pedang Besar, sebuah kota perbatasan Thailand dan Malaysia yang diduga sebagai 'pusat' aktivitas perdagangan manusia.
"Apa pun yang diputuskan oleh pengadilan, saya siap menerimanya," kata Kongpan.
Menanggapi penyerahan diri Letjend Kongpan, mantan kepala angkatan bersenjata Thailand yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prawit Wogsuwan, menegaskan bahwa Manus harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.
"Dia hanyalah seorang terduga," kata Wongsuwan.
Pada pekan lalu, pihak kepolisian menyatakan bahwa tidak ada lagi aktivitas perdagangan manusia yang tersisa di Thailand bagian selatan setelah pemerintah menggelar operasi besar-besaran.
Kebijakan operasi tersebut diputuskan setelah penemuan sejumlah kuburan massal di daerah perbatasan Thailand dan Malaysia.
Sebagai akibat dari operasi tersebut, para pelaku perdagangan manusia, yang terlanjur mengangkut para korban dari Myanmar dan Bangladesh dengan kapal, tidak berani memasuki wilayah Thailand.
Pelaku meninggalkan korban di tengah lautan. Sekitar 4.000 orang yang diduga merupakan korban perdagangan manusia telah berhasil mendarat di Malaysia, Indonesia, Thailand, Myanmar, dan Bangladesh.
Sebagian besar di antara mereka adalah Muslim Rohingya yang hidup menderita di bawah diskriminasi rasial pemerintah Myanmar dan seringkali diserang oleh kelompok Buddha garis keras di negara bagian Rakhine.
Akibat penderitaan mereka, Muslim Rohingya rela menyerahkan nyawa kepada pelaku perdagangan manusia agar dapat menyebarang ke negeri lain dan memulai hidup baru. PBB memperkirakan ada sekitar 2.000 imigran masih berada di tengah lautan sejak Thailand melancarkan operasi pemberantasan jaringan perdagangan manusia. (Reuters)
Tag
Berita Terkait
-
Benarkah Isu Diplomat Arya Daru Dibunuh Karena Endus Mafia Perdagangan Manusia? Ini Kata Kemlu
-
Lindungi Hak Anak: Stop Perdagangan Manusia Sekarang!
-
Drama Laut Andaman: Mengungkap Sindikat Perdagangan Manusia Rohingya di Aceh
-
Harta Miliaran Rupiah Habis, Cynthiara Alona Siap Lawan Mantan Kuasa Hukum, Ini Penyebabnya
-
Wawancara Khusus Laurentina 'Suster Kargo', Pejuang Anti Human Trafficking Penerima Anugerah HWPA 2023
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Bundaran HI Siap Sambut Tahun Baru 2026, Panggung Hampir Selesai
-
Begini Kata Hasto Soal Sejumlah Ketua DPD PDIP Masih Rangkap Jabatan di Partai
-
Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Arus Arah Slipi Macet Panjang hingga 4 Kilometer!
-
Bukti Kehadiran Negara, Kemen PU Turun Langsung Bersihkan Pesantren Darul Mukhlisin
-
Waketum PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan: Bisa Tekan Politik Uang dan Dinasti
-
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Singgung Sila ke-4: Pilkada Lewat DPRD Layak Dikaji dan Konstitusional
-
KPK Sebut Penyidikan Kasus Haji Segera Rampung, Bagaimana Nasib Gus Yaqut hingga Bos Maktour?
-
Istana Dukung Langkah Pemda Larang Pesta Kembang Api di Perayaan Tahun Baru
-
Bambang Widjojanto Ingatkan KPK Tak Tunda Penetapan Tersangka karena Perhitungan Kerugian Negara
-
Banjir Sumatera Bukan Bencana Alam, Amnesty International: Cerminan Kebijakan Pro Deforestasi