Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengungkapkan, tim monitoring yang bertugas untuk memonitor jurnalis asing tidak hanya berada di Papua, namun juga wilayah lainnya di seluruh Indonesia.
"Ini sama saja dengan wilayah lain seperti di Jakarta ada jurnalis asing dan itu harus ada izinnya kepada clear house, jadi sama tidak ada hal khusus," kata Tedjo setelah acara simposium nasional cyber security di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng 2, Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Kendati demikian, Tedjo mengatakan tim monitoring tersebut bukan dengan tujuan untuk memata-matai mereka tapi supaya kegiatannya terkontrol.
Jurnalis asing juga diharapkan melapor setiap akan melakukan peliputan di Papua, sehingga bila terjadi sesuatu pemerintah tak disalahkan.
"Bukan kita memata-matai mereka tapi supaya kegiatannya terkontrol karena dimanapun negara di dunia ini terutama masalah pemberitaan apalagi dari asing. Prosedurnya gak beda dengan provinsi lain seperti KAA waktu itu, jadi kalau melakukan peliputan di daerah konflik diharapkan melapor," katanya.
Dia juga mengatakan dengan adanya kebijakan untuk memperbolehkan jurnalis asing masuk ke Papua agar stigma yang melekat pada provinsi di paling timur Indonesia tersebut seperti rawan konflik, keterbelakangan, tidak ada pembangunan dan pelanggaran HAM itu bisa luntur.
"Ini supaya negara asing bisa melihat bahwa Papua tidak seperti itu jadi pemberitaan juga lebih objektif dan tidak hanya mendengar, menyadur atau menjiplak dari orang lain yang belum tentu benar jadi bisa melihat realita apa adanya," ujar Tedjo.
Lebih lanjut, Tedjo menilai ada pihak-pihak yang secara gencar menyebarkan informasi negatif di Papua soal pelanggaran HAM, kekerasan yang dilakukan aparat keamanan, dan adanya kesenjangan di Papua.
"Bahkan, ada kemungkinan dengan adanya keterbukaan jurnalis asing di Papua ini akan berdampak negatif, dimana media asing itu dapat ditunggangi kepentingan tertentu yang bertujuan mengganggu kepentingan nasional," ujarnya.
Terkait dengan anggota tim monitoring, Tedjo mengatakan dirinya belum mengetahui secara pasti unsur yang di dalamnya namun dia menyebutkan semuanya adalah aparatur terkait untuk memonitor situasi di wilayah tersebut.
"Tim monitoring isinya saya gak tau apa aja, nanti ada dari imigrasi, BIN dan aparat terkait lain yang memonitor situasi yang di sana, ini sama dengan wilayah lain, jurnalis asing nanti ada izinnya kepada 'Clear House' itu ya sama tidak ada hal khusus," katanya. (Antara)
BERITA MENARIK LAINNYA:
Hukuman Pelanggan PSK Artis, Arzetti: 'Dijepit' Terus 'Dipecahin'
Ini Alasan Okky Agustina Kirim Surat ke Jokowi
Begini Cara CIA Menyiksa Tahanan Teroris
Tiga Pembelaan 'Berkley Indonesia' Bantah Keluarkan Ijazah Palsu
Mengapa Gadis-gadis Ini Jepit Kaleng Cola dengan Dada Mereka?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan
-
Pramono Anung Targetkan Setiap Kelurahan di DKI Punya Sekolah Lansia: Ini Alasannya
-
Prabowo Teken Inpres Soal Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Begini Isinya
-
Pernyataan Terkini Kejagung Soal Dugaan Korupsi Tol Cawang-Pluit Seret Anak 'Raja Tol' Jusuf Hamka
-
Papua Mencekam, OTK Bersenjata Serbu Proyek Vital, Ekskavator Jalan Trans Nabire-Timika Dibakar