Suara.com - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menyampaikan bahwa upah minimum buruh di Jakarta seharusnya di kisaran Rp5 sampai Rp7 juta per bulan.
Hal tersebut disampaikan dalam workshop pengupahan ASPEK Indonesia yang diikuti oleh para pengurus Aspek Indonesia dari lintas daerah di Jakarta, Sabtu (13/6/2015).
Menurut Mirah, upah tersebut didasarkan pada gaji sopir busway Rp7 juta serta berdasarkan kebutuhan hidup di Jakarta sebagai kota metropolitan yang makin hari makin tinggi.
"Jadi sangat aneh jika upah minimum di Jakarta masih di bawah Rp3 jutaan," katanya dalam siaran pers.
Mirah mengatakan dengan gaji Rp3 jutaan di Jakarta tidak akan mungkin bisa hidup secara layak. "Karena kita tahu bahwa biaya sewa rumah, transportasi, makanan dan minuman sangat mahal di Jakarta," jelasnya.
Menurut Mirah, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok harus serius menaikkan gaji buruh di Jakarta secara layak diangka Rp7 juta per bulan.
"Ahok jangan koar-koar aja, mengklaim proburuh dan wong cilik, tapi gaji buruh jakarta lebih rendah dibawah gaji buruh di Karawang dan Bekasi," katanya.
Sementara itu, Dosen FE Universitas Ekonomi yang juga anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Aryana Satria menyatakan bahwa upah minimum di Jakarta setidaknya perlu naik sekitar 20 persen. "Hal ini didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang lebih tinggi dari Bekasi dan Karawang, namun upah di DKI lebih rendah," katanya menanggapi pemaparan Mirah dalam diskusi tersebut.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal KSPI Muhamad Rusdi yang juga hadir dalam workshop tersebut menyatakan bahwa, KSPI akan menargetkan kenaikan upah 2016 naik 30 persen secara nasional."Hal ini untuk mengejar ketertinggalan dari negara sekitar yang upahnya sudah mencapai angka 3.5 jutaan," katanya.
Menurut dia, pemerintah juga harus wajib merevisi kuantitas item KHL dari 60 item menjadi 84 item. Serta merevisi kualitas item Kebutuhan Hidup Layak (KHL), seperti item rumah, transportasi, listrik, daging, pendidikan dan rekreasi.
"Tidak realistis lah bila kebutuhan rekreasi di Jakarta hanya dihitung 1.900 perak perbulan. Termasuk kebutuhan daging hanya di hitung sekitar 50 ribu rupiah perbulan," katanya.
Rusdi mengatakan, pasca Lebaran nanti rencananya KSPI akan kembali bergerak secara totalitas di seluruh daerah untuk memperjuangkan kenaikan upah sebesar 30 persen dan menuntut revisi KHL dari 60 menjadi 84 item serta menolak kenaikan upah 2 tahun atau 5 tahun sekali. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir