Suara.com - Anggota Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menolak peraturan Program Pembangunan Daerah Pemlihan (P2DP) alias Dana Aspirasi Daerah Pemilihan (Dapil) senilai Rp11,2 triliun.
"Saya tim suksesnya (saat Pilpres), saya tahu beliau (bakal nolak). Karena beliau selalu utamakan kepentingan rakyat. Beliau Presiden kedua yang langsung dipilih rakyat," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).
Dia pun tidak mempermasalahkan dana aspirasi akhirnya disahkan DPR. Sebab, sambung Ruhut, 'bola panas' peraturan ini berada di tangan Presiden Jokowi.
"Kaitan dengan dana itu, Belanda masih jauh, final di Jokowi, ojo kesusu," ujar Ruhut.
Sementara Anggota Dewan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, EE Mangindaan menegaskan, partai berlambang mercy ini menolak dana aspirasi. Lantaran, sudah ada perintah dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY pun mengajukan lima syarat terhadap program tersebut.
"Kita belum setuju jika syarat 5 ini tidak dipenuhi. Antara lain sistem anggaran dan apa Itu dana aspirasi," ujar EE Mangindaan.
Dalam rapat Badan Legislatif (Baleg) DPR hingga diteruskan ke rapat paripurna, Demokrat menyatakan setuju.
Saat ditanyakan hal itu, EE Mangindan punya alasan sendiri.
"Karena itu masih peraturan DPR terkait mekanisme pengusulannya dan belum mengenai proses penggunaan dana tersebut," katanya.
Sebelumnya, Melalui akun Twitter resmi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) @SBYudhoyono, menulis bahwa pihaknya menolak dengan program Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang biasa disebut dengan dana aspirasi.
"Saya pastikan, PD akan tetap tolak dana aspirasi tersebut jika tidak dipenuhi 5 faktor kritis yang akan disampaikan," tulis SBY.
Mantan Menteri Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) mengatakan, telah memerintahkan seluruh fraksinya di DPR untuk tetap menolak program UP2DP tersebut, karena tak sejelan dengan landasan partai bintang mercy tersebut.
"Tidak ada satu katapun pernyataan Fraksi Partai Demokrat yang setuju dengan dana aspirasi. Sikap FPD tetap segaris dengan sikap saya," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Demo Mahasiswa di Bulan Ramadan, Polisi Turunkan Tim Sholawat untuk Pengamanan
-
Polemik Akses Musala di Cluster, Pengembang Buka Suara Usai Diusir Komisi III DPR
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!