Suara.com - Anggota Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menolak peraturan Program Pembangunan Daerah Pemlihan (P2DP) alias Dana Aspirasi Daerah Pemilihan (Dapil) senilai Rp11,2 triliun.
"Saya tim suksesnya (saat Pilpres), saya tahu beliau (bakal nolak). Karena beliau selalu utamakan kepentingan rakyat. Beliau Presiden kedua yang langsung dipilih rakyat," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).
Dia pun tidak mempermasalahkan dana aspirasi akhirnya disahkan DPR. Sebab, sambung Ruhut, 'bola panas' peraturan ini berada di tangan Presiden Jokowi.
"Kaitan dengan dana itu, Belanda masih jauh, final di Jokowi, ojo kesusu," ujar Ruhut.
Sementara Anggota Dewan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, EE Mangindaan menegaskan, partai berlambang mercy ini menolak dana aspirasi. Lantaran, sudah ada perintah dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY pun mengajukan lima syarat terhadap program tersebut.
"Kita belum setuju jika syarat 5 ini tidak dipenuhi. Antara lain sistem anggaran dan apa Itu dana aspirasi," ujar EE Mangindaan.
Dalam rapat Badan Legislatif (Baleg) DPR hingga diteruskan ke rapat paripurna, Demokrat menyatakan setuju.
Saat ditanyakan hal itu, EE Mangindan punya alasan sendiri.
"Karena itu masih peraturan DPR terkait mekanisme pengusulannya dan belum mengenai proses penggunaan dana tersebut," katanya.
Sebelumnya, Melalui akun Twitter resmi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) @SBYudhoyono, menulis bahwa pihaknya menolak dengan program Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang biasa disebut dengan dana aspirasi.
"Saya pastikan, PD akan tetap tolak dana aspirasi tersebut jika tidak dipenuhi 5 faktor kritis yang akan disampaikan," tulis SBY.
Mantan Menteri Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) mengatakan, telah memerintahkan seluruh fraksinya di DPR untuk tetap menolak program UP2DP tersebut, karena tak sejelan dengan landasan partai bintang mercy tersebut.
"Tidak ada satu katapun pernyataan Fraksi Partai Demokrat yang setuju dengan dana aspirasi. Sikap FPD tetap segaris dengan sikap saya," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram
-
Minta Pendampingan KPK, Gus Irfan Pastikan Ibadah Haji dan Umrah Bebas Rasuah
-
Misteri Keracunan 1.315 Siswa Terpecahkan: BGN Temukan Kadar Nitrit Hampir 4 Kali Lipat Batas Aman
-
Wali Kota Semarang Dorong Sekolah Rakyat Jadi Wadah Lahirkan Generasi Hebat
-
Izin Dibekukan, DPR Ingatkan TikTok untuk Kooperatif dan Transparan
-
12 Tokoh Ajukan Amicus Curiae di Praperadilan Nadiem, Gugat Bobroknya Sistem Penetapan Tersangka
-
Genjot Skrining Tuberkulosis, Ahmad Luthfi Luncurkan Program Speling Melesat dan TB Express