Suara.com - Anggota Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menolak peraturan Program Pembangunan Daerah Pemlihan (P2DP) alias Dana Aspirasi Daerah Pemilihan (Dapil) senilai Rp11,2 triliun.
"Saya tim suksesnya (saat Pilpres), saya tahu beliau (bakal nolak). Karena beliau selalu utamakan kepentingan rakyat. Beliau Presiden kedua yang langsung dipilih rakyat," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).
Dia pun tidak mempermasalahkan dana aspirasi akhirnya disahkan DPR. Sebab, sambung Ruhut, 'bola panas' peraturan ini berada di tangan Presiden Jokowi.
"Kaitan dengan dana itu, Belanda masih jauh, final di Jokowi, ojo kesusu," ujar Ruhut.
Sementara Anggota Dewan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, EE Mangindaan menegaskan, partai berlambang mercy ini menolak dana aspirasi. Lantaran, sudah ada perintah dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY pun mengajukan lima syarat terhadap program tersebut.
"Kita belum setuju jika syarat 5 ini tidak dipenuhi. Antara lain sistem anggaran dan apa Itu dana aspirasi," ujar EE Mangindaan.
Dalam rapat Badan Legislatif (Baleg) DPR hingga diteruskan ke rapat paripurna, Demokrat menyatakan setuju.
Saat ditanyakan hal itu, EE Mangindan punya alasan sendiri.
"Karena itu masih peraturan DPR terkait mekanisme pengusulannya dan belum mengenai proses penggunaan dana tersebut," katanya.
Sebelumnya, Melalui akun Twitter resmi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) @SBYudhoyono, menulis bahwa pihaknya menolak dengan program Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang biasa disebut dengan dana aspirasi.
"Saya pastikan, PD akan tetap tolak dana aspirasi tersebut jika tidak dipenuhi 5 faktor kritis yang akan disampaikan," tulis SBY.
Mantan Menteri Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) mengatakan, telah memerintahkan seluruh fraksinya di DPR untuk tetap menolak program UP2DP tersebut, karena tak sejelan dengan landasan partai bintang mercy tersebut.
"Tidak ada satu katapun pernyataan Fraksi Partai Demokrat yang setuju dengan dana aspirasi. Sikap FPD tetap segaris dengan sikap saya," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta
-
Wamen Dzulfikar: Polisi Aktif di KP2MI Strategis Perangi Mafia TPPO
-
Anggota DPR Ini Ingatkan Bahaya Pinjol: Banyak yang Ngira Itu Bisa Selesaikan Masalah, Padahal...
-
Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan
-
Cegat Truk di Tol Cikampek, Polda Metro Bongkar Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Rp 4,2 Miliar
-
Detik-detik Mencekam Pesawat Oleng Lalu Jatuh di Karawang, Begini Kondisi Seluruh Awaknya
-
Inovasi Layanan PT Infomedia Nusantara Raih Penghargaan dari Frost & Sullivan