Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ikut bicara soal penganggaran dana untuk pembangunan daerah pemilihan atau yang disebut dana aspirasi senilai Rp11,2 triliun atau Rp20 miliar per anggota dewan.
"Itu urusannya DPR. Ya enggak apa-apa dong, itu urusan sana. Kalau bisa dia bisa berkontribusi, asalkan bisa dipertanggungjawabkan ya sudah," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/6/2015).
Djarot yang juga pernah menjadi anggota dewan, tidak mengetahui apa yang akan dikerjakan DPR dengan duit miliaran itu di daerah pemilihan.
"Saya masih belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Sepanjang itu bermanfaat dan masuk ke dalam tahapan pembahasan di APBN dengan kementerian-kementerian terkait ya why not?" kata mantan Wali Kota Blitar, Jawa Timur.
Namun, Djarot berpesan kepada setiap anggota DPR apabila tidak bisa mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp20 miliar lebih baik tak meneruskannya.
"Tapi kalau seumpama itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya jangan. Hati-hati loh. Hati-hati itu Rp20 miliar gede lho," kata Djarot.
Dana aspirasi memang belum masuk APBN 2016, tapi dewan sudah setuju.
Dalam rapat paripurna yang dihadiri 315 dari 560 anggota DPR dan dipimpin Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah, Selasa (24/6/2015), ada tiga fraksi yang menolak pengesahan peraturan tentang tata cara pengusulan program pembangunan dapil. Ketiga fraksi adalah Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura, dan Fraksi PDI Perjuangan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi