Suara.com - Pakar komunikasi politik dari Universitas Gajah Mada Dodi Ambardi mengatakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla seharusnya tidak terpengaruh oleh pernyataan-pernyataan politik yang berkembang di masyarakat. Seperti yang terakhir, Menteri Dalam Negeri Tjahjo mengeluarkan pernyataan ada menteri yang mengecilkan Presiden.
Hal tersebut dikatakan Dodi kepada Suara.com, Senin (29/6/2015), karena hingga saat ini belum jelas duduk permasalahannya tentang siapa menteri yang dituduh menghina Presiden Jokowi.
"Saya kira kalau politik di Indonesia ya mestinya ada kaitannya ke situ karena isu reshuffle ini memang diberikan isyarat oleh Presiden, meskipun tidak tahu waktunya, la itu dengan sendirinya orang akan mencoba berhitung secara politik, salah satunya menunjuk kinerjanya, kalau kinerjanya tidak bagus dan orang lain bagus jadi ya disikat, itu kan permainan politik biasa," kata Dodi.
Seandainya akan merombak kabinet, Presiden dan Wakil Presiden seharusnya menggunakan penilaian dengan merujuk pada kriteria kinerja, bukan gosip politik.
Menteri Tjahjo, katanya, seharusnya jangan hanya melempar bola panas. Seharusnya, dia menyampaikan kepada publik siapa menteri yang disebutnya mengecilkan Presiden Jokowi.
"Kalau seandainya statement itu benar menghina ya tentu saja nggak pas, tapi kita harus jeli sehingga kita tidak menghakimi orang, harus ada buktinya dulu, kesalahannya apa dulu, kalau soal menghina apa dulu kita kan sampe sekarang gak tahu," kata Dodi.
Dodi menambahkan dalam situasi seperti melempar bola panas justru tidak produktif.
"Sebab kita berbicara tentang etika dan masalah etika politik dalam pemerintahannya, namun justru tidak jelas apa masalah etika tersebut, sehingga masalah tersebut seharusnya segera diselesaikan agar tidak mengganggu kinerja," katanya.
Menurut Dodi jika terbukti ada menteri yang menghina Presiden berarti komunikasi politik yang terjalin antara Presiden dan menteri tidak baik dan hal tersebut tak boleh dibiarkan berlarut. (Wita Ayodhyaputri)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga