Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengkritik soal sejumlah partai politik (parpol) yang membuka sekolah pendidikan bagi kadernya yang bakal maju di Pilkada DKI 2017.
Ketimbang mengajarkan soal strategi pemenangan, Ahok malah menantang parpol untuk mengharuskan kadernya membuktikan asal harta kekayaannya.
"Ya penting saja, asal berani dengan pembuktian harta terbalik juga, kalau nggak begitu ya percuma," seru Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/7/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan, pentingnya pendidikan politik sangat bagus, terlebih jika dibarengi dengan kader yang berani jujur apabila nantinya menjadi salah satu pejabat.
"Kasih contoh lah jadi model kalau kamu jadi pejabat, jangan ngomong doang. Mesti jadi model gitu lho. Pendidikan paling benar jadi model nggak ada sanksi," ujarnya lagi.
Sebelumnya, PDI Perjuangan terlebih dahulu akan membuka sekolah partai untuk menyiapkan calon kepala daerah menghadapi Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.
Selain PDI Perjuangan, pelatihan sekolah pendidikan politik juga akan diterapkan oleh Partai Demokrat.
Adanya sekolah politik yang akan dilakukan partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini dimaksudkan untuk mencetak kader-kader terbaik.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 6 Sunscreen Pencerah di Indomaret yang Worth It Masuk Keranjang Belanja
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM
-
Jelang Muktamar NU Ke-35, Menimbang Sosok Rais Aam Ideal di Tengah Tantangan Abad Kedua
-
Sentil Kesenjangan Pendidikan, Hafid Abbas: 99,5 Persen Kampus Berkualitas Menumpuk di Jawa
-
Di Balik Gempuran 187 Serangan Siber Per Detik, RUU KKS Dicurigai Bakal Represif
-
Hakim yang Vonis Nadiem Makarim Dilaporkan ke KY, Ada Bukti Rekaman Ketiduran Saat Sidang
-
Polisi Ungkap Peran 14 Tersangka Baru Kasus Daycare Little Aresha, Ada Satpam dan Petugas Kebersihan
-
Wamensos Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Wilayah 3T Saat Terima Audiensi DPRD Teluk Wondama