Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menganjurkan agar warga yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta untuk meninggalkan Ibu Kota. Yang dimaksud warga tanpa KTP DKI kali ini adalah para pendatang yang mendirikan bangunan liar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau di lahan-lahan milik negara.
"Kalau kamu nggak ada KTP pulang kampung aja, nggak usah datang lagi, rata-rata kan penyewa," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Menurut Ahok, Pemprov DKI bisa mempersempit ruang gerak para penyewa tempat tinggal yang tidak memiliki KTP.
"Dua per tiga yang tinggal di kawasan sungai setelah kami teliti, yang aslinya sudah punya rumah, nah kalau dia penyewa dibongkar, dia cari sewaan yang lain, nah dulu nyewain di rusun, rusun kita kunci, kalau nggak ada sewaan lama-lama kamu datang ke Jakarta nggak? pulang kampung," tambah Ahok.
Terkait pendatang yang tinggal di gerobak-gerobak, Ahok menegaskan, Pemprov DKI bekerjasama dengan Dinas Sosial, akan mendata orang-orang tersebut. Kemudian, mereka akan dikembalikan ke daerah asalnya. Namun, jika ke depan kedapatan kembali ke Jakarta, maka Ahok memastikan akan menempuh jalur hukum.
"Kita pakai sosial, bikin surat penyataan. Kalau kamu kembali lagi kamu tipu DKI dan bisa kita tuntut pidana," jelas Ahok.
Berita Terkait
-
Apa Itu LNG? Gas 'Dingin' yang Menyeret Ahok ke Pusaran Korupsi Panas Pertamina
-
Tersangka Kasus LNG Pertamina Seret Nama Ahok: Saya Minta Ahok dan Nicke Bertanggung Jawab!
-
Dicap Ikut Bertanggung Jawab, Reaksi KPK usai Nama Ahok Disebut Tersangka Kasus LNG Pertamina
-
Ahok Disinggung oleh Tersangka Korupsi LNG, KPK Buka Suara
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah