Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuding partai politik menjadi salah satu penyebab kurang optimal dan minimnya peserta Pilkada serentak 2015 yang mendaftarkan diri.
"Silakan tanya ke Partai Politik," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Kantornya, Jakarta, Selasa (27/7/2015).
Di tempat yang sama, Komisioner KPU Ferry Rizky Kurniansyah mengatakan, KPU hanya bertugas untuk proses pendaftaran dan pelaksanaan Pilkada. Sedangkan untuk pemilihan calon peserta, hal itu dikembalikan kepada partai politik pengusung.
"Kami tidak tahu dan tidak mau tahu. Yang penting dia (calon peserta pilkada) didaftarkan partai, dan gabungan partai, memenuhi syarat, kan gitu. Kan sangat tidak mungkin kita masuk ke dalam (pencalonan yang dilakukan partai politik)," kata Ferry.
Dia menambahkan, KPU sudah menyiapkan aturan, mekanisme dan ruang sesuai dengan Peraturan KPU yang ada dan hal itu yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pilkada.
Soal siapa yang dicalonkan dan optimalisasi calon peserta Pilkada, Ferry menerangkan hal itu diserahkan kepada partai.
"Optimalisasi penjaringan itu ranah partai. Kami tidak mau terlibat sangat dalam untuk mekanisme tersebut, itu mekanisme partai. Yang mengajukan (calon) ya partai. Kalau memenuhi persyaratan kta terima. Kita tak tau calon itu seperti apa. Jangan dipahami bahwa KPU terlibat dalam urusan seperti itu," ujarnya.
Pendaftaran peserta Pilkada serentak sendiri sudah ditutup sore tadi pada pukul 16.00 WIB. Terdapat 269 daerah yang bakal menggelar Pilkada.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun