Suara.com - Pengamat dari Lembaga Survei Populi Center, Nico Harjanto, mengusulkan agar partai yang tidak mencalonkan kadernya dalam Pilkada serentak 2015, jatah anggarannya dari negara mesti dikurangi.
Hal itu diusulkan Nico menyusul fakta terdapat 12 derah hanya ada satu pasangan calon, sementara satu daerha lainnya tak ada yang mendaftarkan diri.
Pasalnya, kewajiban partai politik sebenarnya adalah mengajukan calon untuk berkompetisi.
"Saya kira kalau memang mereka beralsan takut kalah, mungkin jatah parpol itu dikurangi anggarannya yang berasal dari negara untuk partai, kemudian untuk pemilu berikutnya partai tersebut harus dipertimbangkan," kata Nico di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu(1/8/2015).
Menurutnya, partai yang tidak mau mengusungkan calonnya dalam Pilkada yang jatuh pada 9 Desember 2015 mendatang tersebut takut dan beralasan pasangan calon incumbent terlalu kuat.
Dia menduga alasan itu dikemukakan karena mereka sebenarnya takut berkompetisi.
"Paslon tunggal, ini saya kira menunjukkan bahwa calon incumbent itu sangat kuat, sehingga partai lain kalau mereka mencalonkan paslon yang lain merasa tidak ada gunanya. Sebaiknya mereka tetap mencalonkan, karena kompetisi itu harus di jalankan, karena rakyat harus punya pilihan," jelas Pendiri Populi Center tersebut.
Dia juga menegaskan bahwa apa yang ditunjukan oleh Parpol saat ini merupakan sebuah budaya politik yang buruk untuk kedepannya. Karena itu, dia menyarankan Pemerintah untuk segera membangun komunikasi dengan para pimpinan partai politik di daerah hingga pusat.
"Tapi ini saya kira merupakan budaya politik yang sangat buruk. Parpol didaerah tersebut tidak siap untuk berkompetisi untuk menang maupun untuk kalah, padahal berpolitik dan berdemokrasi itu harus siap menang dan juga harus siap kalah," katanya.
"Saya kira pemerintah harus mulai melakukan komunikasi politik yang efektif dengan pimpinan partai di daerah sampai pusat terkait daerah-dareah yang paslonnya baru satu tersebut," tutup Nico.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran
-
Doa Shin Tae-yong: Semoga Ada Solusi Terbaik buat Jakmania dan Manajemen Persija
-
Persib Bandung Wajib Waspada! Teja Paku Alam Ungkap Ancaman Serangan Balik Manila Digger
-
Bisikan Sang Ayah Bikin Agil Bangkit, Mahasiswa UT Ini Raih Podium Campus League
-
Penanganan Karhutla Jangan Cuma Hitung Luasan, Pakar UGM Soroti Habitat Satwa
-
Kader PDIP Jadi Tersangka Kasus Intimidasi Dokter Icha di NTT, Hasto Buka Suara
-
Tangis Pecah Gus Yahya, LPJ PBNU 2021-2026 Diterima Muktamar ke-35 NU
-
Penuhi Panggilan sebagai Saksi, BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum
-
Simak Rekayasa Lalu Lintas dan Lokasi Parkir Merdeka Run 81 Tahun Indonesia Besok
-
Geger Skandal Sekpri vs Wabup Sumedang: Rumah Dinas Jadi Sorotan, Pemprov Turun Tangan