Suara.com - Presiden Joko Widodo direncanakan bertemu pimpinan Komisi Pemilihan Umum untuk membahas tujuh daerah yang pasangan calon kepala daerahnya masih kurang dari dua pasangan calon.
"Setelah kita tunggu tadi malam (dengan perkembangan yang ada), Selasa sore saya akan bertemu dengan Ketua KPU, Mendagri dan Ketua DPR membicarakan masalah itu," kata Presiden usai meresmikan fasilitas perbankan bagi nelayan di Pelabuhan Kali Adem, Pluit, Jakarta, Selasa (4/8/2015) siang.
Presiden juga akan mengundang Bawaslu dan DKPP dalam pertemuan tersebut.
Kepala Negara mengatakan dalam pertemuan itu akan dibahas bagaimana penanganan masalah tersebut serta sejumlah opsi yang ada termasuk apakah diperlukan Perppu.
"Nanti tentu akan disampaikan (hasil pembicaraan-red) setelah bertemu," kata Presiden.
Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pimpinan DPR akan menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas terkait persoalan calon tunggal yang ada dalam pilkada serentak.
"Ya secepatnya. Sudah minta Komisi II DPR RI walaupun masih reses tapi kita sudah minta untuk segera membuat suratnya untuk kita teruskan ke presiden," kata Novanto di gedung Nusantara III, DPR.
Dia mengatakan dalam pertemuan nanti akan membahas soal peraturan pengganti undang-undang sebagai salah satu alternatif dari persoalan calon tunggal.
Novanto menjelaskan saat ini, DPR akan mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak dengan mendengarkan materi dari KPU karena persoalan tersebut sangat penting untuk dibahas.
"Evaluasi itu harus dilakukan secara mendalam dengan melengkapi kesiapan-kesiapan yang dilakukan KPU. Hal itu dilakukan agar DPR RI mengetahui masalah-masalah dalam pelaksanaan Pilkada serentak," ujarnya.
Dia menilai pelaksanaan pilkada serentak merupakan bentuk perwujudan demokrasi yang dipilih langsung oleh masyarakat. Menurut dia, masyarakat yang akan menilai semua permasalahan yang ada di pilkada.
"Jadi rakyat yang akan menilai dan menentukan semua masalah-masalah kepemimpinan di pilkada," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Penuhi Panggilan sebagai Saksi, BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum
-
Simak Rekayasa Lalu Lintas dan Lokasi Parkir Merdeka Run 81 Tahun Indonesia Besok
-
Geger Skandal Sekpri vs Wabup Sumedang: Rumah Dinas Jadi Sorotan, Pemprov Turun Tangan
-
Baru Tahu Jakmania Boikot Persija, Shin Tae-yong Kirim Pesan
-
Rektor Unsoed Tersandung Korupsi, Pengamat Dorong Audit Menyeluruh PTN
-
Catatan Kritis Pukat UGM soal RUU Perampasan Aset: Ancaman Macan Kertas hingga Korupsi Aparat
-
Kepung Senayan 7 September Nanti, 8.000 PPPK Non-Guru Banten Bersiap Gelar Aksi Demonstrasi
-
Sengketa SD Islam Pembangunan, Yayasan: Itu Bukan Tanah Milik Negara!
-
Pemkab Bogor Pastikan Layanan Masyarakat Tetap Prima di Tengah Proses Hukum KPK
-
Real Madrid Foundation Bagi Ilmu, Pelatih Indonesia Belajar Pembinaan Usia Muda