Suara.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Amien Rais menyebut Prof Din Syamsuddin sebagai tokoh jihad yang memperjuangkan konstitusi agar tidak bergeser dari nilai dasar pancasila.
"Kalau dulu saya disebut-sebut bapak reformasi, kalau sekarang pak Din bisa disebut bapak jihad konstitusi," ujar Amien saat dialog kebangsaan di balai Sidang Muktamar kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Rabu malam.
Menurut dia sebutan tersebut layak diberikan kepada Din Syamsuddin mengingat beberapa masalah yang mengantar dirinya ikut terlibat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat dan aktivis menggugat sejumlah Undang-undang pasal yang dianggap menyengsarakan rakyat.
"Ketika mereka (LSM-Ormas) mengajukan gugatan ke Mahkamah konstitusi, itu ditolak. Setelah pak Din ikut bergabung mengajukan gugatan kemudian menang. Vidi, Vini, Visi saya datang, saya lihat dan saya menang," tutur mantan ketua MPR ini seperti dikutip Antara.
Sebelumnya sejumlah LSM dan aktivis melakukan judical review atau gugatan tiga Undang-undang sekaligus yaitu Undang-undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU nomor 39 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Motivasi melakukan gugatan tersebut untuk menegakkan konstitusi guna meluruskan kiblat bangsa terutama yang sudah diletakkan 'Fouding Father' atau pendiri bangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 pada batang tubuh termasuk pasal yang dinilai berhubungan dengan kesejahteraan rakyat.
Tiga Undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 yang semuanya dianggap menyalahi aturan karena didominasi pihak swasta dan asing yang dianggap tidak mengakomodir kepentingan rakyat kecil.
Din Syamsuddin pada kesempatan itu mengatakan bahwa perjuang dakwah tidak harus berhenti sampai disini, dan harus terus berjuang terutama memerangi nahi mungkar.
Selain itu Din juga berpesan sebelum mengakhiri masa jabatannnya agar Muhammadiyah dapat menjadi motor penggerak untuk kemajuan organisasi dan bangsa Indonesia "Muhammadiyah harus menjadi motor penggerak dan tidak boleh mogok untuk bangsa ini. Muhammadiyah juga harus menjadi tenda besar bagi umat dan bangsa termasuk masalah kemanusiaan," ujarnya yang bertindak sebagai moderator dalam dialog tersebut.
Dialog kebangsaan tersebut juga menghadirkan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1998-2005 Prof Dr Syafii Maarif atau disapa akrab Buya Syafii dan Ketua PP Muhammadiyah Prof Malik Fajar dihadiri ribuan massa di balai sidang tersebut.
Berita Terkait
-
Amien Rais Usulkan Mahfudin Nigara sebagai Calon Menpora, Apa Alasannya?
-
Amien Rais Makin Pedas: Jokowi dan 'Ternaknya' Bikin Dagelan Politik Soal Ijazah UGM!
-
Din Syamsuddin Cium Skenario Makar: Ini Rekayasa Politik untuk Jatuhkan Prabowo!
-
Amien Rais Sebut Prabowo Masih Terbayang-bayang Pemerintahan Jokowi
-
Amien Rais Khawatir Prabowo Akan Digulung Jokowi Karena Orang-orang di Pemerintahannya
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO