Kasus Suap Hakim PTUN Medan, KPK Geledah Rumah Gubernur Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Sumatera Utara, di antaranya rumah dan kantor Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Gatot adalah salah satu tersangka kasus tersebut.

"Tempat-tempatnya di rumah gubernur di Jalan Seroja, pendopo gubernur di Jalan Sudirman dan kantor gubernur di Jalan Diponegoro," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015).

Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 11.00 WIB tadi dan sampai saat ini masih berlangsung.

Dalam kasus dugaan suap hakim PTUN, Yagari Bhastara Guntur alias Gerry diduga memberikan uang suap terkait permohonan gugatan yang diajukan Pemprov Sumut melalui Kabiro Keuangan Ahmad Fuad Lubis. Gugatan untuk menguji kewenangan Kejati Sumatera Utara yang menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan atas kasus dugaan korupsi Bansos dan BDB di Sumut.

Uang suap diberikan kepada tiga hakim PTUN Medan dan satu panitera yang menangani perkara tersebut. Mereka adalah Ketua Majelis Hakim Tripeni Irianto Putro, hakim anggota Dermawan Ginting dan Amir Fauzi serta Panitera Syamsir Yusfan. Keempatnya telah ditetapkan menjadi tersangka penerima suap.

Dalam pengembangan kasus, KPK menetapkan O. C. Kaligis sebagai tersangka. Lembaga antikorupsi juga menetapkan Gatot dan istrinya, Evy Susanti, sebagai tersangka. Keduanya diduga sebagai pemberi uang suap.

Pasangan suami istri itu disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Keduanya diduga sebagai pemberi suap kepada hakim PTUN.