Suara.com - Musisi dan seniman membuat petisi menolak proyek pengadaan anggaran untuk peningkatan fasilitas bagi anggota DPR, Senin (24/8/2015). Petisi dituangkan dalam bentuk tandatangan di spanduk berukuran panjang di Gelanggang Remaja Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
"Kami sebagai musisi, seniman dan budayawan menolak keras pengajuan anggaran kasur, parfum (pewangi) ruangan dan pembangunan gedung mewah komplek DPR dengan dana ratusan miliar dari uang rakyat," kata Tony Q Rastafara, musisi reggae.
Tony menilai keinginan anggota DPR menggolkan proyek DPR menyakitkan bagi rakyat. Anggaran tersebut dinilai sebagai menghambur-hamburkan uang negara. Apalagi, proyeknya di tengah kondisi ekonomi yang lemah dan masih banyak warga masih hidup miskin.
"Nilai barang mewah dan wah, bahkan kasur pun harus senilai Rp12 miliar. Maka dari itu kami seniman dan musisi perlu bersikap dan menolak keras itu," kata dia.
Untuk menyampaikan aspirasi, para musisi juga menciptakan album kompilasi musik reggae berjudul Akulah Sejarah. Musik ini sebagai kritik terhadap para pengambil kebijakan.
Album ini berisi sembilan lagu yang berisi pesan-pesan kebangsaan.
Album tersebut merupakan karya Tony Q Rastafara, Steven Jam, Ipang Lazuardi, Njet, Anies Saichu, Riffy Putri, dan Atoklobot.
Di aksi petisi menolak rencana proyek pengadaan anggaran DPR, budayawan Radhar Panca Dahana juga hadir.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Bukan Kasus Biasa: Tersangka Pembakar Mushola di Maluku Tenggara Terancam 9 Tahun Penjara
-
Satpol PP Sita Ribuan Botol Miras dari Sejumlah Warung dan Gudang di Jakarta Barat
-
Pasca OTT Bea Cukai, KPK Gandeng Inspektorat Kemenkeu Bahas Pencegahan Korupsi
-
Eks Pimpinan KPK Bingung Soal Dakwaan di Perkara Pertamina: Ini Apa Sih Esensinya?
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Impor Barang KW ke Dirjen Bea Cukai
-
Dinamika Kepemimpinan Kampus di Sulsel Uji Netralitas dan Independensi Akademik
-
Eks Jubir Tessa Mahardhika Sugiarto Resmi Dilantik Jadi Direktur Penyelidikan KPK
-
Bareskrim Angkut Isi Toko Emas di Nganjuk, Telusuri TPPU Hasil Tambang Ilegal Kalbar
-
Skandal Parkir Liar Cempaka Putih: Oknum Dishub Diduga Pasok Atribut, Pramono Anung Ancam Pecat
-
Febri Diansyah Kritik Pasal 2 UU Tipikor: Jadi Pasal Karet yang Berisiko Kriminalisasi Pebisnis