Suara.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengajak para kepala daerah turun langsung mengawasi dan mempercepat proses penggunaan alokasi dana desa yang sudah dicairkan pemerintah pusat.
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, menilai para kepala daerah harus segera melakukan percepatan pencairan dana desa agar segera bisa digunakan oleh masyarakat desa.
"Pencairan harus dipercepat agar bisa segera digunakan. Karena penggunaan dana desa bisa membantu penyerapan anggaran dan mengembalikan stabilitas ekonomi masyarakat," ujar Marwan, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Menteri Marwan menyarankan kepada para kepala daerah untuk memangkas beberapa aturan yang dinilai memperlambat proses pencairan dana desa.
"Aturannya tidak perlu dibuat ribet. Asalkan para kepala daerah bisa menjamin penggunaan dana desa bisa sesuai target langsung aja dicairkan," katanya.
Namun demikian, Menteri Marwan juga menyarankan kepada para kepala daerah yang sudah mencairkan dana desa untuk turun langsung memantau penggunaan dana desa agar tepat sasaran.
"Nah yang penting, bupati dan wali kota harus turun langsung memantau penggunaan dana desa. Apakah akan digunakan untuk pembuatan infrastruktur pedesaan, atau penguatan ekonomi masyarakat harus dipantau langsung, biar tidak di selewengkan," katanya.
Menteri Marwan memberikan contoh para kepala daerah yang langsung turun lapangan memantau realisasi pembangunan yang dilaksanakan dengan alokasi dana desa. "Seperti Bupati Bireuen Ruslan M Daud yang memantau realisasi pembangunan yang dilaksanakan dengan Alokasi Dana Desa di sejumlah desa," ujarnya.
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, Bupati Bireuen Ruslan M Daud mengecek langsung ke sejumlah desa untuk memastikan sejauhmana pelaksanaan ADD sudah direalisasi, selain itu untuk menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan percepatan realisasi dana desa yang dikelola perangkat desa.
“Pemantauan dilakukan sejauh mana penggunaan dana dan sarana apa saja yang dibangun masyarakat dengan dana desa tahap pertama tersebut,” kata Ruslan saat turun ke lapangan melihat pembangunan jalan di Desa Blang Beururu, Kecamatan Peudada, beberapa waktu lalu.
Selain memantau langsung penggunaan dana ADD, Ruslan juga berjanji akan memberikan penghargaan kepada kepala desa yang menggunakan anggaran dengan tepat.
“Bagi aparat desa yang menggunakan anggaran dengan tepat akan diberi penghargaan, sedangkan yang ingkar terhadap aturan dan tidak melakukan realisasi anggaran sesuai yang kehendaki penggunaan ADD maka akan diberikan sanksi," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
Terkini
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR, BNI Dukung Industri Film Nasional
-
Internet di Indonesia Masih Belum Merata, Kolaborasi Infrastuktur adalah Jalan Pintasnya
-
Aksi Buruh KASBI di DPR Bubar Usai Ditemui Aher, Janji Revisi UU Ketenagakerjaan
-
Komoditas Nikel Indonesia Menguat, Hilirisasi Jadi Kunci
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung