Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Syarief Hasan, menyebut bahwa PAN seharusnya berkonsultasi sebelum memutuskan untuk mendukung pemerintah. Sebab menurutnya, saat ini PAN merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP). Apalagi menurutnya, keberadaan PAN di DPR dan MPR sejauh ini secara kolektif didukung KMP.
"Soal PAN pindah ke KIH, itu adalah hak politik PAN. Tapi saya kira PAN dalam keberadaan di MPR dan DPR, secara kolektif didukung KMP. Maka seyogyanya dia berkonsultasi dengan KMP dalam hal mengambil langkah ini," ujar Syarief, dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Minggu (6/9/2015).
"Tapi sekali lagi, itu adalah hak politik PAN. Kita hargai hak politik PAN. Apa konsekuensinya? Itu rakyat yang menilai. Kami tidak memilik hak menilai (apakah) itu betul atau salah," sambungnya.
Dalam kesempatan ini, Syarief menegaskan, posisi PD di pemerintahan sendiri tetap sebagai partai penyeimbang. Maksudnya, PD akan mendukung program pemerintah yang sesuai rakyat, dan mengkritisi program pemerintah yang tidak pro-rakyat.
"Bahwa posisi Partai Demokrat adalah partai penyeimbang. Dalam hal ini, (PD) sangat concern agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan bagus, bisa betul-betul memberikan kesejahteraan lebih bagus," ujar Syarief.
Penegasan mengenai posisi PD dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ini juga disampaikan oleh Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Anak presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan, posisi sebagai penyeimbang adalah juga sebagai mitra.
"Fraksi Partai Demokrat sampai saat ini masih sebagai penyeimbang. Artinya, Partai Demokrat sebagai mitra rakyat, mitra pemerintahan, dan juga mitra media," jelas Ibas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
Terkini
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan
-
Pramono Anung Targetkan Setiap Kelurahan di DKI Punya Sekolah Lansia: Ini Alasannya
-
Prabowo Teken Inpres Soal Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Begini Isinya
-
Pernyataan Terkini Kejagung Soal Dugaan Korupsi Tol Cawang-Pluit Seret Anak 'Raja Tol' Jusuf Hamka
-
Papua Mencekam, OTK Bersenjata Serbu Proyek Vital, Ekskavator Jalan Trans Nabire-Timika Dibakar
-
Jejak 'Uang Haram' Zarof Ricar Terendus, Aset Baru Rp 35 M Atas Nama Anak Ikut Disita
-
Babak Baru Korupsi Proyek Jalan Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka Selanjutnya?
-
Ketua Komisi X DPR Soroti Kasus Kepsek SMPN 1 Prabumulih, Ingatkan Bahaya Intervensi Kekuasaan
-
Jejak Hitam Zarof Ricar: Kejagung Sita Harta Karun Rp35 M, Tanah Korupsi Disamarkan Atas Nama Anak