Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Syarief Hasan, menyebut bahwa PAN seharusnya berkonsultasi sebelum memutuskan untuk mendukung pemerintah. Sebab menurutnya, saat ini PAN merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP). Apalagi menurutnya, keberadaan PAN di DPR dan MPR sejauh ini secara kolektif didukung KMP.
"Soal PAN pindah ke KIH, itu adalah hak politik PAN. Tapi saya kira PAN dalam keberadaan di MPR dan DPR, secara kolektif didukung KMP. Maka seyogyanya dia berkonsultasi dengan KMP dalam hal mengambil langkah ini," ujar Syarief, dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Minggu (6/9/2015).
"Tapi sekali lagi, itu adalah hak politik PAN. Kita hargai hak politik PAN. Apa konsekuensinya? Itu rakyat yang menilai. Kami tidak memilik hak menilai (apakah) itu betul atau salah," sambungnya.
Dalam kesempatan ini, Syarief menegaskan, posisi PD di pemerintahan sendiri tetap sebagai partai penyeimbang. Maksudnya, PD akan mendukung program pemerintah yang sesuai rakyat, dan mengkritisi program pemerintah yang tidak pro-rakyat.
"Bahwa posisi Partai Demokrat adalah partai penyeimbang. Dalam hal ini, (PD) sangat concern agar pemerintahan ini bisa berjalan dengan bagus, bisa betul-betul memberikan kesejahteraan lebih bagus," ujar Syarief.
Penegasan mengenai posisi PD dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ini juga disampaikan oleh Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Anak presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengatakan, posisi sebagai penyeimbang adalah juga sebagai mitra.
"Fraksi Partai Demokrat sampai saat ini masih sebagai penyeimbang. Artinya, Partai Demokrat sebagai mitra rakyat, mitra pemerintahan, dan juga mitra media," jelas Ibas.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung