Australia Punya Menteri Pertahanan Perempuan Pertama

Suara.com - Perdana Menteri Australia baru, Malcolm Turnbull mulai menyusun kabinetnya. Uniknya, dalam kabinet Turnbull, dia menunjuk perempuan sebagai menteri pertahanan.

Senator Marise Payne lah yang ditunjuk, dia juga sekaligus menteri pertahanan perempuan pertama di Australia. Dia menggantikan menteri sebelumnya, Kevin Andrews. Payne akan mengawasi keterlibatan militer secara terbuka. Sebab pertahanan adalah bagian yang penting di Australia.

Turnbull yang pekan lalu berhasil menggulingkan Tony Abbott sebagai pemimpin Partai Liberal, menambah kuota perempuan di kabinetnya menjadi 2 kali lipat. Saat ini ada 5 menteri perempuan di kabinet Turnbull. Mereka akan dilantik hari ini.

Sementara, sentimen positif datang dari komunitas pertahanan Australia. Payne dinilai akan membawa Australia dalam stabilitas keamanan yang bagus.

Malcolm Turnbull disumpah menjadi Perdana Menteri Australia ke-29, pada hari Selasa (15/9/2015), setelah sehari sebelumnya menggulingkan Tony Abbot dari puncak pimpinan partai berkuasa Australia, Partai Liberal. Menteri Komunikasi dalam kabinet Abbott itu merupakan mantan bankir yang mendukung persamaan dalam pernikahan dan kebijakan terkait perubahan iklim.

Turnbull diambil sumpahnya di Canberra oleh perwakilan Ratu Inggris, Gubernur Jenderal Sir Peter Cosgrove, yang bertindak sebagai kepala negara Australia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi Australia, Malcolm Turnbull, terpilih menggantikan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang dimakzulkan sebagai pemimpin Partai Liberal lewat sebuah voting di internal partai. Abbott yang memimpin Partai Liberal sejak tahun 2009 dan menjadi Perdana Menteri sejak tahun 2013, dinilai gagal mengembangkan perekonomian Australia. Abbott kalah karena hanya meraih 44 suara, lebih sedikit dari Turnbull yang meraup 55 suara dalam voting.

Turnbull, yang pernah digulingkan Abbott dari tampuk kepemimpinan Partai Liberal pada tahun 2009, sejatinya lebih diunggulkan untuk menjadi perdana menteri. Namun, kebijakannya untuk mendukung skema perdagangan karbon, pernikahan sesama jeni, dan pembentukan republik Australia, membuatnya kurang populer di Partai Liberal. (Reuters/ABC)