Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sumber potensi kerawanan pilkada terbesar berada di tingkat kecamatan, sebagai tempat penyimpanan kotak perolehan suara sehingga pengamanannya harus ketat.
"Potensi sumber kerawanan yang paling rawan ada di tingkat kecamatan, karena kotak suara dari TPS (tempat pemungutan suara) bermalamnya di kantor kecamatan," kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Segera setelah pemungutan suara pemilihan kepala daerah berlangsung, petugas penyelenggara adhoc langsung menghitung perolehan suara tersebut berawal dari tingkat TPS.
Usai dari TPS, perolehan suara tersebut dibawa ke kantor kelurahan untuk direkapitulasi. Untuk pemilihan bupati dan wali kota, penyimpanan hasil rekapitulasi terakhir disimpan di kantor kecamatan.
"Untuk mengatasi hal itu, kami dengan Bawaslu sepakat untuk mengawasi, kepolisian juga ikut mengontrol. Nanti akan ada pertemuan rutin antara Kemendagri dengan KPU, Bawaslu dan Kepolisian supaya ada SOP yang seragam," jelasnya.
Jumat, Mendagri mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengetahui pemetaan indeks kerawanan pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang.
Dari hasil kunjungan tersebut, Mendagri bersama Ketua Bawaslu Muhammad sepakat untuk mengadakan rapat koordinasi secara rutin dalam meminimalisir potensi tersebut.
"Pemerintah terus melakukan deteksi dini bersama dengan BIN (Badan Intelijen Negara), Bawaslu dan kepolisian, kalau suatu waktu ada yang melempar sedikit 'percikan api', maka kita bisa tahu dan meminimalisir perluasan konflik tersebut," tambahnya.
Sementara itu, Muhammad mengapresiasi upaya proaktif Mendagri untuk menekan potensi kerawanan di daerah menjelang pelaksanaan pilkada serentak.
"Pemerintah menyambut baik hal ini, dan kami sepakat untuk turun bersama mengawasi persiapan, selain juga dalam rangka menindaklanjuti indeks kerawanan," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
Wamendikdasmen Akan Cek Dugaan Pelibatan Siswa dalam Aksi Dukung MBG di Batam
-
Pengurus BEM Fakultas UBK yang Tampung Suap Rp20 Juta Terancam Sanksi Akademik
-
Bapemperda DPRD DKI Jakarta Dorong PAM Jaya Percepat Perbaikan Pipa
-
Gerak Cepat Tangani Rob Pati, Ahmad Luthfi Siapkan Rp400 Juta untuk Rehabilitasi Tanggul
-
Alasan Kesehatan, Hakim Bacakan Vonis Nadiem Makarim Selasa Pekan Depan
-
Ikatan Keluarga Dewan DPRD DKI Perkuat Organisasi dan Pengabdian Masyarakat
-
55 Ribu Pekerja Terancam PHK, DPR Siapkan Rapat Koordinasi untuk Mitigasi
-
Israel Cuek Iran - AS Damai, Lebanon Terus Digempur
-
Nadiem Makarim: Banyak yang Larang Saya Jadi Menteri Jokowi
-
Kejagung 'Banjir' Alat Bukti Korupsi MBG, Upaya Sony Sonjaya Jadi JC Berakhir Sia-sia?