Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan meninjau perkembangan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta, Kamis (8/10/2015) pagi. Jokowi direncanakan akan melihat perkembangan penggalian terowongan yang berada di kawasan Patung Pemuda Senayan.
Sebelumnya saat meresmikan dimulainya proses penggalian terowongan pada 21 Oktober silam, Presiden mengatakan bahwa proyek tersebut memang harus dilakukan saat ini agar manfaat dan biaya yang digunakan bisa efektif. Ia mengatakan penundaan pembangunan infrastruktur justru akan membuat semakin mahal biaya dan harganya.
"Contoh proyek MRT ini, jika proyek ini dikerjakan pada 26 tahun lalu pasti biayanya akan lebih murah dibanding saat ini," katanya saat meresmikan pengoperasian mesin bor bawah tanah proyek MRT atau kereta angkutan massal di kawasan Patung Pemuda, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2015) lalu.
"Bayangkan proyek ini dikerjakan 26 tahun lalu, pasti pembebasan lahan jauh lebih murah, juga tidak usah meruntuhkan Stadion Lebak Bulus karena memang sudah terkonsep sejak awal," katanya.
Jokowi mengatakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan baik yang teknis maupun nonteknis akan menambah biaya proyek MRT menjadi mahal.
Menurut Presiden, terus ditundanya keputusan proyek MRT yang harusnya sudah dilaksanakan 26 tahun lalu karena hanya menghitung untung dan rugi.
"(Proyek angkutan massal) tak pasti tidak untung, sampai kapan pun dijelaskan, oleh siapapun, tidak akan pernah untung. Benefit terhadap negara, masyarakat dan kota itu sendiri," kata Jokowi.
Presiden mengatakan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan transportasi massal semestinya yang dihitung benefitnya. Presiden juga mengungkapkan bahwa keputusan proyek MRT ini diputuskan saat dirinya menjadi gubernur pada 10 Oktober 2013.
"Ini keputusan politik. Meski ada yang demo, saya putuskan jalan," ungkapnya.
Presiden juga bersyukur karena proses pekerjaannya juga bagus dan manajemen transportasi juga ditata dengan baik sehingga tidak membuat macet parah.
"Saya harus katakan yang manajemen trafik sangat bagus sekali. Jepang. Saya harus ngomong apa adanya, sangat bagus," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Proyeksi MRT Jakarta: Target Monas Beroperasi 2027, Kota Tua Menyusul 2029
-
Rekayasa Lalin MRT Glodok-Kota Dimulai 10 Januari, Simak Rutenya
-
Awas Macet! Simak Detail Rekayasa Lalu Lintas MRT Jakarta di Harmoni-Mangga Besar Selama 8 Bulan
-
Promo MRT Rp 1 dan Jadwal Operasional Tanggal 31 Desember 2025-1 Januari 2026
-
Promo TransJakarta, MRT dan LRT Diperpanjang saat Tahun Baru 2026
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Fakta-fakta Penembakan Renee Good oleh Petugas ICE dan Gelombang Protes di AS
-
Seleksi PPPK Kemenag 2026: Prediksi Jadwal, Materi dan Tahapannya
-
SPPG Klarifikasi Video Viral MBG Bungkus Plastik
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata