Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan menunggu kesiapan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk diperiksa dalam kasus dugaan pelanggaran etika dalam pertemuan dengan pengusaha Donald Trump di sela-sela kunjungan kerja ke Amerika Serikat.
"Jam 13.00 akan periksa Pak Novanto, dan Jam 14.00 periksa Pak Fadli, materi pemeriksaannya terkait mereka sebagai teradu," ujar Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di DPR, Senin (12/10/2015).
Dia menambahkan MKD sudah memiliki dokumen keberangkatan mereka ke Amerika Serikat. Dalam dokumen, terdapat tujuh anggota delegasi, namun ternyata yang berangkat ke Amerika sebanyak 20 orang.
MKD juga memiliki dokumen yang menyangkut seluruh perjalanan rombongan. Semua informasi tersebut, kata Junimart, akan ditanyakan kepada Setya dan Fadli.
"Tentu rakyat berhak tau apa yang mereka lakukan. Saya kira bisa hadir, dan sampai sekarang masih kita tunggu," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan.
Sementara itu, Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kalau kedua pimpinan DPR mangkir lagi, mahkamah akan memanggil mereka lagi nanti.
Anggota Fraksi Gerindra tersebut mengatakan mahkamah tidak akan memanggil mereka secara paksa meski mangkir.
"Kita rasa kan ini ada di sepuran kita. Kalau panggilan ketiga enggak datang, MKD akan musyawarah mengambil langkah/keputusan," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan
-
7 Fakta Bencana Tanah Bergerak di Tegal, 804 Warga Mengungsi
-
Pakar Teknik Ingatkan Program Gentengisasi Prabowo Tak Bisa Dipukul Rata
-
Pemanasan Global Ubah Cara Atmosfer Mengurai Gas Rumah Kaca: Apa Dampaknya?
-
Respons Kritik soal Pengangkatan jadi Hakim MK, Adies Kadir: Bisa Tanya ke DPR
-
Lantai Dapur Ambrol ke Sungai, Warga Kutawaringin Ditemukan Tak Bernyawa Usai 4 Hari Pencarian
-
Ramai BPJS PBI Nonaktif, Menkes Sebut Solusi Masih Dibahas Pemerintah
-
Eddy Soeparno: Kalau Ditanya Hari Ini, Saya Dukung Pak Zulhas Dampingi Pak Prabowo di 2029
-
Dugaan Kekerasan Mahasiswa UNISA Yogyakarta Resmi Dilaporkan ke Polresta Sleman