Suara.com - Promotor kejuaraan balap motor paling bergengsi di dunia yaitu Dorna menjamin Indonesia mendapatkan satu slot untuk menjadi tuan rumah MotoGP 2017, meski ada beberapa syarat mendasar yang harus dipernuhi.
CEO Dorna Carmelo Ezpeleta di Jakarta, Rabu (21/10/2015) mengatakan, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia jika menyatakan siap menjadi tuan rumah MotoGP 2017. Terutama yaitu terkait dengan master plan secara keseluruhan termasuk sirkuit, serta harus ada surat kesungguhan menjadi tuan rumah.
"Banyak negara mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah, tapi kami memprioritaskan Indonesia. Jika tidak bisa, bisa saja kami serahkan ke negara lain," katanya usai bertemu dengan Menpora Imam Nahrawi di Kantor Kemenpora Jakarta.
Menurut dia, dua persyaratan yang diajukan harus secepatnya dipenuhi paling lambat akhir November tahun ini karena pada waktu tersebut akan dilakukan pertemuan antara Dorna dengan FIM guna menetapkan kalender balap MotoGP 2017.
Ada beberapa negara yang telah siap menjadi salah satu tuan rumah MotoGP 2017 jika Indonesia gagal memenuhi semua persyaratan diantaranya adalah Thailand, Brazil, Chile dan Kazaksthan.
Meski sudah mendapat garansi, Indonesia tetap harus bekerja keras untuk melengkapi semua persyaratan yang diajukan oleh Dorna. Dengan demikian, masa depan Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan balap motor paling bergengsi ini tergantung pemerintah dan pihak terkait lainnya.
Sementara itu juru bicara Kemenpora, Gatot S Dewa Broto menjelaskan, jika pemerintah bersungguh-sungguh untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah MotoGP 2017 yang salah satunya dengan memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan.
"Menpora sangat dibangga Indonesia dipercaya menjadi penyelenggara MotoGP. Yang jelas ada beberapa poin penting yang harus segera dipenuhi," katanya usai pertemuan dengan pihak Dorna.
Menurut dia, selain memenuhi semua persyaratan, pihaknya dalam hal ini Kemenpora akan segera mengajukan keputusan presiden (kepres) terkait hal tersebut. Apalagi saat ini sudah ada garansi dari Dorna terkait Indonesia mendapatkan satu slot tuan rumah MotoGP 2017.
MotoGP 2017 akan menjadi garapan bersama antara Kemenpora dan Kementerian Pariwisata. Bahkan rencana ini sudah mendapatkan lampu kuning dari Presiden Joko Widodo. Adapun lokasi perlombaannnya kemungkinan besar dilakukan di Sirkuit Internasional Sentul Bogor, Jawa Barat. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
Kena Getahnya, Megawati Masih Jadi Saksi Usai Asetnya Disita Kejagung di Kasus TPPU Bos Sritex
-
Pamulang Diguncang Ledakan, Puslabfor Polri Turun Tangan, 7 Korban Dilarikan ke Rumah Sakit!
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Siap Gantikan Prabowo Jadi Presiden, Heboh di Medsos!
-
Pramono Anung Bicara Kasus Campak di Jakarta, Ada Peningkatan?
-
Kejagung Umumkan Pengambilalihan Lahan Sawit Ilegal, Luasannya Lebih Besar dari Pulau Bali
-
LPDP Panen Kritik: Persyaratan Berbelit, Data Penerima Tidak Transparan?
-
KPK Dalami Pesan WhatsApp Soal Persekongkolan Tersangka Kasus JTTS
-
Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
-
Periksa Kapusdatin BP Haji, KPK Cecar Soal Jemaah Haji Khusus yang Bisa Langsung Berangkat
-
Indonesia Target 100 GW Energi Surya: Apa Artinya bagi Ekonomi dan Keadilan Iklim?