Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penanganan bencana kabut asap harus ditangani secara masif dan terukur.
"Kalau hanya membombardir water bombing saja tak akan bisa selesaikan ini sampai pada turunnya hujan yang cukup deras berturut turut beberapa hari," kata Luhut usia menggelar rapat koordinasi mengenai bencana kabut asap di kantornya, Kamis (22/10/2015).
Pemerintah, kata dia, akan melibatkan kapal perang TNI untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan.
"Kami juga meng-exercise kemungkinan gunakan kapal TNI untuk tinggal sementara selama satu bulan atau lima minggu ini hingga situasinya mereda," kata dia.
Selain itu, para menteri yang hadir dalam rapat koordinasi di kantor Luhut juga telah mengambil peran masing-masing untuk menanggulangi dampak kabut asap.
"Pak Anies dan Nasir sudah mendapat instruksi langkah-langkah apa yang harus dilakukan sehingga bisa mengatasi masalah ini," kata dia.
"Kemudian Ibu Khofifah juga, apa langkah-langkah yang buat Mensos, Menkes juga sudah mendapatkan instruksi juga untuk evakuasi anak dan bayi ke tempat yang kita anggap aman," kata Luhut.
Luhut mengatakan Kementerian Pertanian juga telah diperintahkan supaya tetap menjaga stok makanan untuk para korban bencana asap.
"Pertanian jangan ada kekurangan makan. Jangan ada masalah listrik padam sehingga alat menjernihkan udara sampai tidak berfungsi," kata Luhut.
Selain itu, Luhut menambahkan jika Kementerian Luar Negeri juga telah meminta bantuan dengan negara lain, termasuk Kanada, untuk membantu.
"Kita juga sudah minta dari Menlu tadi kita minta bantuan-bantuan dari luar seperti Kanada yang punya pengalaman masalah gambut. Sehingga demikian kita semua mengerahkan kemampuan yang ada untuk bisa mengatasinya," kata Luhut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO