Suara.com - Pemerintah Indonesia menunggu dokumen proposal terkait Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) untuk dapat dipelajari lebih lanjut, sebelum bergabung dalam kerja sama tersebut secara resmi. Demikian antara lain diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, di Kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Jumat (30/10/2015).
"Indonesia berharap dapat segera mendapatkan dokumen mengenai TPP (Trans-Pacific Partnership) untuk kita pelajari, jadi tidak tiba-tiba kita bergabung, karena sapai sekarang dokumen itu kita belum punya," kata Retno usai bertemu Wapres Jusuf Kalla.
Retno menjelaskan, sikap Pemerintah RI dalam kemitraan tersebut adalah berniat untuk bergabung setelah mempelajari dokumen proposalnya.
"Ada yang harus dijelaskan bahwa (Pemerintah) Indonesia bermaksud ikut dalam Kemitraan tersebut. 'Intent to', bukan akan atau dalam Bahasa Inggris 'will', dan (niat) itu tentu setelah kita mempelajari dokumen yang ada," jelasnya.
Oleh karena itu, setelah Pemerintah mendapatkan dokumen tersebut, para menteri Kabinet Kerja dapat segera menyusun kerangka kebijakan berdasarkan Kemitraan tersebut.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kesepakatan pemerintah untuk bergabung dalam Kemitraan Trans-Pasifik dapat meningkatkan kemampuan daya saing perdagangan dengan negara-negara lintas kawasan.
"Itu akan dijajaki dulu, karena ini sudah bertahun-tahun dan dulu pemerintah tentu punya pertimbangan dengan bijak. Sekarang, kita melihat ini untuk meningkatkan daya saing kita dan memperluas pasar," kata Wapres.
Dia menjelaskan keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam kerja sama Kemitraan Trans-Pasifik tersebut dapat menyetarakan posisi Indonesia dengan negara-negara baik di kawasan maupun lintas kawasan.
Terkait pandangan beberapa pihak bahwa perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik tidak dapat memberikan keuntungan lebih bagi Indonesia, Wapres menilai kemitraan tersebut lambat laun akan menjadi kebutuhan pasar sehingga pemerintah tidak ingin kehilangan kesempatan untuk meraup pangsa tersebut.
"Kita tidak ingin daya saing kita berkurang, bagaimana pun pasar Amerika dan Pasifik kan besar, kita bisa merambah pasar yang lebih luas. Ini masalah pasar," jelasnya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Promo Indomaret 26 Februari Sampai 1 Maret 2026, Diskon Besar Minyak Goreng dan Pampers
- PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
Pilihan
-
Istri Ayatollah Ali Khamenei Juga Gugur Sehari Setelah Sang Suami, Dibom Israel-AS
-
Istri Ali Khamenei Meninggal Dunia Akibat Luka Serangan AS-Israel ke Iran
-
Bakal Gelap Gulita! Pemkot Solo Stop Sementara Pembayaran Listrik Keraton Surakarta ke PLN
-
Imbas Perang Iran, Pemerintah Cari Minyak dari AS demi Cegah Harga BBM Naik
-
Info Orang Dalam, Iran Hampir Pasti Tak Ikut Piala Dunia 2026
Terkini
-
Trump Tak Tutup Opsi Kirim Pasukan Darat ke Iran, Isyaratkan Gelombang Serangan Lebih Besar
-
Boroujerdi: Masyarakat Tak Anggap Putra Shah Terakhir Iran Reza Pahlavi Ada
-
Eks Dirut Pertamina Soal Kesaksian Ahok: Buka Tabir Korupi LNG
-
Kaesang Silaturahmi ke Ponpes Al-Amien Kediri Disuguhi Nasi Kuning: Saya Kayak Lagi Ulang Tahun
-
China Tegas Dukung Iran Lawan Serangan AS dan Israel: Kami di Belakang Iran
-
Istri Ayatollah Ali Khamenei Juga Gugur Sehari Setelah Sang Suami, Dibom Israel-AS
-
Istri Ali Khamenei Meninggal Dunia Akibat Luka Serangan AS-Israel ke Iran
-
Ancaman Perang Timur Tengah, DPR Desak Travel Jamin Keamanan dan Kepulangan Jamaah Umrah
-
PM Anwar Ibrahim Sanjung Try Sutrisno 'Negarawan Sejati': Malaysia Berduka Sedalam-dalamnya
-
Sivitas Akademika UGM Kompak Tolak Perjanjian Dagang RI-AS Dinilai Ancam Kedaulatan