Suara.com - Pemerintah Indonesia menunggu dokumen proposal terkait Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) untuk dapat dipelajari lebih lanjut, sebelum bergabung dalam kerja sama tersebut secara resmi. Demikian antara lain diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, di Kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Jumat (30/10/2015).
"Indonesia berharap dapat segera mendapatkan dokumen mengenai TPP (Trans-Pacific Partnership) untuk kita pelajari, jadi tidak tiba-tiba kita bergabung, karena sapai sekarang dokumen itu kita belum punya," kata Retno usai bertemu Wapres Jusuf Kalla.
Retno menjelaskan, sikap Pemerintah RI dalam kemitraan tersebut adalah berniat untuk bergabung setelah mempelajari dokumen proposalnya.
"Ada yang harus dijelaskan bahwa (Pemerintah) Indonesia bermaksud ikut dalam Kemitraan tersebut. 'Intent to', bukan akan atau dalam Bahasa Inggris 'will', dan (niat) itu tentu setelah kita mempelajari dokumen yang ada," jelasnya.
Oleh karena itu, setelah Pemerintah mendapatkan dokumen tersebut, para menteri Kabinet Kerja dapat segera menyusun kerangka kebijakan berdasarkan Kemitraan tersebut.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kesepakatan pemerintah untuk bergabung dalam Kemitraan Trans-Pasifik dapat meningkatkan kemampuan daya saing perdagangan dengan negara-negara lintas kawasan.
"Itu akan dijajaki dulu, karena ini sudah bertahun-tahun dan dulu pemerintah tentu punya pertimbangan dengan bijak. Sekarang, kita melihat ini untuk meningkatkan daya saing kita dan memperluas pasar," kata Wapres.
Dia menjelaskan keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam kerja sama Kemitraan Trans-Pasifik tersebut dapat menyetarakan posisi Indonesia dengan negara-negara baik di kawasan maupun lintas kawasan.
Terkait pandangan beberapa pihak bahwa perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik tidak dapat memberikan keuntungan lebih bagi Indonesia, Wapres menilai kemitraan tersebut lambat laun akan menjadi kebutuhan pasar sehingga pemerintah tidak ingin kehilangan kesempatan untuk meraup pangsa tersebut.
"Kita tidak ingin daya saing kita berkurang, bagaimana pun pasar Amerika dan Pasifik kan besar, kita bisa merambah pasar yang lebih luas. Ini masalah pasar," jelasnya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- Bedak Sekaligus Foundation Namanya Apa? Ini 4 Rekomendasi yang Ringan di Wajah
- Sudah 4 Bulan Ditahan, Bupati Pati Sudewo Sampaikan Pesan Rindu dari Rutan KPK
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Pramono Anung Ungkap Cara Putus Rantai Kemiskinan di Jakarta: Kunci di Pendidikan
-
Pasukan Perdamaian Prancis Gugur, RI Tegas: Serangan ke UNIFIL Tak Bisa Diterima
-
Skorsing 19 Hari, Siswa yang Acungkan Jari Tengah ke Guru Terancam Tidak Naik Kelas
-
Gudang Bulog Penuh, Presiden Sebut Negara Hadir Penuhi Kebutuhan Dasar Rakyat
-
Ketua Golkar Malra Nus Kei Tewas Ditikam, Polisi Tangkap 2 Terduga Pelaku
-
Uya Kuya Polisikan Akun Threads Soal Hoaks 750 Dapur MBG, Ini Detail Laporannya
-
10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
-
KPK Bongkar Motif Korupsi Kepala Daerah: Bukan Cuma Biaya Politik, Ada yang Demi THR Pribadi
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup, Ini Penjelasan Kemlu SOal Nasib 2 Kapal Tanker Pertamina
-
Viral Makanan Tak Layak Prajurit Marinir, Menteri Perang AS Ngamuk Serang Media