Suara.com - Pemerintah Indonesia menunggu dokumen proposal terkait Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) untuk dapat dipelajari lebih lanjut, sebelum bergabung dalam kerja sama tersebut secara resmi. Demikian antara lain diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, di Kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Jumat (30/10/2015).
"Indonesia berharap dapat segera mendapatkan dokumen mengenai TPP (Trans-Pacific Partnership) untuk kita pelajari, jadi tidak tiba-tiba kita bergabung, karena sapai sekarang dokumen itu kita belum punya," kata Retno usai bertemu Wapres Jusuf Kalla.
Retno menjelaskan, sikap Pemerintah RI dalam kemitraan tersebut adalah berniat untuk bergabung setelah mempelajari dokumen proposalnya.
"Ada yang harus dijelaskan bahwa (Pemerintah) Indonesia bermaksud ikut dalam Kemitraan tersebut. 'Intent to', bukan akan atau dalam Bahasa Inggris 'will', dan (niat) itu tentu setelah kita mempelajari dokumen yang ada," jelasnya.
Oleh karena itu, setelah Pemerintah mendapatkan dokumen tersebut, para menteri Kabinet Kerja dapat segera menyusun kerangka kebijakan berdasarkan Kemitraan tersebut.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kesepakatan pemerintah untuk bergabung dalam Kemitraan Trans-Pasifik dapat meningkatkan kemampuan daya saing perdagangan dengan negara-negara lintas kawasan.
"Itu akan dijajaki dulu, karena ini sudah bertahun-tahun dan dulu pemerintah tentu punya pertimbangan dengan bijak. Sekarang, kita melihat ini untuk meningkatkan daya saing kita dan memperluas pasar," kata Wapres.
Dia menjelaskan keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam kerja sama Kemitraan Trans-Pasifik tersebut dapat menyetarakan posisi Indonesia dengan negara-negara baik di kawasan maupun lintas kawasan.
Terkait pandangan beberapa pihak bahwa perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik tidak dapat memberikan keuntungan lebih bagi Indonesia, Wapres menilai kemitraan tersebut lambat laun akan menjadi kebutuhan pasar sehingga pemerintah tidak ingin kehilangan kesempatan untuk meraup pangsa tersebut.
"Kita tidak ingin daya saing kita berkurang, bagaimana pun pasar Amerika dan Pasifik kan besar, kita bisa merambah pasar yang lebih luas. Ini masalah pasar," jelasnya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
KPPPA Respons Pengakuan Aurelie Moeremans soal Child Grooming: Korban Harus Berani Speak Up!
-
Duka Banjir Cilincing, Pramono Anung Janji Beri Bantuan Usai 3 Warga Tewas Tersengat Listrik
-
Menkes Budi: Cowok Perokok Red Flag, Perempuan Bakal Tanggung Risiko Kanker
-
47 Hari Pascabanjir, Aceh Tamiang Masih Terjebak Krisis Kesehatan dan Air Bersih
-
Gugatan Dikabulkan, Komisi Informasi Pusat Wajibkan KPU Serahkan Salinan Ijazah Jokowi
-
BMKG Rilis Peringatan Dini, Hujan Lebat dan Angin Kencang Berpotensi Landa Jakarta Hari Ini
-
Fauzan Ohorella Soroti Kasus Ijazah Jokowi yang Mandek, Polda Metro Jaya Diminta Bertindak Tegas
-
Kerry Riza Ajak Masyarakat Lihat Perkaranya Berdasarkan Fakta Bukan Fitnah
-
Dugaan Korupsi Minyak Mentah: Saksi Bantah Ada Kontrak Sebut Tangki BBM OTM Jadi Milik Pertamina
-
Menuju JFSS 2026, Pemerintah dan Kadin Sepakat Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional