Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengatakan, masalah Bantargebang, harus diselesaikan bersama. Di mana Pemprov DKI Jakarta, PT. Godang Tua Jaya (GTJ), Pemkot Bekasi dan DPRD Bekasi harus mencari jalan keluar bersama untuk maslaah ini.
"Kita mesti duduk bareng, ini jelas ada sebuah tanda kutip kenapa incinerator terus dipermasalahkan, sampah nambah banyak, kita lagi mau atasi bersama. Ya sudah kita atasi bersama aja," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (3/11/2015).
Kendati demikian, dia menyayangkan sikap DPRD Bekasi yang menyebut Pemprov DKI Jakarta yang wanprestasi dalam kontrak kerjasama dengan PT. GTJ. Padahal, sambung Ahok, PT. GTJ-lah yang tidak memenuhi syarat.
"Terus kamu kira sampah Bekasi buang ke mana? Saya mau tanya kalian. Buang ke mana? Di sana (Bantargebang). Makanya kalau mau tutup, tutup sekalian," katanya.
Karena itu, Pemprov DKI ingin mengambil alih pengelolaan di Bantargebang. Sehingga melarang Pemprov DKI Jakarta membuang sampah di Bantargebang.
PT. GTJ, kata Ahok, juga tidak menjalankan perjanjian yang sudah disepakati. Sebab, investasi PT. GTJ dengan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp107 miliar tidak dilakukan.
"Iya sekarang kan sama dia. Uang kasi dia. Ya sudah kalau begitu DKI kerjain sendiri supaya kewajiban kita bisa penuhi," ujarnya.
Solusi sementara yang ditawarkan Ahok adalah memutus kontrak dengan PT GTJ. Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta bisa mengelola Bantargebang untuk sementara. Kemudian, dibicarkaan langkah selanjutnya untuk pengelolaan di Bantargebang.
"Kan dari dulu kan kita mesti putuskan dulu. Dia (PT. GTJ) pakai pengacara sekarang Pak Yusril. Kuncinya, bagaimana bisa (Pemprov DKI Jakarta) kerjasama dengan Bekasi? Ya Godang Tua harus putusin kontraknya," katanya.
Berita Terkait
-
Ahok Dilaporkan ke Polda Gara-gara Bilang Tentara Angkut Sampah
-
Navigat Organic: Warga Tolak Truk Sampah DKI Bukan Urusan Kami
-
Kisruh Sampah, Godang Tua Jadikan Yusril Lawyer Buat Lawan Ahok
-
Sejak Dihadang, Sampah DKI yang Dikirim ke Bantargebang Berkurang
-
Mau Buang Sampah di Monas, Lulung: Pikiran Ahok Terbalik
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless