Warga dan ormas hadang truk sampah Jakarta di perempatan Cileungsi, Bogor Timur. Truk-truk sampah itu akan menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi, Senin (2/1/2015). [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat belum diminta bantuan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk mengawal truk bermuatan sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal ini terkait aksi penghadangan yang dilakukan warga didukung ormas dan LSM di Cileungsi, Bogor Timur, Jawa Barat, terhadap truk-truk pengangkut sampah dari Jakarta.
"Saya kira belum ada komunikasi untuk sekarang," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah kepada Suara.com, Rabu (4/11/2015).
Seperti diketahui, akibat penghadangan warga sejak Senin (2/11/2015), terjadi penumpukan sampah di berbagai tempat penampungan sampah di Ibu Kota Jakarta. Sampah menumpuk karena supir truk takut dicegat warga kalau tetap mengirimkan sampah ke Bantargebang di pagi sampai sore hari. Mereka hanya berani membawa sampah di malam hari. Biasanya sehari mereka bisa beberapa kali bawa sampah, sejak terjadi penolakan warga Cileungsi, beberapa hari terakhir hanya sekali dalam satu hari.
Pada prinsipnya, kata Fadhilah, TNI siap membantu pemerintah sepanjang untuk kepentingan masyarakat.
"Tentu bantuan yang tepat," katanya.
"Saya kira belum ada komunikasi untuk sekarang," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah kepada Suara.com, Rabu (4/11/2015).
Seperti diketahui, akibat penghadangan warga sejak Senin (2/11/2015), terjadi penumpukan sampah di berbagai tempat penampungan sampah di Ibu Kota Jakarta. Sampah menumpuk karena supir truk takut dicegat warga kalau tetap mengirimkan sampah ke Bantargebang di pagi sampai sore hari. Mereka hanya berani membawa sampah di malam hari. Biasanya sehari mereka bisa beberapa kali bawa sampah, sejak terjadi penolakan warga Cileungsi, beberapa hari terakhir hanya sekali dalam satu hari.
Pada prinsipnya, kata Fadhilah, TNI siap membantu pemerintah sepanjang untuk kepentingan masyarakat.
"Tentu bantuan yang tepat," katanya.
Fadhilah tidak dapat memberikan penjelasan lebih jauh karena sedang persiapan mengikuti kegiatan di Lembaga Ketahanan Nasional.
Komentar
Berita Terkait
-
Polda Metro dan Jabar Koordinasi Tangani Penghadangan Truk Sampah
-
Sampah Tak Diangkut, Gerobak Sampah 'Parkir' di Fly Over Kalibata
-
Takut Dicegat Warga, Sopir Sampah Menginap di Bantargebang
-
Truk Dihadang, DKI Mulai Kelimpungan Tangani Penumpukan Sampah
-
Ahok Siap Hadapi Yusril yang Bela PT GTJ di Pengadilan
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional