Suara.com - Polda Metro Jaya menduga aksi penghadangan truk-truk sampah Jakarta berhubungan dengan perseteruan antara Pemprov Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait pembuangan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang yang dikelola PT Godang Tua Jaya.
"Yang ada memang ada indikasi dugaan bahwa di tingkat elitenya, ada permasalahan perdata mungkin antara pihak pengelola dengan Pemprov DKI," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Mohammad Iqbal kepada wartawan, Kamis (5/11/2015).
Iqbal mengatakan pihaknya siap membantu mediasi antara pihak Pemprov DKI dan pihak Godang Tua Jaya terkait polemik pembuangan sampah Jakarta.
"Prinsipnya sekali lagi, bila permasalahan itu permasalahan perdata, permasalahan hal lain kami mendorong agar ada solusi supaya ada mediasi," kata Iqbal.
Lebih lanjut kata Iqbal, jika pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan pihak agar solusi permasalahan pembuangan sampah bisa terselesaikan.
"Direktur intel juga lakukan penggalangan dan akan berkomunikasi dengan pihak pihak yang tadi saya sampaikan mungkin ada permasalahan perdata atau yang lain belum kita simpulkan permasalahannya apa, hari ini dikoordinasikan," katanya.
Aksi penghadangan truk sampah yang dilakukan warga didukung ormas serta LSM terjadi sejak, Senin (2/11/2015) lalu. Dampak aksi penghadangan truk sampah yang dilakukan warga, sebagian supir truk takut mengirim sampah ke Bantargebang pada pagi hari hingga siang hari. Akibatnya, terjadi keterlambatan pembuangan sampah dan mengakibatkan penumpukan sampah di berbagai tempat di Ibu Kota dalam dua hari terakhir.
Demo tersebut terjadi di tengah ketegangan antara Jakarta dan Kota Bekasi tentang pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana memutus kontrak PT. Godang Tua Jaya sebagai pengelola sampah karena dianggap wanprestasi.
Akan tetapi warga Cileungsi, ormas, dan LSM, akhirnya menyudahi aksi penghadangan truk pengangkut sampah Jakarta lantaran sudah adanya kesepakatan.
Tag
Berita Terkait
-
Suka Duka Jadi Sopir Truk Pengangkut Sampah DKI-Bantargebang
-
Usul Buang Sampah di Bogor, Ahok: Jangan Kalah dengan Premanisme
-
Tempat Pembuangan Sampah di Pasar Minggu Sepi Aktivitas
-
Warga Cileungsi Sudahi Hadang Truk DKI Usai Dapatkan 4 Hal Ini
-
Akhirnya, Warga Cileungsi Hentikan Penghadangan Truk Sampah DKI
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI