Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku baru saja diolok-olok rekannya karena kasus pembebasan lahan untuk proyek mass rapid transit.
"Semalam teman saya ledek-ledekin saya begini, 'kamu sekarang lebih diktator' katanya," ujar Ahok ketika memberikan pengarahan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan regional Jawa - Bali 2015 di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/11/2015).
Ahok mengaku tidak terima begitu saja sikapnya disebut melebihi seorang diktator.
"Saya diktator di mana? Soal lahan?," katanya.
Setelah Ahok memberikan penjelasan, belakangan ketahuan, rekan Ahok ternyata menyoal cara pemerintah menerapkan strategi konsinyasi untuk membebaskan lahan.
"Saya bilang begini, ini proyek nggak bisa ditahan-tahan. Saya sudah tawarkan harga appraisal. Anda mau minta di atas appraisal, kami nggak bisa bayar. Lalu caranya bagaimana? Saya akan minta pengadilan negeri, minta hak konsinyasi, minta bantuan saya sita," kata Ahok.
Untuk mengebut proyek MRT, pemerintah menawarkan pembelian lahan dengan harga taksiran. Apibila warga enggan menerima pembayaran, pemerintah menitipkan uang ke pengadilan. Dengan demikian, mau tak mau mereka harus melakukan proses hukum sendiri untuk menerima uang ganti rugi.
"Jadi dia bilang diktator, bukan. Ini demi kelangsungan hidup orang lebih banyak. Jadi enggak ada pilihan sekarang," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian