Suara.com - Peneliti dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Muhammad Ananto Setiawan, menilai Kepolisian Daerah Jawa Timur tidak serius mengungkap kasus pembunuhan terhadap aktivis antitambang ilegal di Lumajang, Jawa Timur
"Sebetulnya sudah disebutkan bahwa ada banyak orang dan instansi yang terlibat di sana. Seperti kepolisian, Perhutani, DPRD Lumajang. Tapi sampai hari ini tidak berhasil diseret ke meja pengadilan oleh Polda Jatim," kata Ananto dalam konferensi pers bertema Penegakan Hukum Tak Serius, Mafia Tambang Jalan Terus di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2015).
Menurut Ananto kepolisian hanya mampu menetapkan 32 tersangka, tanpa berhasil menyentuh dalangnya.
Ananto menambahkan dari 32 tersangka, hanya satu orang yang menjadi bagian dari dalang kasus pembunuhan Salim Kancil.
"Tapi masih otak yang kecilnya, yakni kepala desa," kata Ananto.
Ananto menjelaskan berdasarkan informasi dari rekan Salim Kancil yang juga korban penganiayaan, Tosan, yang tertangkap hanyalah orang-orang lapangan atau yang sering disebut sebagai Tim 12. Menurut Tosan, pelakunya sebenarnya sekitar 50 orang.
"Tidak hanya kepala desa saja bahkan banyak aparat-aparat pejabat daerah yang terlibat, tapi tidak diseret sama polisi sampai hari ini," kata Ananto.
Kepolisian dinilai gagal menerapkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana seharusnya kepolisian memberi perlindungan terhadap saksi.
"Dalam hal tersebut pula Abdul Hamid pada 31 Oktober kemarin mendapat ancaman. Berlanjut ke tanggal 5 November dimana tiga orang jurnalis mendapatkan teror dan ancaman ," ucap Ananto. (Muhamad Ridwan)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji