Rakornas Pilkada Serentak 2015 di Ancol Jakarta Utara Kamis (12/11/2015) [Suara.com/Agung Sandy]
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan jika pemerintah siap menjalankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang digelar pada Desember 2015 mendatang.
Hal itu disampaikan Tjahjo saat membuka acara rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemantapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 di gedung Eco Park, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2015).
"KPU, Bawaslu dan pemerintah siap mendukung menyukseskan pilkada serentak, 3000 peserta, pilkada sukses, rakyat sejahtera, indonesia maju dan merdeka," kata Tjahjo saat membuka acara rakornas Pilkada Serentak 2015.
Dia meminta jajaran KPU dan Bawaslu sebagai pihak pelaksana Pilkada Serentak ini bisa menjalankan proses pemilu secara adil, jujur dan transparan agar bisa memunculkan pemimpin daerah yang bisa membantu program yang telah dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Pilkada pertama ini harus berjalan sukses untuk memimpin daerah percepat pembangunan infrastruktur, taat kepada hukum, mempercepat birokrasi dan demokrasi," kata dia.
Dia juga memintah lembaga hukum seperti Polri dan TNI dan Kejaksaan Agung untuk siap bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu dalam mengamankan proses Pilkada Serentak ini.
Acara ini juga dihadiri Presiden Jokowi, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK, Puan Maharani, Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, Kapolri Badrodin Haiti, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saifule, Pangdam Jayakarta, Mayjen Teddy Lhaksamana, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Mulyono.
Acara ini juga melibatkan jajaran Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia, jajaran Kepala BIN Daerah, TNI, pejabat KPU dan Bawaslu provinsi dan jajaran kementerian lainnya.
Komentar
Berita Terkait
-
Mengapa KPU Tak Verifikasi Keaslian Ijazah Jokowi Saat Pilpres 2014?
-
Pro-Kontra Wacana Pilkada Melalui DPRD: Soroti Biaya Politik hingga Nasib Demokrasi
-
Ungkap Bobroknya Pilkada Langsung, Pengamat Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Akhirnya Dirilis, Drama Berjilid-jilid Segera Berakhir?
-
Profil Bonatua Silalahi, Peneliti yang Ungkap Salinan Ijazah Jokowi di KPU
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Gagal Salip Bus dari Kiri, Pemotor Tewas Hantam Separator Jalur TransJakarta Kampung Melayu
-
Kecelakaan TransJakarta di Gunung Sahari: Pemotor Tewas Usai Nekat Terobos Jalur Busway
-
Sidang Praperadilan Yaqut, Pakar Hukum Kesulitan Maknai Kedudukan Pimpinan KPK dalam UU KPK Baru
-
Kemenpar Sebut Pariwisata Bali Tetap Stabil di Tengah Dinamika Geopolitik Global
-
Ahli di Praperadilan Yaqut Sebut Penetapan Tersangka Kewenangan Penyidik, Bukan Pimpinan KPK
-
Soal Kerugian Negara Kasus Pertamina, Febri Diansyah Ingatkan Putusan Pengadilan Tipikor
-
Tembakan Polisi Tewaskan Remaja di Makassar, Polri Klaim Penggunaan Senpi Terus Dievaluasi
-
Larang Ada Interupsi dalam Sidang Praperadilan Yaqut, Hakim ke KPK: Ini Bukan Acara Talkshow TV
-
Kena Jebakan Rusia, Reza Pahlavi Rela Negaranya Dibom dan Sebut "Perang Salib"
-
Bareskrim Rampas dan Setor Uang Rp58,1 Miliar Hasil Kejahatan Judi Online ke Negara